Membuat ringkasan dengan AI Sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap konflik di Timur Tengah mulai terlihat lebih jelas. Setelah sempat dinilai relatif diam ketika Iran berhadapan dengan Israel yang didukung Amerika Serikat, pemerintah Indonesia kini mulai menunjukkan posisi yang lebih tegas.
Perubahan sikap itu terlihat dari pernyataan duka Prabowo atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei lewat surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Perubahan lainnya terlihat dari sinyal yang diberikan Prabowo soal kemungkinan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) setelah melakukan evaluasi terhadap posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Pada fase awal konflik, Prabowo cenderung berhati-hati dalam menyampaikan sikap. Hingga hari kelima setelah perang pecah, Prabowo bahkan belum menyampaikan sikap atas serangan pertama yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat terhadap Iran. Alih-alih mengecam serangan, Prabowo justru menyatakan siap terbang ke Timur Tengah untuk menjadi juru damai.
"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia (Prabowo) bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” tulis Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu (28/2).
Sikap Prabowo itu mendapat sorotan lantaran dinilai tak menunjukkan posisi tegas Indonesia atas penegakan hukum internasional. Namun sebagian kalangan menilai sikap Prabowo itu sebagai bentuk kehati-hatian diplomatik karena Indonesia saat itu baru saja bergabung dalam struktur BoP yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.
Meski begitu dinamika berubah cepat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran menewaskan Ayatullah Khamenei. Peristiwa itu tidak hanya memicu kecaman dari banyak negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi tujuan Board of Peace yang awalnya dipromosikan sebagai instrumen perdamaian.
Dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Istana Merdeka pada Selasa (3/3) yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, Prabowo mulai mengungkap secara terbuka evaluasi pemerintah terhadap keanggotaan Indonesia di forum tersebut. Pada kesempatan itu hadir Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan mantan wakil presiden seperti Jusuf Kalla dan Boediono dan Ma’ruf Amin.
Eskalasi di Iran, BoP di Persimpangan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan pada pertemuan itu Prabowo mendengarkan pandangan dari sejumlah tokoh mengenai dinamika yang berkembang. Di sisi lain Prabowo juga menyampaikan alasan dasar Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di balik keputusan bergabung dengan BoP.
Namun dinamika yang berkembang di tengah pertikaian Iran dan Israel yang dibantu Amerika Serikat menjadi perhatian Prabowo sehingga perlu mendengar pandangan dari beberapa tokoh. Muzani bahkan menyebut, Prabowo telah mengundang sejumlah ulama dari organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai situasi terkini pada Kamis (5/3) di Istana Negara.
"(Pertemuan dengan ulama) bagian dari upaya Presiden ingin mendengarkan pandangan-pandangan, meskipun juga Presiden nanti akan menyampaikan pandangan Beliau dan cara pandang Beliau terhadap persoalan itu," kata Muzani menjelaskan tujuan pertemuan Presiden dan para ulama.
Menurut Muzani pada prinsipnya Presiden terbuka terhadap usulan dan pemikiran seluruh kelompok, termasuk para ulama. Ia menyebut kemungkinan untuk keluar dari BoP telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.
"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," kata Muzani.
Prabowo menurut Muzani menjelaskan Indonesia bergabung dengan BoP karena lembaga itu diyakini dapat mempercepat pemulihan Palestina. Namun, adanya serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat, selaku penggagas BoP dan Israel yang juga anggota BoP, terhadap Iran, membuat Indonesia mengevaluasi kembali peranan BoP ke depan.
Dalam pertemuan yang sama, ada pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, dan jajaran pejabat negara, serta menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Muzani dalam pertemuan itu, presiden menjelaskan tentang detail persoalan yang ia pahami tentang perkembangan global.
“Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang lebih merupakan pemikiran-pemikiran, dan semua pandangan itu diterima oleh Presiden dengan baik," kata Muzani.
Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001–2009 Hassan Wirajuda mengakui potensi Indonesia keluar dari BoP terbuka lebar. Ia menyebutkan dalam pertemuan di istana, Prabowo tidak menutup kemungkinan Indonesia keluar dari organisasi bentukan Trump jika dinilai tidak lagi efektif menjalankan misinya.
"Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau (Prabowo) tidak menutupi," kata Hassan.
Sementara itu, mantan Menlu Alwi Shihab, forum itu menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menjelaskan secara langsung latar belakang kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk keputusan bergabung dalam Board of Peace.
“Karena banyak kesalahpahaman yang terjadi, Pak Prabowo merasa perlu menjelaskan kepada masyarakat soal sebabnya begini dan begitu,” kata Alwi.
Dalam forum tersebut, presiden juga menguraikan perkembangan geopolitik terbaru serta implikasinya terhadap Indonesia. Eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan global, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Indonesia sebelumnya berkomitmen untuk berkontribusi besar dalam skema stabilisasi Gaza melalui pengiriman personel ke pasukan International Stabilization Force (ISF). Bahkan pemerintah sempat menyatakan kesiapan mengirim minimal 8.000 personel.
Kontribusi besar tersebut membuat Indonesia dipercaya untuk menempati posisi Wakil Komandan atau Deputy Commander dalam struktur ISF. Namun rencana itu kini ikut terdampak oleh dinamika konflik Iran–Israel.
Hassan Wirajuda menyebut pengiriman personel tersebut masih bersifat tentatif dan sangat bergantung pada efektivitas Board of Peace. Ia meyakini Prabowo akan mempertimbangkan pandangan beberapa tokoh mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan diri dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks.
"Tergantung pada BoP efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar," ujarnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia untuk sementara masih tetap berada dalam organisasi tersebut. Namun ia mengakui bahwa diskusi terkait BoP saat ini praktis tertunda karena perhatian dunia internasional beralih pada eskalasi konflik Iran.
"Semua pembicaraan BoP on hold (ditunda), semua perhatian beralih ke situasi di Iran," ujarnya.
Tekanan dari Dalam Negeri
Di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintah untuk keluar dari Board of Peace mulai bermunculan dari berbagai kelompok. Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu yang paling awal menyuarakan sikap tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan, MUI meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari forum tersebut. Keberadaan Indonesia di BoP dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang seharusnya diperjuangkan.
"Mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tulis MUI.
Tekanan juga datang dari kalangan militer purnawirawan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) bahkan mengirim surat kepada DPR yang memperingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tetap berada dalam struktur Board of Peace.
Forum tersebut menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menyeret Indonesia ke dalam orbit konflik kekuatan besar dan mengubah posisi negara dari non-blok menjadi bagian dari arsitektur keamanan global. Selain itu mereka juga mengingatkan bahwa pengiriman pasukan TNI dalam skema ISF berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional karena bukan merupakan misi penjaga perdamaian resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Indonesia bisa menjadi target konflik dengan risiko nyata ancaman teror balasan, tekanan diplomatik, sanksi ekonomi tidak langsung, dan meningkatnya risiko keamanan nasional (bila gabung BoP),” tulis Forum dalam surat kepada DPR.
Forum menjelaskan pengiriman 8.000 pasukan TNI tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Menurut Forum praktik ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi mengatur bahwa pengiriman pasukan TNI ke luar negeri dilakukan dalam misi perdamaian PBB atau UN Peacekeeping. Sementara ISF dinilai bukanlah operasi resmi dari PBB
Forum juga menyoroti pengiriman pasukan perdamaian yang dalam praktik internasional harus didasarkan pada persetujuan para pihak yang bertikai (onset based deployment). Selain itu, harus ada gencatan senjata yang berjalan efektif serta mekanisme monitoring perdamaian.
Antara Realisme dan Politik Bebas Aktif
Perubahan sikap pemerintah terhadap Board of Peace mencerminkan dilema klasik politik luar negeri Indonesia: menjaga prinsip bebas aktif di tengah realitas geopolitik yang semakin kompleks. Konflik Iran–Israel menjadi ujian terbaru bagi prinsip tersebut. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai mediator konflik internasional, bukan sebagai bagian dari blok kekuatan tertentu.
Sebagai negara non-blok, Indonesia kerap dipandang menjadi jembatan diplomasi antara dunia Barat dan dunia Islam. Hal itu pula yang menjadi dasar pemerintah menyatakan akan mengambil posisi sebagai mediator.
Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai mediasi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah saat ini belum diperlukan. Menurut Hikmahanto, eskalasi konflik antara Iran dan Israel bersama Amerika Serikat saat ini masih tinggi sehingga keinginan kedua kubu untuk berdamai masih kecil.
Ia menyebutkan mediasi kepada negara-negara berkonflik hanya bisa dilakukan bila perang tersebut menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak tersebut ingin menyudahi perang, tetapi tidak ingin dianggap menyerah atau kalah.
"Nah, di sini perlunya mediator untuk menyelamatkan muka agar tidak disebut pecundang," katanya.
Lebih jauh Hikmahanto mengatakan Indonesia perlu mengambil sikap tegas terhadap negara-negara yang melanggar hukum internasional seperti melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan suatu negara. Selain itu pemerintah perlu mendorong dilakukannya pertemuan antara pemimpin negara di Timur Tengah untuk meredam ketegangan dan mendorong upaya-upaya diplomasi multinasional.
"Sebaiknya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap negara yang memulai perang.” ujar Hikmahanto lagi.
Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya mendukung langkah Prabowo yang telah mendengar masukan dari berbagai pihak. Ia menyebut dalam pertemuan dengan pimpinan partai dan para tokoh, Prabowo telah menyampaikan kemungkinan skenario terburuk dan dampak strategis baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia atas konflik yang berlangsung.
"Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingan nasional kita tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan secara universal," ujar AHY.
Prabowo pun menurut dia juga memastikan Indonesia akan tetap berada di negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutamakan pendekatan diplomatis. AHY mendorong Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian di Timur Tengah agar konflik tidak meluas dan berkembang menjadi konflik bersenjata berskala besar.
Untuk saat ini pemerintah Indonesia memang belum mengambil keputusan final mengenai keanggotaan di Board of Peace. Namun satu hal yang mulai terlihat adalah perubahan nada politik. Jika sebelumnya pemerintah memilih pendekatan yang sangat hati-hati, kini Prabowo mulai membuka kemungkinan langkah yang lebih tegas, termasuk keluar dari forum internasional tersebut bila dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
Keputusan apapun nanti yang akan dipilih Prabowo, nantinya tidak hanya menentukan posisi Indonesia dalam konflik Timur Tengah, tetapi juga menjadi ujian bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif diterjemahkan dalam lanskap geopolitik yang semakin terpolarisasi.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
