Berita Perpajakan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pajak peredaran atau PPe merupakan salah satu bentuk pungutan atas konsumsi barang dan jasa yang pernah berlaku di Indonesia, tepatnya pada masa negara ini bernetuk Republik Indonesia Serikat.

Wajib pajak dapat mengajukan upaya banding di pengadilan pajak jika tidak puas dengan surat keputusan keberatan. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Wajib pajak yang tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau atas keputusan tertentu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan pajak.

Ada berbagai penyebab wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dikenakan sanksi pajak berupa administrasi bunga. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemotong PPh Pasal 21 terdiri atas lima, yakni pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun dan BPJS, orang pribadi atau badan, serta penyelenggara kegiatan.

Subjek pajak luar negeri adalah individu atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi mendapatkan penghasilan dari Indonesia. WNI bisa berstatus SPLN jika memenuhi beberapa persyaratan.

Terdapat delapan pihak yang atas penghasilannya dikenakan atau dipotong PPh Pasal 21. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dipotong PPh Pasal 21, pemerintah mengatur terkait komponen-komponen yang dapat menjadi penguran penghasilan bruto. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Kepemilikan hewan peliharaan anjing di Indonesia pernah dikenakan pajak. Berdasarkan UU Darurat yang dikeluarkan pada 1957, pengenaan pajak anjing diputuskan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

PPh Pasal 21 merupakan pungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik berupa tunai maupun non tunai.

Istilah fiskus digunakan untuk menyebut petugas di bidang perpajakan. Di Indonesia, istilah fiskus dapat disematkan pada petugas Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Aplikasi e-Faktur desktop 4.0 resmi dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Ditrektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan bisa memenuhi target pajak Rp1998,9 T.

Untuk mendorong investasi di IKN, pemerintah memberikan insentif pajak untuk investasi tanah dan/atau bangunan di IKN berupa pengurangan PPh dan fasilitas PPN tidak dipungut.

PPN sewa adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa penyewaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, tarif yang dikenakan adalah 11%.