Omnibus Law: Profesi Medis di Daerah Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan

DPR setuju bahwa revisi UU PPP menjadi usul parlemen. Alasan perubahan regulasi ini yakni tak ingin ada kasus seperti UU Cipta Kerja.

Revisi UU PPP jadi salah satu langkah DPR memuluskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja ini sebelumnya diputus inskonstitusional bersyarat oleh MK.

Revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib Undang-Undang Cipta Kerja.

DPR akan membahas revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) secara pararel.

UU Cipta Kerja dan UU PPP akan dibahas secara pararel dalam masa sidang DPR 2022.

Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) diperlukan untuk mengatur ketentuan omnibus law.

Hakim MK menyebut UU Cipta Kerja punya implikasi besar karena sudah banyak regulasi turunan yang dijalankan.

MK meminta pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja. Sedangkan Kominfo menargetkan migrasi dari TV analog ke TV digital akhir 2022. Bagaimana nasib migrasi ini?

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas soal revisi UU Cipta Kerja pada 6 Desember 2021.

Saat ini ada sejumlah undang-undang yang juga menggunakan pendekatan omnibus law dalam pembahasannya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja ditunggu pelaku pasar dan investor, setelah IHSG terkoreksi pada penutupan pekan lalu.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyebut peraturan di Indonesia tidak mengenal frasa omnibus law sehingga membuat UU Cipta Kerja cacat formil.

DPR menjadwalkan rapat kerja dengan pemerintah pada 6 Desember 2021 mendatang.

Rupiah dibuka melemah tipis hari ini. Namun, analis memperkirakan kurs Garuda berbalik menguat karena varian baru Covid-19 Omicron dinyatakan memiliki gejala ringan.

MK menyebut UU Cipta Kerja cacat formil karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang.