Erick Thohir Pangkas Permen BUMN Sesuaikan Perkembangan Korporasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi memangkas 45 peraturan menteri (Permen) menjadi tiga Permen atau Omnibus Law BUMN. Erick mengumumkan pemangkasan Permen BUMN ini pada Senin (27/3) lalu.
Menurut Erick, dasar dari penyederhanaan aturan ini adalah untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global. Namun, ia ingin tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian.
“Saya berharap dengan terobosan ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi dan kita tidak terkungkung dalam lingkaran (persoalan) yang itu-itu saja, sehingga bisa mengantisipasi perubahan yang cepat dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang prudent,” ujar Erick dilansir dari situs Kementerian BUMN.
Dasar penerbitan peraturan tersebut lantaran adanya beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan korporasi. Selain itu, Omnibus Law BUMN akan memudahkan direksi dan dewan komisaris BUMN mengambil keputusan berdasar ketentuan.
“Setelah dilakukan evaluasi, ada 45 Peraturan Menteri BUMN yang bisa di-merge, alasannya Menteri melihat beberapa ketentuan sudah banyak yang tidak berlaku dan tidak sesuai dengan perkembangan korporasi yang begitu cepat," kata Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto di Grha Pertamina, seperti diberitakan sebelumnya pada Senin (27/3).
Omnibus Law BUMN berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Tiga Permen BUMN yang baru ini merupakan hasil penataan dan konsolidasi tersebut. Pertama, Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.
Permen BUMN ini, mencakup parameter dalam penugasan khusus BUMN, tahapan penugasan khusus, dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang merupakan bagian dari TJSL BUMN.
