Anomali Ekspansi Ekonomi dan Eksklusi Kesejahteraan Daerah

Edi Setiawan
Oleh Edi Setiawan
19 November 2026, 06:05
Edi Setiawan
Katadata/ Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Di sebuah negeri yang ekonominya terus tumbuh, mengapa masih ada keluarga yang kesulitan memperbaiki rumah, pekerja yang sulit menyisihkan penghasilan untuk menabung, dan anak-anak yang mewarisi keterbatasan kesempatan dari orang tuanya? Bukankah pembangunan seharusnya membuat kehidupan semakin baik, bukan sekadar membuat angka-angka ekonomi terlihat semakin tinggi? 

Pertanyaan ini penting ketika Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,47% secara tahunan pada triwulan III-2026. Di balik optimisme statistik tersebut, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: pertumbuhan ekonomi belum tentu berarti seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh.

Pada awal November 2026, kisah Amin di Kampung Lengis, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, memperlihatkan persoalan tersebut. Ia menghadapi kendala memperbaiki rumah peninggalan ayahnya karena persoalan administrasi kepemilikan bersama. 

Status rumah yang masih menjadi hak bersama dengan saudaranya menjadi kendala pengajuan bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah desa kemudian memberikan bantuan material secara pribadi dan swadaya, sementara warga bergotong royong memperbaikinya.

Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kisah Dg Tumang, perempuan berusia 73 tahun yang sempat tinggal di bekas ruang toilet, juga mengundang perhatian. Ia tercatat sebagai penerima aktif Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Keluarganya telah menyiapkan kamar lain, tetapi ia merasa tidak nyaman dan memilih tinggal di bekas toilet. Pemerintah setempat kemudian memindahkannya sementara ke gedung koperasi desa sebelum akhirnya ia dibawa ke fasilitas rehabilitasi sosial Kementerian Sosial.

Kedua kisah itu bukan representasi seluruh masyarakat miskin. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan. Ada persoalan kepemilikan aset, kualitas hunian, akses pelayanan dasar, dan kemampuan masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. 

Saya menyebut kondisi ketika ekspansi ekonomi tidak diikuti kemampuan seluruh kelompok masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan sebagai eksklusi kesejahteraan. Ini merupakan kerangka analisis untuk membaca jarak antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas hidup masyarakat, bukan indikator resmi statistik kemiskinan.

Pertumbuhan Belum Tentu Menjadi Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07%. Kemiskinan perdesaan masih sebesar 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34%. Sementara itu, rasio Gini pengeluaran tercatat 0,368. 

Penurunan kemiskinan merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, seseorang yang telah keluar dari garis kemiskinan belum tentu memiliki pekerjaan stabil, tabungan, rumah layak, atau aset produktif. Ia mungkin tidak lagi tercatat miskin secara statistik, tetapi masih rentan ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan kesehatan yang mendesak.

Persoalan ini dapat dibaca melalui pemikiran Ragnar Nurkse dalam Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (1953), tentang lingkaran setan kemiskinan. Pendapatan rendah membatasi tabungan dan investasi. 

Rendahnya investasi menghambat pembentukan modal dan produktivitas, sehingga pendapatan kembali tertahan. Berangkat dari pemikiran tersebut, saya mengembangkan kerangka Perangkap Kemiskinan Produktivitas melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan.

Pertama, perangkap kapasitas produktif. Keterbatasan keterampilan, teknologi, modal, dan akses pasar membuat petani serta UMKM sulit meningkatkan nilai tambah. Kedua, perangkap akumulasi aset. Pendapatan rendah menghambat kepemilikan rumah, tabungan, lahan, dan aset produktif. Ketika menghadapi guncangan ekonomi, keluarga tidak memiliki penyangga yang cukup.

Ketiga, perangkap mobilitas antargenerasi. Keterbatasan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja mempersempit peluang generasi berikutnya untuk memperbaiki kehidupannya. 

Ketiganya membentuk lingkaran yang saling memperkuat: produktivitas rendah menekan pendapatan; pendapatan rendah menghambat pembentukan aset dan investasi sumber daya manusia; keterbatasan tersebut kemudian mempersempit mobilitas sosial dan kembali melemahkan produktivitas. Kerangka ini merupakan pengembangan analitis penulis, bukan model yang secara langsung dirumuskan Nurkse.

Pembangunan yang Menjangkau Masyarakat

Saya pernah tinggal di Bogor. Pengalaman tersebut memberi kedekatan tersendiri ketika melihat dinamika pembangunan wilayah ini dan keterkaitannya dengan kawasan metropolitan Jabodetabek-Punjur. Perdagangan, industri, jasa, dan pembangunan perumahan terus berkembang. Namun, kedekatan dengan pusat pertumbuhan tidak otomatis membuat seluruh masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi yang sama.

Kisah Amin di Cigombong mengingatkan bahwa pembangunan wilayah harus menghadirkan manfaat bagi penduduk setempat. Investasi tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang masuk atau banyaknya proyek yang dibangun. Perlu dilihat pula berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, sejauh mana UMKM terlibat dalam rantai pasok, dan apakah pendapatan serta aset masyarakat sekitar ikut meningkat.

Karena itu, pelatihan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan industri dan penempatan kerja. Pemberdayaan UMKM perlu disertai penguatan teknologi, standardisasi, merek, dan distribusi. Petani juga membutuhkan dukungan pengolahan pascapanen, pembiayaan, penyimpanan, dan akses pasar agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Perlindungan sosial tetap penting, tetapi perlu diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pendampingan keluarga. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi investasi berdasarkan penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan usaha kecil, peningkatan upah, dan pertumbuhan aset produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memperbaiki kehidupannya. 

Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Investasi tetap dibutuhkan. Infrastruktur harus terus dibangun. Namun, semuanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Kita perlu mengubah pertanyaan pembangunan. Bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, berapa besar investasi masuk, atau berapa banyak proyek selesai. 

Lebih penting lagi, apakah petani memperoleh nilai tambah, pekerja mendapatkan penghasilan layak, UMKM berkembang, keluarga memiliki hunian aman, dan anak-anak mempunyai kesempatan hidup lebih baik daripada orang tuanya? 

Pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, melainkan memastikan setiap warga memiliki kesempatan dan kemampuan untuk tumbuh bersama.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Edi Setiawan
Edi Setiawan
Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...