- Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo yang menguasai setengah dari luas hutan di dunia membentuk aliansi untuk memperkuat posisi dalam perundingan global.
- Aliansi ini berpotensi mengontrol suplai dan membentuk harga karbon global dengan dominasi kepemilikan hutan, seperti OPEC yang menguasai harga minyak.
- Di Indonesia, aliansi akan mengahadapi tantangan birokrasi dan fokus politik menjelang Pemilu 2024.
Brasilia dan Jakarta terpisah jarak 16.430 kilometer, tetapi apa yang terjadi di ibukota Brazil itu mempengaruhi kebijakan penting di Indonesia. Sepekan pekan sebelum COP27 digelar di Sharm el Sheikh, Lula da Silva memenangkan pemilu Brasil mengalahkan petahana Jair Bolsonaro.
Saat menjadi Presiden pada periode 2003-2010, Lula dikenal karena kontribusinya menahan laju deforestasi di Amazon. Saat berkuasa, deforestasi kawasan itu turun hingga 70%. Sebaliknya, Bolsonaro justru dikenal sebagai biang kerok kerusakan lingkungan. Selama empat tahun ia berkuasa, Amazon menghadapi banyak sekali kebakaran dan perambahan hutan.
Dalam pidato kemenangannya pada 31 Oktober, Lula menegaskan akan mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan hutan Amazon. “Mari kita berjuang untuk nol deforestasi,” kata Lula, dikutip dari Washington Post.
Sementara orang-orang Brasil bersiap menatap masa depan baru di bawah kepemimpinan Lula, Jakarta sedang sibuk menyiapkan dua agenda penting yang berdekatan. Conference of Parties (COP) 27 yang berlangsung pada 6-18 November dan G20 Summit di Bali pada 15-16 November 2022.
Kendati hanya berjarak beberapa hari, Indonesia tetap mengirimkan sejumlah pejabat penting ke Sharm el Sheikh. Wakil Presiden Ma’ruf Amien menggantikan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Selain itu, menurut pantauan Katadata, sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono juga menghadiri COP27.
Sepekan pertama hajatan COP27, Paviliun Indonesia di Sharm el Sheikh tidak berhenti menggelar sejumlah diskusi menarik. Delegasi Indonesia kali ini membawa banyak sekali perwakilan dari perusahaan dalam negeri. Nama-nama besar seperti PT PLN dan Pertamina memberikan perspektif segar soal ambisi net zero emission. Namun, agenda paling penting barangkali terjadi di hari ke-2.
Dalam satu sesi bersama perwakilan Brasil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia memperkenalkan aliansi strategis antara ketiga negara tersebut. Aliansi dan kerja sama antar negara sebetulnya bukan barang baru di ajang penting seperti COP27. Namun, kolaborasi ketiga negara pemilik hutan hujan tropis ini menarik dicermati.
Gabungan hutan tropis di Indonesia, Brasil, dan RDK berkontribusi hingga 52% dari hutan dunia. “Penting bagi ketiga negara ini untuk memperkuat aliansi strategis guna meningkatkan pengaruh dalam perundingan perubahan iklim di tingkat global,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui sambungan video dalam sesi di Paviliun Indonesia itu.
Dalam konteks COP27, aliansi strategis ini memiliki makna penting. Agenda tahunan perubahan iklim di Mesir ini fokus membahas soal Article 6 dalam Kesepakatan Paris yang akan mengatur soal perdagangan karbon. Sementara menurut sejumlah pejabat Indonesia dan Brasil yang Katadata temui, salah satu tujuan aliansi ketiga negara ini untuk menarik investasi dan pembiayaan pengelolaan hutan berkelanjutan, yang ujung-ujungnya untuk mengatur pasar karbon.
Terpilihnya Lula sebagai Presiden Brasil membuka jalan bagi masa depan aliansi ini. Sebab, sulit membayangkan aliansi untuk mengatur pengelolaan hutan lestari ini bisa diwujudkan jika Bolsonaro masih berkuasa. Di Sharm el Sheikh, kepentingan tiga negara penguasa hutan bertemu untuk pertama kalinya.
Investasi Pengelolaan Hutan
Kendati sudah diperkenalkan ke publik internasional di ajang COP27, belum banyak informasi yang bisa digali soal mekanisme aliansi Indonesia, Brasil, dan RDK. Katadata menemui Nani Hendriarti, Deputi Menteri Bidang Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi, di sela-sela agenda padat COP27 untuk membicarakan soal aliansi tiga negara.
“Memang sebetulnya belum resmi diluncurkan. Istilahnya baru road to,” katanya, kepada Katadata.
Nani, yang mewakili Menteri Luhut di ajang COP27 bercerita inisiasi ini sebetulnya sudah dimulai sejak COP26 di Glasgow tahun lalu. Kala itu, para pejabat tinggi tiga negara tersebut duduk bersama untuk merancang kolaborasi. Pertemuan demi pertemuan kemudian digelar beberapa kali. Ia menyebut Menteri Luhut bahkan sudah bertemu dengan Lula da Silva sebelum ia terpilih sebagai Presiden.
Menurut penuturan Nani, Lula sangat bersemangat dengan ide ini. Konstelasi politik terbaru di Brasil yang mengantarkan politisi sayap kiri itu sebagai Presiden membuat aliansi ini kian matang. Namun, ia mengaku masih perlu waktu sebelum mengumumkan secara resmi aliansi tersebut.
“Kita masih harus menunggu Lula resmi dilantik sebagai Presiden, Januari 2023 nanti,” kata Nani.
Sembari menunggu peresmian Lula, Nani menyebut masih ada sejumlah detil aliansi yang harus dibahas. Itulah mengapa belum banyak informasi yang bisa dikorek dari aliansi ini. Saat ini, mekanismenya masih dibahas di level deputi menteri.
Kendati demikian, Nani memberikan gambaran bagaimana aliansi ini akan berjalan. Ia menyebut prinsipnya adalah kemitraan tiga negara dalam kerangka forest for climate dalam konteks mitigasi, adaptasi, dan investasi. “Kita maunya ada pendanaan untuk hutan kita, jangan langsung masuk ke karbonnya,” kata Nani.
Ia mencontohkan pendanaan misalnya bisa diterapkan dalam kontek ecotourism di hutan mangrove. Jadi, kawasan mangrove akan dikembangkan menjadi area konservasi dengan pendekatan blue carbon. Nantinya, kawasan ini akan dihubungkan ke investasi karbon untuk mengembangkan pariwisata sekaligus menjaga area konservasi. Soal bagaimana mekanisme pendanaannya, apakah skema hibah atau pinjaman, Nani belum bisa bercerita banyak.
“Sekarang kita mulai dari tiga negara dulu. Mudah-mudahan negara pemilik hutan lainnya seperti Republik Kongo dan Peru bisa bergabung,” katanya.
Kisi-kisi soal format pendanaan hutan datang Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto. Dalam satu sesi di Paviliun Brasil pada Kamis (10/11), Agus menjelaskan salah satu contoh pendanaan misalnya berupa Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment/RBP) untuk program reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+).
Bagi Indonesia, ini memang bukan program baru. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia sudah menerima jutaan dolar dari Norwegia untuk upaya menjaga hutan. Kesepakatan REDD+ sempat terhenti tahun lalu tetapi kemudian kembali dilanjutkan tahun ini.
Skema RBP memang terlihat menjanjikan bagi Indonesia. Pada Selasa (8/11), Bank Dunia mengumumkan pembayaran awal sebesar US$ 20,9 juta atau sekitar Rp 320 miliar untuk proyek REDD+ di Kalimantan Timur. Dalam konteks Bank Dunia, program ini merupakan bagian dari proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di mana Indonesia bakal menerima US$ 110 juta saat proyek berhasil diselesaikan.
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Brasil, Marcus Paranagua mengatakan ketiga negara ini harus memimpin perundingan global terkait hutan terutama untuk isu konservasi dan pasar karbon. Ia menyebut Indonesia, Brasil, dan RDK siap berkolaborasi untuk forum-forum penting seperti COP-15 Biodiversitas yang akan digelar di Montreal, Desember mendatang.
Dalam pernyataannya, Paranagua secara tegas menyebutkan hutan tropis di ketiga negara ini merepresentasikan kekayaan biodiversitas yang luar biasa besar sehingga harus dinilai aset penting dalam hal remunerasi.
“Saat kita sedang finalisasi joint communique dan akan segera resmi diluncurkan dalam waktu dekat,” katanya, di Paviliun Indonesia.
Deforestasi, Pendanaan, Hingga Perhutaan Sosial
Meskipun belum dijabarkan secara detil dan terang benderang, sesi Agus Justianto di Paviliun Brasil setidaknya bisa memberikan gambaran awal bagaimana skema aliansi Indonesia, Brasil, dan RDK ini akan berjalan. Agus menuturkan, ada beberapa fokus area yang ingin dicapai melalui aliansi ini.
Pertama, pengurangan deforestasi. Agus menyebut Indonesia berhasil mengurangi laju deforestasi melalui serangkaian kebijakan dan penegakkan hukum. “Laju deforestasi Indonesia saat ini merupakan level terendah dalam 30 tahun terakhir,” kata Agus.
Kedua, manajemen kebakaran hutan yang menurut Agus, Indonesia sukses menekan tingkat kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, perhutanan sosial dan manajemen hutan berbasis komunitas. Keempat, pendanaan iklim untuk kehutanan. Dalam hal ini, Agus menyebut secara khusus keberhasilan Brasil dengan Amazon Fund.
Isu kelima yang juga masuk dalam kerangka kolaborasi ini terkait dengan pertanian berkelanjutan terutama dalam konteks agroforestri. Selain itu, Agus juga menyebut soal manajemen administrasi pertanahan, biodioversitas, dan legalitas sertifikasi kayu.
“Kami juga ingin mengusulkan proyek rehabilitasi dan konservasi mangrove,” kata Agus
Sementara itu, bagi Brasil, aliansi tiga negara ini bukan cuma soal pengelolaan hutan semata. “Aliansi ini harus bersifat politik dengan nilai-nilai penting termasuk demokrasi, transisi berkeadilan, dan keberagaman,” kata Izabella Teixeira, Mantan Menteri Lingkungan Brasil dalam sesi yang sama.
Teixeira, karib kental Lula da Silva yang digadang-gadang akan masuk kabinet baru, menyebut Brasil sudah pernah mengalami kemajuan sekaligus kemunduran dalam pengelolaan hutan. Ia berharap aliansi ini bisa membawa ketiga negara lebih solid di perundingan-perundingan internasional.
Tantangan Politik
Aliansi Indonesia, Brasil, dan RDK ini memang terlihat menjanjikan dan komprehensif. Para peserta aliansi juga terlihat sangat antusias untuk mewujudkannya menjadi kekuatan baru di tingkat global. Namun, bukan hal mudah merancang aliansi antar negara apalagi mengimplementasikan programnya.
Daniel Murdiyarso, pakar kehutanan yang ditemui Katadata di Sharm el Sheikh, mengatakan aliansi tiga negara ini akan sangat menguntungkan di bawah kepemimpinan Brasil yang baru. Apalagi ia menilai Brasil sudah sangat maju dalam hal pengelolaan hutan, bahkan di level masyarakat sipil.
“Kepemimpinan Lula di sektor lingkungan akan lebih bagus. Dia disukai para ilmuwan dan aktivis,” katanya, kepada Katadata.
Kendati demikian, aliansi ini juga menghadapi sejumlah tantangan serius terutama dari sisi Indonesia. Daniel menilai aliansi ini baru akan berjalan setelah Pemilu 2024. Pasalnya, saat ini perhatian publik sudah teralihkan ke pesta demokrasi tersebut sehingga akan sulit fokus pada hal-hal teknis.
“Dua tahun ke depan akan ada keragu-raguan dari sisi Indonesia. Implementasi aliansi ini belum tentu akan dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang,” kata Daniel.
Birokrasi juga bisa menjadi hal yang rumit. Aliansi saat ini dipayungi oleh Kemenko Marves. Namun, dari sisi teknis dan keahlian sebetulnya berada di ranah KLHK dan bahkan untuk beberapa hal juga bersinggungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama untuk aspek blue carbon.
Salah satu delegasi Indonesia yang ditemui Katadata bercerita, hingga saat ini belum ada koordinasi di internal soal bagaimana pembagian tugas dalam aliansi ini. Padahal ketika Menteri Luhut menyebut soal hutan, ini juga mencakup lahan mangrove, gambut, hingga padang lamun. Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang penting diselesaikan untuk melestarikan aliansi tiga negara.
Namun, jika berhasil diimplementasikan, Daniel menilai aliansi tiga negara ini punya kekuatan besar di lingkup internasional. Apalagi sebelumnya, sudah ada kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di Basin Kongo terkait lahan gambut.
Pasar Karbon
Terlepas dari berbagai tantangan politik, aliansi ketiga negara ini memberikan harapan baru dalam pengelolaan hutan dan upaya mengurangi emisi. “Saya rasa aliansi ini akan bertahan lama,” kata Sassan Saatchi, pendiri CTrees–lembaga monitoring karbon kawasan hutan termasuk di Brasil, Indonesia dan Congo Basin.
Saatchi, peneliti NASA yang menghabiskan 20 tahun Brasil ini bercerita kerja sama dengan Indonesia dan Kongo sebetulnya sudah masif terjadi di level imuwan dan masyarakat sipil. Salah satu inisiasi awal berupa pertukaran data soal hutan dan peningkatan kapasitas.
Saatchi yang juga mengerjakan beberapa proyek hutan di Indonesia menyebut aliansi ini akan menjadi pemain signifikan di pasar karbon global. Saat ini, 90% permintaan carbon offset datang dari negara-negara maju, sementara 80%-90% suplainya datang dari negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, dan Kongo.
“Permintaan carbon offset akan terus datang sampai negara-negara maju berhasil menurunkan emisi mereka lewat teknologi,” ujarnya.
Dalam konteks pasar karbon, aliansi ketiga negara ini juga punya potensi besar untuk mengontrol pergerakan harga karbon, seperti halnya OPEC mengontrol harga minyak. Namun, menurut Saatchi, hal ini sangat bergantung pada sekuat apa negara-negara ini bisa mengontrol kuota karbon.
“Tetapi harus dipahami pasar energi berbeda dengan pasar karbon hutan. Investasi karbon hutan saat ini berbasis pada proyek tertentu,” katanya.
Di Indonesia, pasar karbon saat ini memang belum sepenuhnya terbentuk. Mekanisme yang baru berjalan saat ini berupa Result Based Payment (RBP) melalui skema REDD+ seperti yang diinisiasi oleh Bank Dunia. Namun menurut Daniel Murdiyarto, itu bukan pasar karbon yang sesungguhnya.
“Itu voluntari goverment to goverment. Semacam beasiswa, bukan bisnis,” katanya.
Bahkan menurut Daniel, harga karbon di Indonesia saat ini hanya US$ 3 per ton yang dinilai masih kelewat murah. Meskipun ketiga negara ini akan menguasai suplai karbon dari hutan, Daniel pesimistis pasar karbon akan terbentuk dengan matang di Indonesia.
“Sekarang siapa yang mau beli [karbon]? Show me the money. Private sector itu mau jualan, bukan mau beli,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Kampanye Walhi/Friends of Earth International Parid Ridwanudin. Menurutnya, selain soal harga yang sangat murah, konsep perdagangan karbon saat ini juga sangat tidak adil bagi negara-negara berkembang. Mekanisme carbon offset yang saat ini berjalan misalnya, justru menjadi ajang negara-negara maju untuk ‘cuci tangan’ atas aktivitas ekstraktif yang selama ini dilakukan.
“Konsep ini dulu yang harus jelas. Bukan berarti dengan offset atau pajak bisa lepas begitu saja. Mereka punya utang ekologi,” ujarnya.
Di Indonesia, mekanisme perdagangan karbon memang masih dalam tahap awal. Ketentuannya diatur lewat Permen LHK nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang baru diterbitkan pada 22 Oktober silam. Beleid ini mengatur empat jenis NEK yakni perdagangan karbon baik di dalam maupun luar negeri, pembayaran berbasis kinerja (result based payment/RBP), pajak karbon, dan mekanisme lain.
Kendati demikian, aturan ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak. Perdagangan karbon misalnya akan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu infrastruktur regulasi dan operasionalnya.
“Nanti akan ditetapkan instrumen unit karbon sebagai efek yang dapat diperdagangkan di bursa karbon,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, dikutip dari Antara.
Liputan ini diproduksi sebagai bagian dari program Climate Change Media Partnership (CCMP)Kemitraan 2022, sebuah beasiswa jurnalisme yang diselenggarakan oleh Internews' Earth Journalism Network dan Stanley Center for Peace and Security.
