Zero Waste dari TPA ke Ekonomi Sirkular

Menjelang penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, isu pengelolaan sampah kembali menempati posisi strategis dalam agenda iklim global. COP31 menetapkan Zero Waste (Nol Sampah) sebagai salah satu tema prioritas utama, dengan tujuan mengubah sektor persampahan dari sumber emisi metana menjadi peluang implementasi ekonomi sirkular. 

Bagi Indonesia, tujuan tersebut bukan lagi sekadar wacana internasional. Proyek Indonesia Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD) memperoleh dukungan pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada Oktober 2025 melalui mekanisme pinjaman sovereign. 

Dengan proyek tersebut, pemerintah berupaya mempercepat transformasi pengelolaan sampah. Dari pola collect and dispose menuju sistem yang mengurangi sampah di sumber, memilah, mendaur ulang, memulihkan material dan energi, serta meminimalkan residu akhir.

Zero Waste sebagai Agenda Iklim

Dalam Action Agenda COP31, Zero Waste difokuskan pada solusi ekonomi sirkular yang dapat diperluas untuk mencegah emisi sejak dari sumbernya. Sektor sampah disebut sebagai sumber ketiga terbesar emisi metana akibat aktivitas manusia, sementara timbulan sampah global diproyeksikan meningkat 50% pada 2050. 

Presidensi COP31 juga mengumumkan target untuk memangkas pertumbuhan sampah global menjadi setengahnya pada 2035, serta menempatkan Zero Waste dan pengurangan metana di pusat aksi iklim. Prioritas ini mencakup pencegahan food waste, penguatan kebijakan ekonomi sirkular, dan integrasi peluang pengurangan metana dari sektor sampah ke dalam pembaruan Nationally Determined Contributions (NDC).

Pendekatan Zero Waste pada hakikatnya adalah mengubah cara memandang sampah, bukan sebagai beban yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang dapat dikelola kembali. Di sinilah proyek seperti SWM-SUD memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Membangun Sistem, Bukan Sekadar Fasilitas

Proyek SWM-SUD dirancang untuk menjawab persoalan mendasar pengelolaan sampah di daerah, yang meliputi keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, serta rendahnya pemilahan dari sumber. 

Pembiayaan tersebut terdiri atas pinjaman AIIB, hibah melalui Project-Specific Window (PSW) yang disponsori Alliance to End Plastic Waste (AEPW), serta kontribusi Pemerintah Indonesia. Proyek akan mendukung sedikitnya 10 pemerintah daerah, antara lain Temanggung, Rembang, Tasikmalaya (Tahap 1), Jepara, Banyuwangi, Regional Aceh, Cirebon (Tahap 2), Gunungkidul, Tabalong dan Regional Magelang (Tahap 3), namun dengan kemungkinan masih bisa terjadi perubahan.

Desain proyek meliputi pembangunan dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah, termasuk resource recovery, pengomposan, dan refuse-derived fuel (RDF), serta perbaikan landfill dan penyediaan peralatan pendukung. Namun, desain tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik. Proyek juga memperkuat regulasi, kapasitas teknis dan keuangan pemerintah daerah, penyusunan master plan, edukasi masyarakat, serta inisiatif ekonomi sirkular.

Sampah Menjadi Sumber Daya

Keterkaitan SWM-SUD dengan tema Zero Waste COP31 terlihat dari upaya mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, material yang dapat didaur ulang kembali masuk ke rantai pasok industri, sementara RDF berpotensi menjadi bahan bakar substitusi.

Pendekatan ini sejalan dengan fokus COP31 pada kebijakan ekonomi sirkular yang mendorong reuse, daur ulang, dan prinsip circular-by-design. Di tingkat komunitas, proyek juga mendukung pengembangan TPS3R dan bank sampah sebagai instrumen untuk memperkuat pemilahan, partisipasi warga, serta perputaran ekonomi lokal. 

Manfaatnya tidak hanya lingkungan. Proyek ini diperkirakan memberi manfaat langsung kepada sedikitnya 3,36 juta penduduk, dengan sekitar separuh penerima manfaat adalah perempuan. Secara keseluruhan, sekitar 11 juta penduduk di wilayah proyek diperkirakan merasakan perbaikan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan layanan pemerintah daerah.

Mitigasi Metana dan Iklim

Dimensi iklim menjadi salah satu nilai utama proyek ini. AIIB menilai SWM-SUD selaras dengan tujuan Paris Agreement. Sekitar 80% dari pembiayaan AIIB yang diberikan kepada proyek SWM-SUD dikategorikan sebagai climate mitigation finance, sementara sekitar 12,5% masuk kategori kegiatan yang memberikan manfaat mitigasi sekaligus adaptasi.

Pengelolaan sampah yang lebih baik berpotensi menurunkan emisi metana dari TPA, mengurangi risiko kebakaran dan pencemaran, serta mengurangi tekanan terhadap lahan landfill. Hal ini relevan dengan target COP31 untuk mengintegrasikan pengurangan metana sektor sampah ke dalam rencana iklim nasional melalui target yang terukur dan peta jalan implementasi.

Dukungan AIIB juga tidak terbatas pada pembiayaan. Lembaga multilateral tersebut memberikan asesmen sektor persampahan, mendukung penyusunan desain proyek, berbagi pengetahuan dari pengalaman Bangladesh dan India, serta memperkuat kapasitas daerah. Mobilisasi hibah dari AEPW turut memperkuat kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan ekonomi sirkular.

Tantangan Keberlanjutan

Meski demikian, keberhasilan Zero Waste tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Tantangan utama adalah memastikan infrastruktur tetap beroperasi setelah proyek berakhir. Oleh karena itu, SWM-SUD memperhatikan mekanisme pemulihan biaya, kepastian anggaran operasi dan pemeliharaan, serta kesepakatan dengan off-takers untuk menyerap RDF, kompos, dan material daur ulang.

Perhatian juga diberikan kepada pekerja formal dan informal di sektor persampahan, termasuk waste pickers. Mereka diharapkan memperoleh pelatihan, peningkatan keterampilan, dukungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta peluang mata pencaharian alternatif. Pendekatan inklusif ini penting agar transisi menuju ekonomi sirkular tidak meninggalkan kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah di banyak kota.

Peluang Menjelang COP31

Bagi Indonesia, COP31 di Turki menjadi kesempatan untuk menampilkan pengalaman SWM-SUD sebagai contoh bagaimana target iklim dapat diterjemahkan menjadi investasi dan layanan publik di tingkat daerah. COP31 sendiri menekankan bahwa dunia kini membutuhkan implementasi, bukan sekadar komitmen baru. Kepemimpinan COP31 menyebut perlunya mengubah komitmen menjadi portofolio proyek yang dapat dibiayai. 

Pengalaman di 10 daerah penerima manfaat diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan fasilitas baru. Jika berhasil, model pengelolaan sampah terpadu tersebut dapat direplikasi di kota dan kabupaten lain di Indonesia.

Pada akhirnya, tema Zero Waste COP31 mengingatkan bahwa kota berkelanjutan bukan hanya kota dengan transportasi modern atau gedung hemat energi. Kota berkelanjutan adalah kota yang mampu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya—dengan mengurangi sebanyak mungkin sampah sejak dari sumber, memanfaatkan kembali material, dan memastikan residu yang tersisa dikelola secara aman.

Ukuran keberhasilan terbesar dari kebijakan persampahan bukanlah seberapa banyak sampah yang berhasil dibuang, melainkan seberapa sedikit yang akhirnya harus dibuang.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi , tidak mencerminkan institusi di mana penulis bekerja.