Pajak Digital: Pemerintah Kantongi Rp 97 M dari Pungutan PPN Netflix hingga Spotify

Sebanyak 10 perusahaan digital wajib memungut PPN mulai 1 September, di antaranya Facebook, Amazon, TikTok, hingga Walt Disney.

Ditjen Pajak akan menambah daftar perusahaan digital yang wajib memungut PPN setelah sebelumnya menunjuk enam perusahaan, termasuk Netflix.

Jika konsensus disepakati tahun ini, pemerintah bisa langsung menarik Pajak Penghasilan (PPh) dari perusahaan digital.

Presiden AS Trump selidiki sembilan negara terkait pajak digital. Google justru dukung OECD kaji konsensus global perihal pajak digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak pada semester II mencapai Rp 699 triliun, naik dari semester I Rp 531,7 triliun.

Ditjen Pajak sudah menunjuk enam perusahaan asing yang akan memungut pajak digital 10%. Mereka di antaranya Amazon, Google, Netflix dan Spotify.

Ekonom menilai, potensi pajak digital tak akan maksimal. Sebab, potensi terbesar justru datang dari produk yang diperdagangkan di e-commerce.

Produk digital seperti layanan streaming film akan dikenakan PPN 10% paling cepat Agustus. Netflix mengaku selalu mematuhi aturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak bakal menggunakan teknologi seperti yang dilakukan Australia dan sejumlah negara untuk mengawasi pungutan PPN produk digital.

Pemerintah tak dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan digital asing asal 60 negara, termasuk AS lantaran terikat kesepakatan pajak.

DJP nantinya akan menunjuk perusahaan digital yang wajib memungut dan menyetorkan PPN berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

DJP akan membuat mekanisme untuk mengatur pemungutan pajak digital menggunakan mata uang asing termasuk dolar AS.

Keenam perusahaan teknologi asing ini dinilai siap untuk memungut PPN ke konsumen, paling cepat Agustus nanti. Besaran pajak digitalnya 10%.

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2021 meningkat 2,6%-10,5% yoy. Secara nominal targetnya sebesar Rp 1.441,07 triliun.