Celios menyebut Significant Economic Presence (SEP) dapat menjadi salah satu instrumen yang melengkapi berbagai skema pemajakan ekonomi digital yang telah dibahas pemerintah.
Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan fondasi fiskal kuat, di mana transformasi digital berperan penting dalam memperluas basis penerimaan negara dan ruang fiskal.
Dalam poin kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS, dinyatakan perusahaan jasa digital asal AS tak akan dikenai pajak digital yang mendiskriminasi secara hukum.
Tahun 2026 menandai era baru sejarah e-commerce Indonesia: “Era Sofistikasi”. Mereka yang bertahan adalah yang mampu menavigasi kepatuhan regulasi, adopsi teknologi AI, dan efisiensi operasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantongi penerimaan pajak digital sebesar Rp 22,18 triliun hingga 29 Februari 2024. Dengan perolehan itu, Ditjen Pajak masih incar potensi pajak digital lain.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meraup pajak digital sebesar Rp 17,4 triliun hingga Januari 2024. Pajak tersebut dihimpun dari ratusan perusahaan teknologi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.
TikTok sebagai platform digital yang memfasilitasi transaksi perdagangan daring harus menyetor pajak yang dipungut dari penggunanya kepada Ditjen Pajak.
Belum semua negara G20 siap untuk menerapkan kerja sama perpajakan digital. Pembahasan pertukaran informasi data terkait kejahatan sektor keuangan lintas negara lebih maju.