Belum lagi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto sudah bisa mengatur langkah. Janji menjalankan program makan bergizi gratis yang jadi unggulan ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunggu waktu digulirkan. Pada Senin (19/8) bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi melantik akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Dadan Hindayana untuk memimpin Badan Gizi Nasional.
Bagi Dadan, pelantikan hari itu bukan kejutan. Sejak program makan gratis --kemudian berubah jadi makan bergizi gratis-- diwacanakan, ia sudah terlibat dalam sejumlah riset. Berkali-kali pula ia mendengar Prabowo menggaungkan gagasan membentuk sebuah badan yang akan menjalankan program makan bergizi. Maka ketika kabar akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi ia terima pada Minggu siang, sehari sebelum pelantikan, Dadan sudah siap dengan deretan ide. “Prioritas sudah dijelaskan tidak ada yang lebih prioritas,” ujar Dadan kepada Katadata seperti dikutip Rabu (28/8).
Badan Gizi memang baru hitungan hari. Pembentukannya resmi setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024. Merujuk Perpres, Badan inilah nanti yang ditugaskan menjadi punggawa dalam seluruh program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi nasional, termasuk di dalamnya makan bergizi gratis.
Meski dikhususkan untuk program pemerintahan mendatang, pembentukan Badan Gizi sengaja dikebut lebih awal. Baik Jokowi maupun Prabowo ingin program makan bergizi gratis bisa langsung dijalankan di bulan-bulan awal usai pergantian tampuk pimpinan.
“Karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan pada 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan sudah harus masuk anggarannya," kata Dadan seusai pelantikan. Alasan itu pula yang membuat Jokowi mengeluarkan Perpres sehari sebelum Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibacakan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2024.
Tak lama menunggu, seusai dilantik Dadan bergerak cepat menyusun struktur organisasi tata kerja Badan. Rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi Badan dikebut. Merujuk perintah Jokowi, seorang Kepala Badan nantinya akan dibantu oleh Wakil Kepala Badan, 4 Deputi dan Sekretariat Utama. Selain itu juga ada inspektorat dan dewan pengarah yang akan melakukan fungsi pengawasan.
Dalam masa persiapan, orang-orang yang selama ini turut berjibaku menguji coba pelaksanaan makan bergizi gratis dikumpulkan dalam beberapa kali pertemuan. Seorang sumber Katadata yang terlibat dalam penyusunan organisasi mengatakan struktur Badan ditargetkan rampung Oktober, sebelum Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden.
Pada Desember 2024, Badan Gizi diharapkan sudah bisa menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga program bisa dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Menurut Dadan, agar Badan bekerja optimal, koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas intens dilakukan. Adapun untuk RAPBN 2025, Badan Gizi telah mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun yang terbagi menjadi untuk operasional dan pelaksanaan program.
Persoalan lain yang juga menjadi pekerjaan besar Badan Gizi adalah memastikan pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya untuk pelajar tetapi juga bagi balita dan ibu hamil. Atas alasan itu, Dadan mengatakan lembaganya akan berkolaborasi penuh dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memuluskan jalannya program.
Setelah terbentuknya Badan Gizi, persiapan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis pun dimatangkan. Program percontohan atau pilot project yang sudah berjalan sejak Desember 2023 di sejumlah daerah, makin diintensifkan. Apalagi, Badan Gizi punya misi besar; memastikan program bisa memberi efek berganda pada masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Dewa Made Agung Kertha Nugraha dalam diskusi publik bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis Akankah jadi Kenyataan’ yang digelar Rabu (21/8) mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan Badan Gizi adalah investasi jangka panjang. Sebelum program bergulir, ia bersama tim IFSR yang menjadi mitra tim Prabowo telah membentuk unit pelayanan percontohan di sejumlah lokasi salah satunya di Sukabumi.
Berdasarkan data tim Prabowo, dapur layanan makan bergizi gratis di Sukabumi bisa memproduksi 3.000 porsi makan per hari untuk 20 sekolah dengan 9.000 penerima manfaat. Setiap hari dapur mempekerjakan 54 orang termasuk 1 kepala dapur, 34 juru masak, 15 juru cuci, 4 transporter, 1 nutrisionis, dan 2 admin.
Begitu pula dengan bahan yang digunakan. Selain susu, seluruh kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari desa setempat. Dewa Made mengatakan keberadaan unit layanan dapur akan mendorong masyarakat di sekitar untuk menjadi pemasok kebutuhan seperti sayur, telur, dan protein. “Jadi jangan cuma lihat kasih makan anak saja. Begitu kita lakukan pilot project-nya ini terlihat luar biasa dampaknya,” ujar Dewa Made.
Masalah Dasar Kesehatan
Dalam sejumlah kesempatan Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis akan menjadi solusi jangka panjang persoalan kesehatan dasar Tanah Air. Hadirnya Badan Gizi diharapkan bisa menjadi penggerak untuk mendobrak kebuntuan perbaikan gizi nasional.
Salah urus pembenahan kesehatan dasar salah satunya terlihat dari tak moncernya program pengentasan stunting. Dalam setahun, pemerintah hanya mampu menurunkan prevalensi stunting sebanyak 0,1% dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023. Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,3% pada 2023 dan 14% pada 2024 dengan anggaran di kisaran Rp 31 triliun tiap tahunnya.
Persoalan stunting menjadi perhatian lantaran berkaitan dengan hilangnya potensi sumber daya manusia, masalah kesehatan dan bahkan kematian anak. Tingginya stunting yang berkorelasi dengan pemenuhan gizi masyarakat dinilai menjadi penghambat capaian Indonesia Emas pada 2045. Intervensi dari pemerintah menjadi tak terindahkan.
Tim Prabowo mencatat, setidaknya Badan Gizi harus bisa mengatasi persoalan dasar seperti masih banyaknya anak sekolah yang mengalami anemia. Berdasarkan riset internal, sebanyak 58% dari 45 juta anak sekolah di Indonesia memiliki pola makan tidak sehat. Sedangkan 41% anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah.
Guru Besar Gizi IPB, Ali Khomsan dalam diskusi publik yang sama dengan Dewa Made mengatakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo bisa menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan kesehatan dasar yang tengah dihadapi. Namun ia mengingatkan program ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mencapai target yang diharapkan.
Menurut Ali praktik pemberian makan bergizi yang sudah dijalankan di sejumlah negara baru berdampak pada peningkatan kualitas SDM setelah waktu yang lama. Ia mencontohkan berbagai bentuk intervensi pemenuhan gizi pemerintah untuk anak usia sekolah di Amerika Serikat sudah berjalan sejak tahun 40-an. Hal yang sama juga terjadi di Jepang dan India. Ia menyebut kunci keberhasilan program perbaikan gizi adalah akses yang merata terhadap sumber pangan.
Ali pun mengatakan komitmen untuk perbaikan gizi harus dijalankan dalam program terencana dan saling terpadu antar kementerian. Ia menyebut gagalnya program penurunan stunting yang selama ini dilakukan pemerintah karena kurangnya koordinasi antar lembaga. “Maka dengan Badan Gizi ini akan menjadi pekerjaan yang luar biasa berat apalagi ditambah dengan pekerjaan pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui dan balita,” ujar Ali.
Di tengah berbagai pekerjaan yang menanti Badan Gizi, urusan struktur organisasi dinilai menjadi kunci untuk bisa tancap gas. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional yang menjadi penasihat tim Prabowo Gibran mengatakan urusan organisasi harus bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Mudah-mudahan segera lengkap organisasi, personel dan anggarannya sehingga bisa segera berjalan mewujudkan makan bergizi,” ujar Drajat.
Makan Tak Gratis Menu Bergizi
Selama masa kampanye ataupun setelah dinyatakan menang, Prabowo mengenalkan program makan gratis kepada masyarakat sebagai jurus ampuh mengejar pemerataan asupan gizi masyarakat. Pada Maret 2024 ia mengubah nama program menjadi makan bergizi gratis, lebih terkesan humanis. Meski berganti nama, sasaran program masih sama.
Dalam hitung-hitungan Prabowo, program ini bisa menyasar 82 juta warga yang terdiri dari siswa mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, santri, balita, dan ibu hamil. Biaya yang disiapkan pun tak main-main. Mulanya disebut mencapai Rp 400 triliun lalu turun jadi Rp 120 juta hingga akhirnya dianggarkan Rp 71 triliun untuk 2025. Seiring menyusutnya anggaran, target penerima manfaat pun dipangkas.
Dadan Hindayana menyebut untuk 2025 hanya 20 juta yang disasar bisa menerima manfaat makan bergizi gratis. Target 82 juta penerima manfaat paling cepat ditargetkan bisa terpenuhi pada 2027. Adapun anggaran untuk program makan bergizi tak semua berasal dari Badan Gizi.
Dadan menyebut lembaganya juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk merealisasikan program sesuai bidang seperti dengan kementerian kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan balita. Swasta pun dipersilakan ikut berkontribusi dengan menerapkan standar yang sudah disiapkan Badan Gizi.
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OFP mengatakan anggaran makan bergizi gratis masih abu-abu hingga kini. Adapun perkiraan Rp 71 triliun seperti yang tersiar ke publik bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2024. Itu pun sebelum Badan Gizi terbentuk.
“Belum ada penjelasan detail dari pemerintah mengenai konsep pelaksanaan program makan bergizi gratis,” ujar Dolfie dalam diskusi dengan Katadata.
Menurut Dolfie pemerintah harus punya kerangka kerja terukur sehingga perencanaan anggaran didasarkan pada indikator dampak bagi rakyat. Ia menyitir hasil pemeriksaan Badan Keuangan pada 2023 yang menyimpulkan pemerintah belum memiliki kerangka kerja logis dalam mengaitkan antara program, anggaran, dan capaian prioritas nasional.
“APBN 2025, disusun dengan cara yang sama dengan APBN 2023. Jadi pemerintah harus memperkuat dan mempertajam kebijakan lebih baik agar belanja berkualitas. Tidak sekedar alokasi anggaran dan membelanjakannya,” ujar Dolfie.
Politikus Gerindra Yudha Permana mengatakan anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 belum final. Tim masih akan mencermati uji coba makan bergizi gratis yang kini tengah diterapkan di sejumlah wilayah. Di Jakarta bahkan rencananya pada September ini, program akan digelar serentak di sejumlah sekolah dasar yang ada.
Uji coba juga dilakukan untuk mencari harga yang ideal untuk seporsi makan bergizi gratis. Meski secara umum anggaran setiap porsi per anak sekali makan disebut Rp 15.000, namun tak tertutup kemungkinan berubah. Saat uji coba di SD Negeri 04 Cipayung Jakarta Timur, Heru Budi Santoso mengatakan dibutuhkan anggaran makan ideal Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu di Jakarta.
“Ini yang sedang kita cari. Kalau bisa anggaran kaki lima kualitas bintang lima. Kami gak berharap juga langsung sukses karena semua negara butuh proses. Tapi kalau gak dijalankan maka gak akan jalan-jalan.” ujar Yudha.
Selain soal anggaran, menurut Dadan lembaga yang ia pimpin juga masih ingin melihat menu ideal yang akan disiapkan untuk masing-masing unit layanan atau dapur. Salah satunya berkaitan dengan jenis karbohidrat dan protein yang akan disajikan. Berdasarkan uji coba, Badan memberi ruang untuk setiap unit layanan atau dapur mengkreasikan menu sesuai kebutuhan.
Ia mencontohkan, untuk kebutuhan protein siswa di Indonesia bagian barat mungkin akan lebih banyak pada ayam, dan telur. Sementara di Indonesia Timur kebutuhan protein akan lebih didominasi oleh ikan.
“Kami akan memberikan keleluasaan kepada unit pelayanan teknis di daerah itu untuk menyusun komposisi menu sesuai dengan preferensi dan kesukaan masing-masing,” ujar Dadan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan Badan Gizi untuk berhati-hati dalam menjalankan program makan bergizi gratis lantaran menyedot kas negara. “Potensi kebocoran anggaran ini sangat besar,” ujar Esther.
Menurut dia program ini potensi tidak berjalan baik lantaran belum ditetapkan standarnya. Ia mendorong Badan Gizi menyiapkan indikator yang pasti untuk mengukur keberhasilan sebelum menjalankan program dan menetapkan sistem monitoring evaluasi untuk memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran.
