Berita Pajak Digital Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Meningkatnya setoran pajak ekonomi digital sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantongi penerimaan pajak digital sebesar Rp 22,18 triliun hingga 29 Februari 2024. Dengan perolehan itu, Ditjen Pajak masih incar potensi pajak digital lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meraup pajak digital sebesar Rp 17,4 triliun hingga Januari 2024. Pajak tersebut dihimpun dari ratusan perusahaan teknologi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Sri Mulyani Kantongi pajak digital Rp 16,24 triliun hingga November 2023.

TikTok sebagai platform digital yang memfasilitasi transaksi perdagangan daring harus menyetor pajak yang dipungut dari penggunanya kepada Ditjen Pajak.

Pelanggan Grammarly dan Salesforce kini mulai dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital yang mereka jual di dalam negeri.

Ditjen Pajak menunjuk empat perusahaan digital internasional untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% pada bulan lalu.

Penerimaan pajak digital sebesar Rp 1,5 triliun berasal dari 126 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Mengintegrasikan VIDA Sign pada sistem pelaporan pajak pada Pengusaha Kena Pajak.

Belum semua negara G20 siap untuk menerapkan kerja sama perpajakan digital. Pembahasan pertukaran informasi data terkait kejahatan sektor keuangan lintas negara lebih maju.

Finance Track G20 Indonesia membahas sejumlah isu di bidang keuangan, termasuk soal pajak digital yang disebut belum akan mencapai kesepakatan, dan akan dibahas pada Presidensi G20 India.

DJP telah memungut PPN produk digital sejak 2020 sebesar Rp 8,2 triliun.

Penerimaan pajak digital ini diperoleh dari pungutan yang dilaksanakan 97 perusahaan penyelenggara perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE).

Nilai transaksi pembayaran digital di Indonesia Rp 305,4 miliar per 2021. Kemenkeu menerapkan pajak atas transaksi dompet digital. OVO dan DANA tidak menaikkan tarif layanan.