Kegaduhan Politik di Tengah Bencana yang Masih Melanda

Hadi Prayitno
Oleh Hadi Prayitno
17 November 2026, 06:10
Hadi Prayitno
Katadata/ Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Sepekan terakhir, satu nama menyedot hampir seluruh perhatian publik di negeri ini. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhir Oktober 2026. 

Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden berniat mundur pada 10 November 2026. Sehari kemudian, perwakilan seluruh fraksi di DPR menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kabar rencana penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November pun datang menyusul, deras laksana air bah.

Kamera televisi berjaga di lorong-lorong Senayan dan gerbang Istana Wakil Presiden. Portal berita memperbarui kabar dari jam ke jam, sampai-sampai seorang wakil presiden yang berlari kecil keluar istana pun menjadi berita. Di media sosial, setiap potongan video berubah menjadi bahan tafsir, olok-olok, dan taruhan politik. 

Proses hukum dan politik semacam ini sah dalam demokrasi dan memang perlu diawasi. Yang mengganggu adalah takarannya. Perhatian yang tumpah ruah untuk urusan kursi tidak pernah sebesar itu untuk urusan keselamatan warga.

Riuh di Senayan, Sunyi di Pengungsian

Akhir November 2025, Siklon Senyar memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemutakhiran BNPB pada Januari 2026 mencatat 1.189 jiwa meninggal dan 141 orang hilang. Pada puncaknya, 1.057.482 orang terpaksa mengungsi. Pemulihan memang berjalan, dan pemerintah menyiapkan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Per 9 Oktober 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat 20.770 dari 20.803 hunian sementara sudah berdiri. Hunian tetap baru rampung 2.103 unit dari 57.027 unit yang direncanakan, belum sampai 4%. Hampir setahun setelah air surut, puluhan ribu keluarga masih menata hidup di bilik-bilik sementara.

Kemarau 2026 datang membawa ancaman lain. Pada 21 Oktober 2026, BNPB masih menangani 18.421 hektare lahan terbakar di Sumatra dan Kalimantan. Puluhan ribu personel turun ke lapangan, sementara asap mengacaukan ribuan jadwal penerbangan. Hujan di penghujung tahun lalu membuka babak berikutnya. 

Hingga 10 November 2026, banjir di sejumlah kabupaten di Aceh berdampak pada 37.566 jiwa dan merenggut satu nyawa. Di Lumajang, longsor menimbun seorang ayah bersama putrinya yang baru berusia sembilan tahun. Di Pelaga, Bali, longsor menyapu kawasan glamping beserta dua wisatawan yang tak pernah ditemukan hingga operasi pencarian ditutup.

Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB mencatat 2.335 kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 10 November 2026. Sebanyak 449 orang meninggal atau hilang, 6,06 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan 158.319 rumah rusak. 

Angka sebesar itu tidak memantik gegap gempita serupa di Senayan. Tak ada siaran langsung berjam-jam, dan kabarnya jarang bertahan lebih dari sepekan di halaman depan. Ijazah diperiksa sampai ke titik dan koma, nyawa warga cukup tercatat sebagai angka. Di Senayan suara bergemuruh, di pengungsian warga menunggu dengan peluh.

Mandat yang Tertinggal

Konstitusi kita tidak pernah menempatkan keselamatan warga sebagai urusan kelas dua. UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A), hak atas perlindungan diri, keluarga, harta benda, dan rasa aman (Pasal 28G ayat 1), serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1). 

Konstitusi juga menegaskan bahwa negara, terutama pemerintah, memikul tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi itu (Pasal 28I ayat 4). Perekonomian wajib berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat 4), dan negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 3).

Pasal-pasal itu semestinya menggerakkan parlemen sekuat pasal-pasal ihwal jabatan. Ujian paling nyata ada pada fungsi anggaran DPR. Kajian The Reform Initiatives atas Nota Keuangan 2020–2027 menemukan bahwa fungsi perlindungan lingkungan hidup hanya kebagian 0,17% dari tambahan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.529 triliun. Dana cadangan bencana tertahan di angka Rp5 triliun per tahun, dan dalam RAPBN 2027 bahkan tak lagi tampil sebagai pos tersendiri. 

Setelah bencana Sumatra terjadi, pemerintah justru harus menyalurkan tambahan transfer sekitar Rp10,6 triliun ke daerah terdampak. Negara akhirnya membayar dua kali: sekali dengan nyawa dan harta warga, sekali lagi dengan anggaran pemulihan.

Media massa memikul tanggung jawab yang sama beratnya. Tugas pers bukan sekadar mengikuti arus klik, melainkan juga menimbang peristiwa mana yang menentukan hidup dan mati warga. Kisah keluarga yang masih menanti hunian tetap, petani yang sawahnya terkubur lumpur, dan anak-anak yang setiap hari menghirup asap layak mendapat ruang yang setara dengan drama kekuasaan. Berita bencana tidak boleh hanya menyala pada hari pertama, lalu padam pada hari ketujuh.

Huru-hara politik ini pada akhirnya akan menemukan jalannya lewat mekanisme konstitusi di MPR. Bencana tidak mengenal masa sidang, apalagi menunggu kuorum. Musim hujan baru saja tiba, dan peta rawan banjir serta longsor sudah lama terbentang di meja pemegang kuasa.

Tiga langkah dapat menjadi ukuran kesungguhan. Pertama, DPR membentuk panitia kerja lintas komisi untuk mengawasi pemulihan Sumatra dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, dengan semangat yang sama seperti ketika fraksi-fraksi menggalang Hak Menyatakan Pendapat. 

Kedua, DPR menggunakan fungsi anggaran dan pengawasannya untuk memastikan dana cadangan bencana kembali berdiri sebagai pos tersendiri, dengan pagu yang sepadan dengan risiko. Ketiga, redaksi media menyisihkan ruang liputan yang berkelanjutan untuk pemulihan dan kesiapsiagaan, bukan hanya ketika tanggap darurat.

Kursi kekuasaan boleh berganti penghuni, tetapi keselamatan warga tidak boleh turun prioritas. Jangan sampai bangsa ini dikenang sibuk menghitung suara, tetapi lupa menghitung luka warga.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Hadi Prayitno
Hadi Prayitno
Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI)

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...