Berita Pajak Digital Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Finance Track G20 Indonesia membahas sejumlah isu di bidang keuangan, termasuk soal pajak digital yang disebut belum akan mencapai kesepakatan, dan akan dibahas pada Presidensi G20 India.

DJP telah memungut PPN produk digital sejak 2020 sebesar Rp 8,2 triliun.

Penerimaan pajak digital ini diperoleh dari pungutan yang dilaksanakan 97 perusahaan penyelenggara perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE).

Nilai transaksi pembayaran digital di Indonesia Rp 305,4 miliar per 2021. Kemenkeu menerapkan pajak atas transaksi dompet digital. OVO dan DANA tidak menaikkan tarif layanan.

Sejak diberlakukannya kebijakan pajak digital pada tahun 2020 hingga Januari 2022, total setoran yang dikumpulkan mencapai Rp 5 triliun.

Anggota G20 berkomitmen memastikan aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada 2023. Beberapa perusahaan global yang melakukan bisnis di Indonesia tanpa BUT, nantinya bisa dikenakan pajak.

Pajak uang kripto dan NFT belum diatur secara khusus. Namun keuntungan dari kedua aset digital ini tetap dipungut pajak dan wajib dilaporkan. Kenapa?

Pajak digital telah disetorkan oleh 74 perusahaan yang sudah ditunjuk pemerintah.

Para pemimpin 20 ekonomi terbesar dunia atau G-20 akan secara resmi menetapkan komitmen untuk menerapkan pajak minimum global 15% mulai 2023.

DJP mencatat, penerimaan pajak digital sepanjang tahun ini hingga 31 Agustus mencapai Rp 2,5 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan untuk cek NPWP secara online yang mudah dan praktis dilakukan.

Pemerintah mencatat penerimaan dari pungutan pajak digital pada semester I 2021 mencapai Rp 1,6 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan semester II 2020 Rp 731,4 miliar.