Perpajakan: Memahami Fringe Benefit dan Perlakuan Perpajakannya di Indonesia

Sebagai wajib pajak, atlet tetap tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Perlakuan pajak atlet dihitung berdasarkan statusnya, apakah melakukan pekerjaan bebas atau bergabung dalam klub.

Sebagai sebuah profesi, konsultan juga memiliki kewajiban perpajakan. Perbedaannya dengan profesi lain, perhitungannya dibagi berdasarkan status, apakah karyawan merangkap konsultan atau independen.

Sama seperti badan usaha pada umumnya, agensi pemasaran tidak luput dari kewajiban perpajakan. Ada tiga jenis pajak yang berkaitan dengan bidang usaha ini, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN.

Terkait adanya penghasilan yang timbul, maka kewajiban perpajakan juga dikenakan pada buzzer, yakni wajib membayar pajak penghasilan (PPh).

Sebagai warga negara, seorang selebgram memiliki kewajiban membayar pajak. Untuk profesi selebgram, perhitungan penghasilan yang dipungut pajak adalah 50% dari penghasilan bruto dan dikurangi PTKP.

Sama seperti karyawan pada umumnya, pekerja magang masuk subjek pajak penghasilan (PPh). Ini karena berdasarkan aturan yang berlaku, pekerja magang masuk klasifikasi penerima upah yang dipungut PPh.

Dalam sistem cukai Indonesia, ada dua produk, dan delapan kondisi di mana suatu barang yang sebenarnya masuk klasifikasi barang kena cukai (BKC) mendapat fasilitas tidak dipungut cukai.

Di Indonesia, barang yang masuk klasifikasi barang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga produk. Pengenaan cukai terhadap tiga produk yang dimaksud, diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 atau UU Cukai.

Pemungutan cukai telah dilakukan oleh mayoritas negara-negara di dunia. Salah satu tujuan penerapannya adalah, untuk mengendalikan konsumsi terkait barang/produk tertentu.

Sanksi administrasi pajak berupa denda, dikenakan terhadap pelanggaran terkait kewajiban pelaporan. Denda dikenakan jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT, hingga adanya penolakan permohonan banding.

PPh final merupakan pungutan atas penghasilan yang menggunakan metode perhitungan dengan tarif khusus. Tujuannya, untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.

Fasilitas perpajakan tax allowance dapat dicabut, jika wajib pajak badan dalam menjalankannya tidak memenuhi ketentuan. Selain pencabutan, badan usaha tersebut juga akan dikenakan pajak, dan sanksi.

Fasilitas perpajakan berupa tax allowance diberikan apabila wajib pajak badan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan, antara lain jumlah investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kandungan lokal.

Pengaturan terkait PPh final telah dilakukan sebanyak enam kali, mengikuti perubahan yang dilakukan pada Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Cara menghitung PPh 23 dapat dilakukan dengan mengacu pada dua jenis tarif yang diberlakukan, yakni 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.