Omnibus Law: Alot Pembahasan Klaster Tenaga Kerja di RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dalam RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas DPR, pemerintah mengusulkan revisi Daftar Negatif Investasi. Usulannya, hanya 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi asing, dari sebelumnya 20 sektor.

Aturan terkait migrasi televisi analog ke digital dikabarkan akan diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pita frekuensinya bakal digunakan untuk internet cepat.

Pembahasan sudah mencakup klaster ketenagakerjaan, pembentukan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF), kepastian hukum, serta UMKM dan koperasi.

Protes tak menyurutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah. DPR menyebut pembahasan telah sampai di Bab III.

Kominfo menyusun aturan terkait 5G, yang akan masuk dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah ini diklaim dapat menarik minat investor.

Presiden Joko Widodo mengingatkan masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih menciptakan ketidakpastian hukum.

KSPI menilai, pemerintah dan DPR tak serius mengantisipasi ancaman PHK akibat pandemi corona. Mereka menilai, pemerintah berfokus pada RUU Cipta Kerja.

Sejumlah organisasi buruh mendukung DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tim Perumus terbentuk, menandingi tim tripartit buatan pemerintah.

Konfederasi Serikat Pekerja tetap akan mengadakan aksi unjuk raksa menolak RUU Cipta kerja meski kini masuk dalam tim perumus beleid tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja masih akan berlanjut pada masa sidang I Tahun 2020-2021 dan akan dilakukan secara hati-hati dan terbuka.

Usulan perubahan tersebut mencakup pasal-pasal ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

Pemerintah belum sepenuhnya hadir mendukung UMKM melalui fasilitas regulasi yang memadai.

Tim Tripartit RUU Ciptaker telah rampung membahas kluster ketenagakerjaan. Namun buruh menolak RUU ini dibahas lebih lanjut.

Pemerintah menyerahkan rekomendasi dari tuntutan buruh kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Buruh berencana menggelar demonstrasi besar-besaran saat pembukaan Sidang Paripurna pada 14 Agustus 2020.