Omnibus Law: Mulai Dibahas Agustus, Omnibus Law Sektor Keuangan Bakal Ubah 7 UU

Selain uang, korban PHK juga mendapatkan fasilitas akses informasi pasar kerja serta bimbingan jabatan

Pemerintah telah menyelesaikan dua Peraturan Pemerintah terkait investasi yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) bisa mendapatkan uang kompensasi ketika kontraknya berakhir.

Berbagai kemudahan usaha yang diatur dalam omnibus law diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan kerja.

Ada 44 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dikebut dalam hitungan bulan. Tim Serap Aspirasi bekerja keras menampung masukan dari berbagai pihak.

Beberapa studi memprediksi pendanaan ke startup seret saat pandemi corona. Namun, vaksin virus corona hingga Omnibus Law dinilai bisa mendongkrak minat investor berinvestasi ke startup tahun ini.

Kominfo menyiapkan RPP turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan ini mencakup berbagi infrastruktur pasif hingga frekuensi. Peneliti menilai, perlu ada regulasi teknis terkait teknologi baru.

Salah satu yang belum dipublikasikan adalah rancangan peraturan pemerintah mengenai sektor ketenagakerjaan.

BUMDes harus menjadi pemilik saham mayoritas atas beberapa unit usaha di bawahnya.

Kominfo menyiapkan regulasi terkait berbagi infrastruktur dan skema migrasi televisi analog ke digital. Kementerian juga berencana menyediakan 6,7 juta alat penerima sinyal untuk warga kurang mampu.

Kominfo menyiapkan pengembangan 5G di tiga kawasan yakni daerah tujuan wisata, industri, dan kota mandiri. Ini untuk menarik investasi.

Kominfo menyiapkan opsi agar 5G bisa diadopsi pada akhir 2021. Smartfren, Telkomsel, dan Tri lolos evaluasi administratif lelang frekuensi 2,3 GHz yang bisa digunakan untuk 5G.

UU Omnibus Law mengatur tentang berbagi infrastruktur di sektor telekomunikasi. XL Axiata berharap, skema ini tak hanya berlaku untuk 5G, tetapi juga 4G. Ini karena permintaan naik saat pandemi.

IHSG sebelumnya diprediksi membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk kembali ke level 6.000. Akibat dampak pandemi Covid-19, IHSG sempat terpuruk ke 3.900 pada Maret lalu.

Sentralisasi perizinan tambang dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam.