- Elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP anjlok setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
- Sehari setelah FIFA mencabut status tuan rumah, Jokowi memberi sinyal membentuk koalisi besar bersama lima partai, tanpa PDIP.
- Kemunculan koalisi besar riuh dikaitkan dengan mundurnya dukungan Jokowi untuk Ganjar Pranowo.
Elektabilitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, longsor pada bulan lalu. Laporan terbaru Lembaga Survei Indonesia alias LSI menunjukkan keterpilihan Ganjar dan partai yang mengusungnya menurun.
Padahal, sebelumnya, nama Gubernur Jawa Tengah itu kerap bercokol di posisi puncak survei elektabilitas Pilpres 2024 . “Ada perubahan urutan untuk pertama kalinya sejak satu tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Minggu (9/3).
LSI menyampaikan ada kemungkinan penurunan ini terkait dengan pernyataan Ganjar pertengahan bulan lalu. Ia menolak tim nasional sepak bola Israel berlaga di Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Mei nanti.
Imbas keputusan itu, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Berbagai pihak lalu mengklaim Ganjar Pranowo sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kegagalan tersebut.
Ganjar yang elektabilitasnya mencapai 35% pada survei LSI Februari lalu, kini harus berpuas diri di angka 26,9%. Posisinya digantikan oleh Prabowo Subianto yang memperoleh berkah elektoral.
Elektabilitas Menteri Pertahanan tersebut naik dari 26,7% pada Februari, menjadi 30,3% pada April 2023 seperti ditampilkan Databoks berikut:
Wacana Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
Sehari setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, Presiden Joko Widodo melakukan silaturahmi. Bukan kunjungan persahabatan biasa, Kepala Negara bertemu dengan pimpinan lima partai politik pendukung pemerintah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional alias PAN
Dalam pertemuan tersebut hadir pula para ketua umum lima partai. Mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ada dua ketua umum partai pendukung pemerintah yang tidak datang ke lokasi. Keduanya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
Zulkifli Hasan menyatakan kedua petinggi ini diundang, tapi tidak hadir karena berada di luar negeri. Sedangkan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyebut sebaliknya.“Kebetulan kali ini tidak diundang. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Menurut saya, pasti baik untuk bangsa,” ujar Ahmad Ali saat dikonfirmasi Katadata.co.id.
Saat ini partai-partai pendukung pemerintah terbagi dalam tiga koalisi menyongson Pemilu 2024. Golkar, PAN, dan PPP tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Gerindra dan PKB bergabung dalam Koalisi Indonesia Raya.
Terakhir, NasDem bersama dua partai oposisi, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bergabung dalam Koalisi Perubahan. Berikut perbandingan suara masing-masing koalisi:
Jokowi dan para ketua umum tersebut menggelar pertemuan terbatas. Setelah itu, Prabowo Subianto mengatakan ada kesamaan pemikiran dengan empat ketua umum lain terkait pemilihan presiden 2024. "Kami masuk timnya Pak Jokowi semua sekarang,” ujarnya.
Presiden pun turut bicara terkait kecocokan antara tiga koalisi ini untuk menjadi satu koalisi besar. Namun, keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik. “Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan keetua partai,” kata Jokowi.
Ganjaran Jokowi untuk Ganjar
Munculnya wacana koalisi besar yang berdekatan dengan keutusan FIFA atas Indonesia riuh dikaitkan oleh berbagai pihak. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat dua hal ini berkaitan.
Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh dalam pertemuan semakin memantapkan perubahan peta koalisi menuju Pemilu 2024. Ada alasan, menurut Ujang, di balik absennya mereka dalam silaturahmi di DPP PAN, alih-alih sedang berada di luar negeri.
Pertama, dua kader PDIP selaku gubernur menolak keputusan kader PDIP selaku kepala negara. Selain Ganjar, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menolak kehadiran timnas Israel berlaga di Indonesia.
“Tentu Jokowi merasa direndahkan karena rumahnya sendiri, termasuk gubernurnya, menolak kebijakan dia. Ini tamparan keras, sehingga Jokowi perlu membuat kekuatan besar dari lima partai yang mendukungnya di pemerintahan,” kata Ujang saat dihubungi Katadata.co.id.
Tidak hanya melakukan langkah defensif untuk menjaga marwah presiden, menurut dia, ada hal lain yang muncul dari pertemuan ini, yaitu ganjaran kepada Ganjar Pranowo.
Dari berbagai survei, Gubernur Jawa Tengah kerap menduduki peringkat teratas. Ia sempat mendapat lampu hijau dari Jokowi. Bahkan PAN pun menyatakan dukungannya mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024,
“Tapi sekarang beda, Jokowi sudah malas mendukung Ganjar. Saya pun sudah konfirmasi ke petinggi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kalau Jokowi marah ke Ganjar. Pasti Ganjar tidak akan ditarik koalisi besar,” kata Ujang.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pun sependapat dengan Ujang. Ia memprediksi sikap politik Jokowi terhadap Ganjar bakal terlihat dalam dua bulan ke depan.
Di sisi lain, Adib menyebut sikap yang diambil Ganjar sebenarnya adalah arahan dari PDIP. Adib menduga Partai Banteng mencoba menguji loyalitas kadernya dengan mengambil sikap soal keadatangan Israel. “Pesannya jelas, Ganjar bersama gerbong PDIP,” katanya.
Berbeda dengan Ujang, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan justru optimistis dukungan jokowi kepada Ganjar tak bakal memudar. Penyebabnya adalah elektabilitas Ganjar yang selalu tinggi hingga adanya kedekatan personal.
Djayadi memperkirakan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak akan berpengaruh pada kepuasan rakyat pada Jokowi. Presiden pun tahu sikap Ganjar adalah arahan dari Partai Banteng. “Jadi itu dalam konteks senapas dengan sikap partai,” ujarnya.
Lirik-lirik Koalisi Besar terhadap Partai Banteng
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron tidak khawatir dengan wacana pembentukan koalisi besar. Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, Partai Demokrat dan Partai NasDem sudah solid. “Tiga partai sudah kuat dan calon presidennya sudah pasti, Anies Baswedan,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Senin (3/4)
Terkait koalisi besar, Herman mengatakan partainya belum menemukan alasan yang mendasari pembentukan tersebut. Apalagi koalisi besar belum memberi dukungan terhadap salah satu calon presiden.
Terlepas dari hukuman politis yang akan diterima Ganjar Pranowo, Ujang melihat adanya koalisi besar bisa menimbulkan sisi negatif dan positif.
Secara positif, koalisi gemuk ini akan memperoleh kekuatan politik yang besar. Bila Koalisi Indonesia Bersatu alias KIB dan Koalisi Indonesia Raya alias KIR digabungkan, jumlahnya melebihi PDIP. “Namun tetap harus dicari calon presiden dan wakil terbaiknya. Kalau yang dipilih tidak bagus, susah juga,” katanya.
Satu tokoh yang memegang kunci kesuksesan koalisi besar, yaitu Joko Widodo. Kepala Negara ingin memiliki kekuatan besar untuk mendukung calon presiden yang ia pilih.
“Saya meyakini, belum tentu yang didukung PDIP, didukung oleh Jokowi. Ini sudah mulai kelihatan. Karena itu, koalisi besar yang dibentuk belum menawarkan nama calon presiden dan wakil presiden,” ucapnya.
