Menyelamatkan Kelas Menengah dan Mewujudkan Kesejahteraan

Di ruang-ruang diskusi publik, gagasan Affirmative Basic Income (ABI) sebagai bagian dari jaminan pendapatan dasar, kerap dihadapkan pada skeptisisme yang mencerminkan kecemasan kolektif masyarakat hari ini. Argumen penolakannya sangat rasional dan mewakili akal sehat (common sense): di saat kelas menengah di Indonesia sedang kembang kempis dan beban utang negara kian menumpuk, program kesejahteraan baru dikhawatirkan hanya akan berujung pada pungutan pajak yang mencekik rakyat. Banyak pihak wajar mempertanyakan apakah anggaran ratusan triliun, misalnya yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis, memang layak dialihkan menjadi tunjangan tunai langsung bergaya ABI.

Menguatkan keraguan tersebut, muncul pandangan alternatif yang mengedepankan pendekatan struktural produktif: daripada sekadar membagikan dana tunai sebesar Rp300 triliun per tahun untuk ABI, anggaran raksasa tersebut dinilai jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun pabrik dan mendorong lahirnya industri-industri baru. Logika yang sangat berdasar ini meyakini bahwa industrialisasi akan langsung menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan memutar roda ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) yang jauh lebih terukur dibandingkan sekadar membagikan uang tunai.

Perdebatan ini mencerminkan kegelisahan nyata di tengah masyarakat kita hari ini. Pekerja yang mendapatkan penghasilan cukup untuk hidup sebagai kelas menengah terus merosot. Berdasarkan data kondisi kelas menengah, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. 

Pada 2025, jumlah penduduk kelas menengah diproyeksikan sebesar 46,70 juta jiwa, turun dari 48,27 juta jiwa pada 2023 lalu. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 63,6% masyarakat kelas menengah mengalami pengeluaran yang lebih besar dari penghasilan. Hal ini berdampak pada hambatan kepemilikan rumah, di mana 63% responden mengalami hambatan ekonomi dan 35% menghadapi hambatan persyaratan KPR.

Kondisi ini memaksa masyarakat melakukan penyesuaian drastis. Di tengah ekonomi yang serba tak pasti, sejumlah warga Jakarta menurunkan gaya hidup demi menjaga keuangan tetap aman. Istilah downgrade lifestyle mulai ramai dibicarakan, yang berarti menurunkan standar gaya hidup untuk menekan pengeluaran. Mereka beralih ke produk yang lebih terjangkau hingga menunda pembelian barang yang belum mendesak. Penyesuaian ini terlihat dari kebiasaan meracik kopi sendiri, berhenti berlangganan pusat kebugaran, hingga menjual mobil.

Fakta-fakta ini membuktikan bahwa kerentanan bukan lagi monopoli masyarakat miskin ekstrem. Kelas menengah sedang di ambang jurang (precarious). Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), stagnasi upah, hingga disrupsi Kecerdasan Buatan (AI) membuat rasa aman itu hilang. Dalam kondisi survival mode seperti ini, wajar jika ada penolakan terhadap ide-ide yang dianggap membebani APBN. Namun, justru di sinilah letak kesalahpahamannya. ABI bukanlah beban, melainkan jalan keluar strategis untuk menyelamatkan daya beli, memulihkan kelas menengah, dan mengentaskan kemiskinan secara absolut.

ABI: Hak Konstitusional, Bukan Belas Kasihan

Paradigma bantuan sosial (bansos) selama ini selalu bersifat charity atau belas kasihan. Pemerintah merasa bertindak sebagai sinterklas, sementara rakyat miskin diposisikan sebagai peminta-minta yang harus melewati serangkaian verifikasi birokratis yang rumit, rawan korupsi, dan sering kali salah sasaran.

Affirmative Basic Income (ABI) mengubah paradigma tersebut. ABI menempatkan jaminan pendapatan dasar sebagai hak konstitusional warga negara, bukan kebaikan hati penguasa. Dengan skema yang afirmatif, ABI menargetkan desil terbawah dan kelompok rentan (termasuk kelas menengah yang tergelincir) dengan transfer tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak ada lagi syarat yang merendahkan martabat.

Kekhawatiran bahwa memberikan uang tunai tanpa syarat akan membuat masyarakat malas bekerja, atau pandangan bahwa dana ratusan triliun lebih baik murni untuk membangun pabrik, perlu diuji ulang. Industrialisasi memang krusial, tetapi di tengah krisis daya beli, siapa yang akan menyerap produk dari pabrik-pabrik tersebut jika kantong masyarakat kosong? Literatur internasional bereputasi telah berkali-kali membantah asumsi-asumsi pesimistis mengenai transfer tunai.

Pertama, studi komprehensif dari Abhijit Banerjee, Paul Niehaus, dan Tavneet Suri (2019) yang diterbitkan dalam Annual Review of Economics berjudul “Universal Basic Income in the Developing World”. Penelitian mereka atas berbagai eksperimen transfer tunai di negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian pendapatan dasar tidak menyurutkan niat orang untuk bekerja. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk memperbaiki gizi, kesehatan, dan menjadi modal awal untuk usaha mikro. Uang tunai memberikan ruang bernapas bagi masyarakat rentan untuk merencanakan masa depan, bukan sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.

Kedua, menjawab pandangan bahwa multiplier effect hanya bisa diciptakan melalui pembangunan industri fisik, riset dari Roosevelt Institute yang ditulis oleh Michalis Nikiforos dkk (2017) berjudul “Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income” memberikan perspektif yang mencerahkan. 

Menggunakan model makroekonomi, mereka menemukan bahwa menginjeksi pendapatan dasar ke masyarakat justru menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan multiplier effect yang sangat tajam. Hal ini terjadi karena masyarakat berpendapatan rendah dan menengah memiliki marginal propensity to consume (kecenderungan mengonsumsi) yang sangat tinggi. Setiap rupiah yang diterima akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok di pasar lokal. 

Saat ini saja, 40,5% pendapatan kelas menengah dialokasikan untuk konsumsi harian. Dana ABI akan memicu permintaan agregat, menghidupkan UMKM, dan menjadi motor yang pada akhirnya justru membuat industri dan pabrik-pabrik bisa terus berproduksi dan menyerap tenaga kerja.

Ketiga, ekonom Guy Standing dalam bukunya yang sangat berpengaruh, The Precariat: The New Dangerous Class (2011) dan disempurnakan dalam literatur terbarunya mengenai Basic Income (2017), menjelaskan bahwa sistem kapitalisme modern telah menciptakan “Prekariat”, yakni kelas pekerja yang hidup tanpa jaminan pekerjaan, identitas okupasi, maupun keamanan finansial. 

Fenomena downgrade gaya hidup warga untuk menekan pengeluaran adalah gejala nyata dari prekarisasi ini. Standing berargumen bahwa basic income adalah satu-satunya jaring pengaman rasional untuk era di mana pekerjaan seumur hidup sudah punah dan otomatisasi/AI mengancam jutaan lapangan kerja. ABI memberikan bantalan keamanan psikologis (psychological security) sehingga orang berani berinovasi, berwirausaha, dan mengambil risiko yang terukur tanpa takut kelaparan.

Menata Ulang Prioritas Anggaran

Pertanyaan terbesarnya memang selalu berujung pada: dari mana uangnya? Benarkah utang kita sudah seleher dan masyarakat akan ditarik aneka pajak?

Ini adalah persoalan kemauan politik (political will) dalam merelokasi dan mengefisienkan postur APBN kita. Skema ABI tidak serta-merta mencetak uang baru atau menambah utang ugal-ugalan. Dana dapat diperoleh melalui konsolidasi puluhan program bansos yang selama ini tumpang tindih dan tidak efisien. Biaya administratif untuk mengelola beras miskin, bantuan pangan, hingga survei kelayakan yang berulang-ulang menyedot anggaran yang sangat besar. Dengan transfer tunai langsung (ABI), rantai birokrasi dipangkas.

Selain itu, ide untuk mengonversi atau meleburkan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam skema keluarga melalui ABI adalah usulan yang sangat logis. Mengapa negara harus repot membuat dapur umum, mengatur logistik, dan mengelola supply chain bahan makanan yang rawan kebocoran, jika negara bisa langsung mentransfer daya beli itu kepada para ibu di rumah tangga? Biarkan keluarga yang memutuskan makanan bergizi apa yang cocok untuk anak-anak mereka. Ini tidak hanya memberdayakan ekonomi lokal di pasar-pasar tradisional, tetapi juga menghormati kedaulatan keluarga.

Lebih jauh, pendanaan ABI harus dibarengi dengan reformasi perpajakan yang berkeadilan. Bukan dengan memajaki kelas menengah yang sedang berdarah-darah hingga membatasi pengeluaran sekitar Rp13 juta per bulan dan menekan biaya transportasi. Negara harus berani menerapkan pajak kekayaan (wealth tax), pajak karbon, dan menertibkan kebocoran penerimaan dari sektor sumber daya alam.

Penutup

Menjawab berbagai keraguan publik tersebut, ABI bukanlah “program aneh-aneh yang menghabiskan anggaran tidak jelas”, dan juga bukan antitesis dari kemajuan industri. Sebaliknya, membiarkan kelas menengah jatuh miskin, membiarkan daya beli hancur, dan membiarkan ketimpangan semakin melebar. Hal itulah yang akan membuat negara ini, beserta seluruh industrinya, terancam bangkrut.

Fenomena ketakutan masyarakat akan kondisi ekonomi sehingga memangkas pengeluaran rekreasi, perawatan diri, hingga mengganti kendaraan agar lebih hemat adalah sinyal alarm yang keras bagi pemerintah. Ketika 63,6% masyarakat kelas menengah memiliki pengeluaran yang lebih besar dari penghasilannya, maka fondasi daya beli nasional sedang dalam bahaya besar.

Affirmative Basic Income adalah intervensi yang berani (radical break), rasional, dan bermartabat untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pijakan finansial untuk berdiri tegak. Ini bukan sekadar tentang membagi-bagikan uang. Ini adalah tentang mengembalikan rasa aman yang dirampas oleh ketidakpastian zaman, memutar kembali roda ekonomi dari bawah, menciptakan permintaan yang akan menghidupkan kembali industri, dan memastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dalam kegelapan kemiskinan. Nol persen kemiskinan bukan mimpi, jika kita berani mengubah paradigma.