- Siak Hijau merupakan contoh inisiatif daerah untuk melakukan konservasi lingkungan termasuk perlindungan dan restorasi gambut.
- Dalam melakukan restorasi diperlukan inisiatif pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota.
- Restorasi gambut memerlukan anggaran sebesar Rp 20-25 juta untuk merestorasi satu hektare lahan gambut.
Sejak 2016, pemerintah Kabupaten Siak, Riau, telah mendeklarasikan Siak Hijau. Upaya ini adalah ikhtiar Pemerintah Siak untuk menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Siak Hijauk, pemerintahnya berkomitmen untuk menjaga ekosistem gambut.
Program ini diciptakan karena ketergantungan masyarakat Siak yang sangat besar terhadap lahan. Mayoritas pekerjaan utama masyarakat adalah bertani. Di satu sisi, 57% tanah di Siak berupa gambut. Karena itu, dalam Siak Hijau ada berbagai program yang dirancang untuk mengurangi tekanan terhadap lahan gambut yang kerap dilakukan masyarakat dengan membabat habis lahan, terutama mencegah pembukaan lahan baru dengan cara dibakar.
Kebutuhan industri terhadap lahan juga tinggi di Siak. Di kabupaten yang masih kental dengan adat Melayu itu terdapat setidaknya 20 perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan 16 perizinan untuk Hutan Tanaman (IUPHHKHT/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman).
Sebab itu, Pemerintah Siak membagi lima zonasi berdasarkan kebutuhan lahan yang berpayung hukum Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Kelima zona tersebut adalah Zona Konservasi, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Industri, dan Pemukiman.
Pembagian tersebut juga berdasarkan klaster yang terbagi menjadi klaster industri, konservasi, budi daya dan ekonomi. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Budhi Yuwono, kawasan industri banyak berada di daerah pesisir sedangkan area konservasi menjadi areal yang tak dapat diganggu siapapun.
Ia mengatakan karena hampir sebagian besar wilayah Siak berjenis gambut, setiap klaster memiliki program untuk menjaga gambut, tidak hanya klaster konservasi saja. "Paling tidak, kebasahan lahan terjaga dan lahannya dimanfaatkan sehingga kebakaran hutan bisa dicegah," kata dia.
Dimulai dari Kampung
Kepala BKD Siak, Budhi Yuwono, mengatakan di Siak ada 122 desa yang sudah menerapkan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi yang salah satu indikatornya dilihat dari skor indeks kampung hijau. "Semakin tinggi indeks kampung hijau sebuah desa, semakin banyak anggaran yang mereka terima," kata dia.
Perhitungan indeks kampung hijau itu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Siak. Budhi menyebutkan hal-hal yang dapat meningkatkan indeks kampung hijau antara lain peraturan terkait lingkungan, aktivitas masyarakat, hingga komitmen masing-masing penghulu atau kepala desa.
Dalam menghitung indeks, bobot untuk aktivitas lebih kecil ketimbang bobot untuk aturan. "Skornya kira-kira 80%. Bobot aturan lebih besar karena dinilai sebagai komitmen dari penghulu untuk menjadikan desanya lestari,” kata Budhi.
Meski telah memiliki payung hukum dan program yang jelas di bawah Siak Hijau, menurut Budhi, tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan mengenai gambut dan ekonomi warga Siak. Sampai saat ini, kata dia, belum ada komoditas dengan nilai keekonomian tinggi, tidak mengeringkan gambut, yang menjadi favorit masyarakat.
Ia mengatakan sawit menjadi komoditas masyarakat yang hampir pasti menyebabkan kebakaran karena cenderung mengeringkan lahan gambut. "Kami sedang mencoba porang dan sagu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tapi terkendala pasar. Masih ditingkatkan bertahap," kata dia.
Dalam Perbup 22/2018 yang menjadi cantolan hukum Siak Hijau disebutkan salah satu sasaran deklarasi Siak Hijau adalah untuk menekan tingkat kerusakan sumber daya alam, khususnya gambut dan DAS Siak. Sasaran lainnya adalah menciptakan keselarasan antara konservasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Strategi untuk mencapainya disesuaikan ke dalam masing-masing zonasi. Untuk zona perkebunan dan kehutanan, misalnya, disebutkan peningkatan peran serta masyarakat untuk pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, di samping mendorong penerapan best management practices dengan pendekatan ISPO/RSPO atau sertifikasi lestari lainnya.
Sedangkan dalam arah kebijakan disebutkan upaya untuk tetap menjaga kawasan lindung gambut dari aktivitas industri. Misalnya, kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin namun belum dibuka, dipertahankan sebagai kawasan hutan agar tetap menjaga tata air secara alami. Apabila sudah dilakukan aktivitas pembukaan atau pemanfaatan, ada berbagai macam kewajiban untuk memastikan ada upaya dari pemegang izin memperbaiki kualitas tata air.
Upaya lainnya adalah dengan memfasilitasi perkebunan rakyat untuk mengimplementasikan pengelolaan berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO. Pemerintah Siak juga berkomitmen untuk memfasilitasi Perhutanan Sosial bagi desa-desa yang memiliki tujuan pengelolaan selaras dengan Siak Hijau.
Menurut Budhi, keberhasilan pelaksanaan program Siak Hijau tergantung pada komitmen di tingkat tapak alias dari kampung ke kampung. "Karena kami ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan kelestarian dan keberlanjutan," kata dia. '
Meski begitu, rancangan Siak Hijau masih belum sempurna. Ada beberapa masukan dari masyarakat di antaranya keterbukaan informasi ihwal capaian Siak Hijau, rancangan pelibatan seluruh pihak termasuk pemegang izin konsesi yang belum detil dan belum bersifat memaksa, hingga program-program terkait pencegahan karhutla yang dianggap masih belum jelas.
Menagih Komitmen Pemerintah Daerah, Mengejar Komitmen Kolaborasi Lintas Sektor
Sebagai wilayah yang memiliki luas ekosistem gambut mencapai 5.355.374 hektare dengan lahan gambut terluas di Indonesia yaitu 3.565.502,56 hektare, Riau menyimpan poyensi karbon sebesar lebih dari 14.605 juta ton. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau rendah karbon, Gubernur Riau Syamsuar mencanangkan Riau Hijau dan menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon.
