DPR Tak Sidang, Buruh Batalkan Rencana Aksi Tolak Omnibus Law
Oleh Tri Kurnia Yunianto, 18 Maret 2020
Aksi tersebut rencananya bakal digelar pada Senin 23 Maret 2020 ketika DPR menggelar Sidang Paripurna untuk membahas RUU omnibus law.
Omnibus Law
Omnibus Law
-
Kadin Sebut Rencana Demo Buruh Tolak Omnibus Law Tak Ancam Investasi
Para buruh berencana melakukan aksi demo besar-besaran dan mogok massal menolak RUU Cipta Kerja.
-
Aksi "Gejayan Memanggil" Tolak Omnibus Law, Mahfud: Kami Tampung Dulu
Mahfud mengatakan, aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut akan ditampung terlebih dahulu.
- Nasional
Jokowi Kumpulkan Partai Koalisi di Istana Bahas Corona hingga Omnibus
- Makro
Pemerintah Sebut Omnibus Law Jadi Solusi PHK Seperti Indosat dan Aice
-
29 Feb 2020
NasionalGebrakan Kebijakan Pangan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja Kebijakan proteksionis impor sebenarnya hanya menguntungkan kelompok 5% terkaya Indonesia, sedangkan petani dirugikan.
-
27 Feb 2020
MakroKemenaker Buka Peluang Bahas Kembali RUU Omnibus Law Bersama Buruh RUU omnibus law cipta kerja masih dibahas di DPR, sehingga masih ada peluang untuk diubah dengan melibatkan buruh.
-
27 Feb 2020
NasionalCatatan Merah Pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja Banyak persoalan diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, berlimpah pula kritik untuk pasal-pasal yang bermasalah.
-
-
26 Feb 2020
DigitalKepentingan Startup terkait Kemudahan Izin Pekerja Asing dalam Omnibus Berdasarkan riset, gaji di startup pendidikan, kesehatan, dan fintech sampai Rp 1,7 miliar setahun. Menkominfo menyebut, startup butuh pekerja asing.
-
26 Feb 2020
NasionalBertemu Mahfud MD, Buruh Minta Omnibus Law Cipta Kerja Dibahas Ulang KSPI menilai pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja tidak melibatkan buruh.
-
26 Feb 2020
NasionalPKS Beri Tiga Syarat Dukung Omnibus Law Cipta Kerja Presiden PKS Sohibul Iman bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Selasa (25/2) malam membahas RUU omnibus law cipta kerja.
-
25 Feb 2020
NasionalMenaker: Aturan Pesangon pada Omnibus Law Tak Picu Kenaikan Iuran BPJS Menaker mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tak naik meski dalam Omnibus Law ada tambahan jaminan kerja berupa pesangon bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.
