Berita Omnibus Law Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mahfud meminta semua pihak tak mempersoalkan formalitas pembentukan aturan Cipta Kerja. Ia mempersilakan masyarakat mengkritik substansi payung hukum tersebut.

Serikat Pekerja menilai bahwa aturan libur dalam Perppu Ciptaker tersebut kontradiktif karena tidak sesuai dengan aturan jam kerja dan waktu istirahat.

Partai Buruh menilai jika UU Cipta Kerja kembali dibahas dengan DPR, maka hasilnya akan sama saja.

Penolakan terhadap Omnibus Law RUU Kesehatan sebelumnya juga disampaikan organisasi profesi kesehatan di Kudus, Jawa Tengah.

RUU PPSK yang merupakan omnibus law sektor keuangan ini akan merevisi 15 undang-undang.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu bentuk perwujudan bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah kegiatan usaha perkebunan.

Dalam Omnibus Law Keuangan, Badan Supervisi akan memiliki lima anggota dan mendapatkan tugas dari DPR untuk mengawasi OJK dan LPS.

Sejumlah buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa meminta pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Presiden dan DPR gagal memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi pada tata kelola pembentukan UU dengan memfokuskan pada omnibus law.

Revisi UU PPP disetujui oleh 8 dari 9 fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.

DPR setuju bahwa revisi UU PPP menjadi usul parlemen. Alasan perubahan regulasi ini yakni tak ingin ada kasus seperti UU Cipta Kerja.

Revisi UU PPP jadi salah satu langkah DPR memuluskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja ini sebelumnya diputus inskonstitusional bersyarat oleh MK.

Revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib Undang-Undang Cipta Kerja.

DPR akan membahas revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) secara pararel.

UU Cipta Kerja dan UU PPP akan dibahas secara pararel dalam masa sidang DPR 2022.