Akan Ada Pertukaran Informasi Kejahatan Sektor Keuangan Lintas Negara

Pertukaran informasi data keuangan -seperti pajak- lintas negara turut dibahas dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia yang selesai pekan lalu di Bali. Kerja sama ini akan melengkapai Automatic Exchange of Information yang diinisisai Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Menurut G20 Finance Deputy, Wempi Saputra, target dari kerangka perpajakan internasional ini yakni pertukaran informasi untuk mencegahan aliran keuangan gelap. “Kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, kita tukar informasi,” kata Wempi dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id di sela-sela KTT G20 di Bali.

Saat ini sudah ada 16 negara yang bergabung dalam kerja sama ini, dan akan diundang negara lain. “Masalah transfer pricing, kejahatan sektor keuangan yang lintas negara, termasuk kejahatan terrorism dicapai dalam kategori perpajakan,” ujarnya.

Topik apa saja yang dibahas dalam jalur keuangan G20 yang kerap bersinggungan dengan isu-isu kesehatan? Berikut ini wawancara lengkap Katadata.co.id dengan Wempi Saputra.

Dalam rangkaian KTT G20 ada pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Bagaimana perjalanan finance track ini?

Ada enam agenda finance track. Pertama, exit strategy, kebijakan jangka pendek untuk pulih. Kedua, addressing scarring effect mengatasi luka pandemi jangka menengah dan panjang. Kemudian ada agenda Central Bank Digital Currency; cross border payment, pembayaran lintas negara. Keempat terkait keuangan berkelanjutan. Kelima financial inclusion, inklusi keuangan, dan terakhir terkait dengan perpajakan nasional.

Di luar enam agenda ini, ada finance and health. Ini suatu join antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk kolaborasi mengatasi pandemi di masa depan. Dalam konteks prevention mencegah, preparedness menyiapkan, dan respons.

Finance track itu Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Kira-kira ada 31 rapat sejak Desember 2021 sampai November 2022 dari berbagai level. Dalam konteks ini, hasil utama di bidang kesehatan ada tiga besar. 

Pertama, membentuk dana pandemi, pandemic fund. Dulu, di Bank Dunia itu Financial Intermediary Fund (FIF). Jadi trust fund yang disumbang oleh berbagai anggota negara G20 dan non-anggota untuk mengatasi pandemi di masa depan.

Kedua, mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun resiliensi sistem kesehatan. Kerja sama Bank Dunia yang mengelola trust fund dan WHO yang menjadi regulator atau pengatur benchmark kebijakan kesehatan dunia. Itu sekarang bersinergi dengan baik.

Ketiga, mengatur koordinasi antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di masa depan. Karena kita selama ini mungkin lupa bahwa begitu ada krisis kesehatan tidak punya pattern untuk mengatasi. Kalau krisis keuangan sudah ada.

Ini belum selesai di bawah Presidensi Indonesia. Tapi yang ad hoc-nya kita sebut dengan join finance health taskforce. Warisan dari Italia, dikuatkan dengan Indonesia sehingga ada pandemic fund. Nanti di Presidensi India akan dibentuk yang lebih terstruktur

Sejauh apa kaitan dan dampak sektor kesehatan ke sektor keuangan ini?

Mengatasi pandemi itu satu sisi, mencegah dampak krisis keuangan di sisi yang lain. Di enam agenda finance track, satu dan dua kita melakukan policy route. Kestabilan makro global itu harus dikomunikasikan. Harus ada kebijakan yang harus dikalibrasi dan masing-masing pemain global negara-negara ini harus paham posisinya.

Belum tentu mereka mengikuti kebijakan di negara lain. Kadang kebijakan di bidang makro itu sangat terpengaruh oleh negara besar. Tapi negara besar perlu memberitahu, “Saya akan menaikkan sekian suku bunga, tolong antisipasi.” Nah, policy coordination and communication ini yang kita susun dalam policy notes di Presidensi G20 Indonesia. 

Di bidang cross border payment, kalau belanja di ASEAN sudah bisa pakai sistem kita QRIS-nya. Itu capaian di awal, masih ada capaian yang lainnya. 

Di bidang sustainable finance, kita berhasil mengeluarkan laporan berisi tiga hal, bagaimana proses transisi menuju ekonomi hijau. Untuk transisi menuju ekonomi hijau harus tahu pattern-nya. Kedua, untuk transisi ekonomi hijau itu butuh dana besar, bagaimana caranya mengakses dana besar? Apa standar global yang harus dipenuhi? Siapa yang bisa memberikan pengajaran capacity building kepada kita untuk belajar menuju ekonomi hijau.

Itu terkait energy transition mechanism, ETM?

Termasuk, hasilnya adalah ETM. Baru yang ketiga adalah bagaimana kebijakan pemerintah bisa memberikan insentif. ETM adalah salah satu showcasing dari transisi ekonomi hijau. Indonesia punya komitmen transisi dari mempensiunkan pembangkit listrik berbahan baku non-renewable kepada yang lebih renewable. Tapi pada saat yang sama juga menghitung dampak sosialnya, kita sebut energy transition mechanism. 

Agenda kelima, financial inclusion, bagaimana mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pengembangan UMKM. Ini termasuk masalah pendanaan, akses pasar, meningkatkan social inclusion, wanita, pemuda di sana. Laporan ini harus kita tindaklanjuti supaya UMKM diakui sebagai pemain global.

Terakhir perpajakan internasional. Kita ada proxy. Capaiannya adalah pertukaran informasi untuk pencegahan illicit financial flow. Kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, kita tukar informasi. Ada 16 negara sementara ini dan akan diundang negara lain. Minimal, masalah transfer pricing, kejahatan sektor keuangan yang lintas negara, termasuk kejahatan terrorism dicapai dalam kategori perpajakan.

Untuk perpajakan sektor digital, apa sudah selesai dibahas?

Belum, belum selesai.

Yang terkait pertukaran informasi sudah jalan? Ada perbedaan dengan kesepakatan sebelumnya?

Sudah jalan.

Jadi seperti regional, regional exchange of information itu namanya. Kalau dulu bilateral kan, AEOI Automatic Exchange of Information.

Apa yang masih diperdebatkan sehingga perpajakan digital belum bisa berjalan?

Belum semua negara bisa comply. Mereka harus ada persetujuan kongres, seperti di Amerika Serikat. Kemudian ada beberapa negara harus menyesuaikan dengan peraturan perpajakannya. Kita sudah lebih siap karena harmonisasi peraturan perpajakan sudah selesai, bahkan sudah ada pajak karbon.

Rencananya, di 2022 sekitar 137 negara yang ingin melakukan signing. Karena ada beberapa kondisi domestik, mereka harus menyesuaikan aturan-aturan, dimundurkan ke 2023

Jadi tinggal masalah waktu untuk pelaksanannya?

Iya, karena pajak dampaknya luas. Investasi bisa terpengaruh sehingga mereka harus hati-hati. Bukan hanya mendapat revenue dari pajak. Kita tahu di mana perusahaan multi national company beroperasi, sumbernya. Menghitungnya hati-hati agar investasi tidak terpengaruh negatif.

Di finance track ini, apa yang akan diteruskan pada Presidensi G20 India?

Yang iklim tetap diteruskan. ETM itu kita showcase-kan, India akan meneruskannya, dapat legacy-nya. Yang cross border payment juga akan India teruskan karena manfaatnya jelas. Kalau kita belanja kan enggak perlu transfer ke mata uang tertentu, langsung memakai mata uang kita. 

Ada satu agenda tambahan legacy dari infrastruktur, yang fokusnya untuk investasi di bidang digital. Mulai dari menyusun ESG Standard, environment social governance. Nanti bukan hanya melibatkan pemerintah pusat, juga pemerintah daerah untuk berinvestasi terutama di infrastruktur. Dan pengembangan infrastruktur ini bukan hanya hard infrastructure, juga yang soft dan digital.

Sampai pada kesepakatan-kesepakatan tadi, seperti apa perjalanan pembahasannya?

Tradisionalnya, G20 pada 1998 itu pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Begitu terjadi krisis finansial global 2008, ada leaders-nya. Leaders meeting pertama kali di 2008 itu. Hasil pembahasan menteri keuangan sejak 1998-2022 itu namanya communique, totalnya ada 49. 

Communique itu sebuah dokumen kesepakatan bersama tapi tidak binding, dia hanya menjadi referensi. Tetapi communique itu bisa berpengaruh karena bisa menggerakkan sumber global. Dia bisa memberikan pesan kepada Bank Dunia untuk berinvestasi, juga IMF.

Begitu terjadi perang Ukraina – Rusia 24 Februari lalu, pembahasan utama G20 terkait ekonomi global, dampak dari perang, termasuk siapa yang bertanggungjawab, di situ tidak pernah mencapai konsensus.

Pangkal soalnya, kalau kita tidak konsensus, problem di dunia tetap ada. Masalah kesehatan, vaksin tetap dibutuhkan, orang kelaparan harus dikasih makan, yang utangnya enggak bisa bayar harus dibantu. Infrastruktur belum bagus harus dibantu. 

Dari pembahasan yang substansi inilah yang kita sebut dengan sebuah agreement. Ini sebenarnya communique, tapi enggak bisa konsensus untuk yang ekonomi global karena beda pendapat terkait dengan geopolitical conflict.