Ekspor Besar, Devisa Bocor: Praktik Under-Invoicing Komoditas Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah. Batu bara, nikel, tembaga, timah, minyak kelapa sawit, serta berbagai produk perkebunan dan perikanan merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional. Kekayaan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama bahan baku bagi industri global. 

Besarnya nilai ekspor tidak selalu mencerminkan optimalisasi manfaat ekonomi bagi negara. Ada kemungkinan sebagian nilai transaksi perdagangan tidak dilaporkan secara benar melalui praktik yang dikenal sebagai under-invoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi ekspor lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebenarnya. Praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, menghambat masuknya devisa, serta membuka ruang bagi pengalihan keuntungan ke luar negeri.

Bayangkan sebuah perusahaan Indonesia mengekspor batu bara senilai US$100 juta kepada pembeli di luar negeri. Namun, dalam dokumen kepabeanan, nilai transaksi yang dilaporkan hanya sebesar US$70 juta. Selisih US$30 juta tidak tercatat sebagai nilai ekspor yang sebenarnya. Apabila selisih pembayaran tersebut disimpan di luar negeri atau dialihkan melalui mekanisme transaksi tertentu, Indonesia berpotensi kehilangan sebagian penerimaan devisa dan basis pengenaan pajak.

Tentu, tidak setiap perbedaan harga ekspor merupakan pelanggaran. Perbedaan dapat terjadi karena kualitas barang, spesifikasi, biaya logistik, waktu pengiriman, atau kondisi pasar. Namun, apabila nilai transaksi sengaja dilaporkan lebih rendah untuk mengurangi kewajiban fiskal atau mengalihkan keuntungan, persoalannya bukan lagi sekadar strategi bisnis, melainkan menyangkut kepatuhan hukum dan tata kelola ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$282,51 miliar, meningkat 5,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor tersebut masih ditopang oleh berbagai komoditas berbasis sumber daya alam dan produk turunannya. Minyak dan lemak nabati mencapai sekitar US$34,35 miliar, bahan bakar mineral US$32,03 miliar, besi dan baja US$27,97 miliar, serta nikel dan produk turunannya sekitar US$9,73 miliar.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa komoditas sumber daya alam masih menjadi salah satu penopang perdagangan internasional Indonesia. Namun, peningkatan nilai ekspor tidak otomatis menjamin bahwa seluruh potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa praktik under-invoicing selama 34 tahun telah mengakibatkan kebocoran devisa sebanyak US$908 atau setara dengan Rp15.000 triliun. Kajian serupa oleh NEXT Indonesia Center  memperkirakan adanya kesenjangan pencatatan perdagangan ekspor Indonesia sebesar US$654,5 miliar selama periode 2014–2023. Dari jumlah tersebut, sekitar US$401,6 miliar diidentifikasi sebagai potensi under-invoicing, sedangkan US$252,9 miliar merupakan over-invoicing.

Angka ini perlu dibaca dengan saksama. Perbedaan statistik perdagangan antara Indonesia dan negara mitra tidak secara otomatis membuktikan adanya manipulasi. Perbedaan metode pencatatan, penggunaan nilai FOB dan CIF, waktu pengiriman, klasifikasi komoditas, serta negara perantara dapat menyebabkan kesenjangan data. Karena itu, angka tersebut merupakan indikator risiko yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan nilai kerugian negara yang telah terbukti.

Meski demikian, besarnya indikasi kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pengawasan perdagangan internasional, khususnya terhadap komoditas strategis Indonesia.

Batu bara menjadi salah satu contoh penting. Kajian NEXT Indonesia Center yang diberitakan pada April 2026 mengidentifikasi selisih pencatatan ekspor batu bara sebesar US$20 miliar selama periode 2015–2024. Dari jumlah tersebut, potensi under-invoicing diperkirakan mencapai US$13,5 miliar. India disebut sebagai negara tujuan dengan selisih terbesar, yakni sekitar US$7,9 miliar.

Temuan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebab perbedaan pencatatan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan ekspor batu bara perlu mencakup kesesuaian harga, volume, kualitas, dan nilai transaksi. Sebab, ketidaksesuaian pelaporan dapat berdampak pada penerimaan negara melalui pajak, royalti, dan pungutan lainnya.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam industri kelapa sawit. Pada November 2025, Direktorat Jenderal Pajak bersama aparat penegak hukum mengungkap dugaan manipulasi ekspor produk turunan CPO melalui praktik under-invoicing dan salah klasifikasi barang. Sebanyak 282 wajib pajak teridentifikasi dalam dugaan praktik tersebut. 

Sebanyak 257 wajib pajak diduga menggunakan modus pelaporan produk turunan sebagai POME selama 2021–2024, dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang mencapai Rp45,9 triliun. Sementara itu, 25 wajib pajak lainnya diduga menggunakan modus pelaporan sebagai fatty matter pada 2025, dengan nilai sekitar Rp2,08 triliun.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa manipulasi ekspor tidak hanya dilakukan melalui pelaporan harga yang lebih rendah, tetapi juga melalui perubahan klasifikasi barang untuk memperoleh perlakuan fiskal yang berbeda. Dengan demikian, kebocoran nilai ekspor dapat terjadi melalui berbagai pintu, mulai dari manipulasi harga, volume, hingga klasifikasi komoditas.

Persoalan under-invoicing juga berkaitan dengan praktik transfer pricing, terutama dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu grup usaha multinasional.

Sebagai contoh, perusahaan Indonesia menjual komoditas kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga US$60 per ton, padahal harga wajar untuk transaksi sebanding dalam kondisi yang sama adalah US$90 per ton. Perusahaan afiliasi kemudian menjual kembali komoditas tersebut kepada pembeli akhir dengan harga US$90 per ton. Selisih US$30 berpotensi menjadi keuntungan yang tercatat di luar negeri.

Praktik transfer pricing sebenarnya merupakan hal yang lazim dalam perdagangan internasional dan tidak otomatis ilegal. Persoalan muncul apabila harga transaksi antarperusahaan afiliasi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha  sehingga digunakan untuk menggeser laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Karena itu, pengawasan terhadap transaksi afiliasi perlu diperkuat, terutama untuk komoditas yang memiliki harga referensi internasional. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa harga ekspor mencerminkan kualitas produk, biaya logistik, lokasi penyerahan, serta kondisi transaksi yang sebenarnya.

Dampak under-invoicing tidak berhenti pada berkurangnya penerimaan negara. Praktik ini juga berpotensi menyebabkan devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, terdapat risiko terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak dan pungutan justru menghadapi beban yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang melakukan manipulasi.

Persoalan ini pada akhirnya berkaitan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara tidak cukup dimaknai sebagai pemberian izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Negara juga harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, perdagangan, dan distribusi memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional. Ketika kekayaan alam diekspor dengan nilai yang tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya, terdapat risiko bahwa sebagian manfaat ekonomi justru dinikmati melalui mekanisme yang merugikan kepentingan nasional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, setidaknya ada lima agenda pembenahan yang perlu dilakukan.

Pertama, mengintegrasikan data perdagangan, perpajakan, kepabeanan, perbankan, dan pengelolaan sumber daya alam. Data ekspor Indonesia perlu dibandingkan secara sistematis dengan data impor negara mitra agar perbedaan nilai dan volume dapat segera terdeteksi.

Kedua, memperkuat pengawasan terhadap harga referensi komoditas. Pemerintah perlu memiliki sistem pemantauan harga yang mempertimbangkan kualitas, spesifikasi, kadar, lokasi penyerahan, dan biaya logistik sehingga transaksi dengan harga tidak wajar dapat diperiksa.

Ketiga, meningkatkan pengawasan atas transaksi perusahaan afiliasi melalui audit transfer pricing, penelusuran pemilik manfaat akhir, serta pemeriksaan aliran pembayaran lintas negara.

Keempat, memperkuat implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sumber daya alam. Pengawasan harus memastikan kesesuaian antara nilai ekspor, penerimaan pembayaran, dan dana yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, memperkuat penegakan hukum dan transparansi. Perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi harus mendapatkan sanksi tegas, sementara perusahaan yang patuh perlu memperoleh kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekspor.

Seluruh agenda tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi tanpa menciptakan hambatan birokrasi baru bagi eksportir yang menjalankan perdagangan secara wajar.

Pada akhirnya, persoalan under-invoicing mengingatkan kita bahwa keberhasilan perdagangan luar negeri tidak cukup diukur dari besarnya volume dan nilai ekspor. Lebih penting adalah memastikan bahwa nilai ekonomi dari setiap komoditas yang dikirim ke pasar global tercatat dengan benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara.

Kebijakan hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah juga perlu disertai dengan pembenahan tata kelola perdagangan. Hilirisasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila nilai transaksi produk hasil pengolahan masih dapat dimanipulasi melalui mekanisme perdagangan lintas negara.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam paradoks sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai ekonomi dari kekayaan tersebut. Sumber daya alam bukan semata-mata aset korporasi, melainkan kekayaan yang pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kita tidak cukup hanya menjadi bangsa yang besar dalam hal ekspor. Kita harus menjadi bangsa yang mampu memastikan bahwa setiap nilai kekayaan alam yang keluar dari Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.