Berita Terkini: Penerimaan Pajak 2019 - Kabar Hari ini

Pemerintah berpotensi meningkatkan pendapatan negara dengan tindakan lebih agresif dalam memungut pajak dari orang super kaya, termasuk melalui penegakan hukum dan tarif progresif yang lebih tinggi.

Laporan Celios terbaru menyoroti potensi pajak untuk orang super kaya di Indonesia, yang bisa signifikan meningkatkan pendapatan negara dan mendukung anggaran lingkungan hidup.

Selain Hotman, ada beberapa pesohor lain yang menerima penghargaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Dari Anang Hermansyah hingga Ivan Gunawan.

Pemerintah meluncurkan pembaruan sistem baru perpajakan untuk menggenjot penerimaan pajak.

Terdapat enam rekomendasi strategi yang dipaparkan IMF dan World Bank melalui joint domestic resource mobilization initiative atau JDRMI, untuk meningkatkan penerimaan pajak negara berkembang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut menyampaikan pendapatan negara dari sektor minerba melampaui target dari APBN. Walau harga komoditas turun pada 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perjalanan penerimaan pajak di Indonesia, yang mulanya hanya Rp 13,87 triliun pada 1983 menjadi Rp 1.869 triliun pada 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan bakal sulit mencapai target pajak sebesar Rp 1.998,9 triliun pada tahun ini.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, besarnya jumlah pekerja informal dapat memicu penyusutan pendapatan negara dari sektor pajak.

Kementerian Keuangan mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 393,91 triliun hingga akhir Maret 2024. Angka tersebut sekitar 19,81% dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2024.

Pemerintah Cina meraup penerimaan pajak senilai 4,9 triliun yuan, atau setara Rp 10.980 triliun pada kuartal pertama 2024. Hal ini berdasarkan laporan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 149,25 triliun pada Januari 2024. Jumlah tersebut merupakan 7,50% dari APBN 2024.

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bukan merupakan kebijakan baru di Indonesia. Terhitung sejak 1964, Indonesia sudah menjalankan lima kali tax amnesty.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan langkah- langkah penguatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di antaranya penguatan dalam tiga sistem line of defense atau lini pertahanan Kemenkeu.

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat meningkat rasio pajak terhadap PDB.