Erick Thohir Pacu BUMN untuk Tingkatkan Pembiayaan UMKM
Modal usaha masih menjadi kendala besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Pasalnya, tak sedikit pelaku UMKM yang kurang terlayani atau tidak memiliki akses terhadap layanan dari lembaga keuangan resmi, seperti perbankan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap modal usaha.
Menurut Erick, penyaluran pembiayaan ke UMKM di Indonesia baru terserap 20 persen, tertinggal dari negara-negara di Asia, seperti Singapura (39%), Malaysia dan Thailand (masing-masing 50%), Jepang (65%), dan Korea Selatan (80%).
"Pak Presiden (Joko Widodo) bertekad pembiayaan perbankan sektor UMKM dapat mencapai 30 persen pada 2024, dan terus meningkat hingga 50 persen," ucap Erick dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di 2021, sebesar 77,6 persen atau 46,6 juta UMKM dari total sekitar 60 juta UMKM, tidak mendapatkan akses kredit ke perbankan maupun fintech. Menurut AFPI, jumlah UMKM yang unbankable memang terus berkurang, tetapi belum semua dapat memanfaatkan layanan pembiayaan.
Dalam melakukan transformasi besar-besaran, Menteri BUMN Erick Thohir berupaya untuk mendorong keterlibatan BUMN agar dapat berkontribusi terhadap UMKM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini ditujukan untuk memperkuat modal usaha UMKM dengan memfasilitasi akses pembiayaan. Nantinya, pembiayaan ini akan disalurkan lewat lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Adapun, total penyaluran KUR di 2022 telah menembus angka Rp365,50 triliun atau terealisasi 97,95% dari target Rp373,17 triliun berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Angka tersebut sudah mencakup realisasi dari sejumlah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ikut menyalurkan KUR, seperti Bank Rakyat Indonesia (Rp252,38 triliun), Bank Mandiri (Rp40 triliun), dan Bank Negara Indonesia (Rp32,3 triliun).
Kredit ini mayoritas disalurkan ke sektor produktif mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan.
Di tahun ini, pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp470 triliun, dan ditargetkan naik lagi menjadi Rp585 triliun di 2024. Untuk memacu penyerapan KUR, Erick gencar mendorong sinergi antara BUMN dan pihak terkait sehingga dapat melanjutkan penyaluran kredit secara berkelanjutan.
Ia menilai kesinambungan antara perusahaan besar dan UMKM diperlukan untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Lebih lagi, UMKM harus dapat menjejakkan kaki hingga skala global.
Selain itu, ia juga sempat mengusulkan agar program KUR memiliki potongan bunga hingga 0 persen dari Bank Indonesia (BI) sehingga pelaku UMKM dapat menurunkan cost structure mereka dari 24 persen ke kisaran 7 sampai 8 persen.
“Jadi bagaimana KUR ini bisa lebih tepat, lebih murah, memang harus kolaborasi dari pihak-pihak lain sehingga ini bisa efektif. Apakah itu perlu dibentuk badan KUR, saya juga tidak bisa, ini bukan tupoksi saya,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya.
