Erick Thohir Pacu BUMN untuk Tingkatkan Pembiayaan UMKM
Modal usaha masih menjadi kendala besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Pasalnya, tak sedikit pelaku UMKM yang kurang terlayani atau tidak memiliki akses terhadap layanan dari lembaga keuangan resmi, seperti perbankan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap modal usaha.
Menurut Erick, penyaluran pembiayaan ke UMKM di Indonesia baru terserap 20 persen, tertinggal dari negara-negara di Asia, seperti Singapura (39%), Malaysia dan Thailand (masing-masing 50%), Jepang (65%), dan Korea Selatan (80%).
"Pak Presiden (Joko Widodo) bertekad pembiayaan perbankan sektor UMKM dapat mencapai 30 persen pada 2024, dan terus meningkat hingga 50 persen," ucap Erick dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di 2021, sebesar 77,6 persen atau 46,6 juta UMKM dari total sekitar 60 juta UMKM, tidak mendapatkan akses kredit ke perbankan maupun fintech. Menurut AFPI, jumlah UMKM yang unbankable memang terus berkurang, tetapi belum semua dapat memanfaatkan layanan pembiayaan.
Dalam melakukan transformasi besar-besaran, Menteri BUMN Erick Thohir berupaya untuk mendorong keterlibatan BUMN agar dapat berkontribusi terhadap UMKM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini ditujukan untuk memperkuat modal usaha UMKM dengan memfasilitasi akses pembiayaan. Nantinya, pembiayaan ini akan disalurkan lewat lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Adapun, total penyaluran KUR di 2022 telah menembus angka Rp365,50 triliun atau terealisasi 97,95% dari target Rp373,17 triliun berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
