Tangani Kebakaran, Jakarta Punya GEMPAR dan Pos Damkar Baru

Pemprov DKI Jakarta meresmikan pos pemadam kebakaran baru di kawasan Kebayoran Lama serta melakukan sosialisasi terkait Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR).
Sahistya Dhanesworo
Oleh Sahistya Dhanesworo - Tim Publikasi Katadata
19 November 2025, 10:49
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pos damkar baru di Kebayoran Lama
Pemprov DKI
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewujudkan komitmen tersebut melalui dua langkah strategis: pembangunan pos pemadam kebakaran (Damkar) baru di kawasan padat penduduk dan inisiasi gerakan masyarakat memiliki alat pemadam api ringan (APAR).

Terbaru, Pos Damkar dibangun di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, yang merupakan kawasan permukiman padat penduduk dengan lebih dari 17.000 kepala keluarga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam mengedepankan pencegahan dini sekaligus memperluas jangkauan layanan penyelamatan bagi masyarakat di wilayah berisiko tinggi.

“Dengan layanan yang lebih cepat, sigap, dan tepat sasaran, masyarakat akan semakin merasa aman dan terlindungi karena petugas kini bisa hadir lebih sigap dan tepat sasaran,” jelas Pramono dalam pernyataannya (13/10).

Wilayah Kebayoran Lama tergolong rentan kebakaran karena kepadatan hunian, akses jalan yang sempit, dan keterbatasan sumber air. Meski demikian, wilayah ini berhasil mencatatkan nol kebakaran sepanjang 2025.

Tak hanya itu, Pramono mengimbau masyarakat serta seluruh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki APAR. Tak tanggung-tanggung, imbauan tersebut ditegaskan melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR).

“Ini dilakukan karena kita tahu, di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk. Sehingga, ketika terjadi kebakaran, alat pemadam kebakaran yang besar kerap kesulitan masuk ke wilayah tersebut. Karena itu, kita perlu meningkatkan ketersediaan APAR di lingkungan padat penduduk," ujar Pramono dalam kunjungannya ke Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat (9/5).

Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sosialisasi Gerakan Masyarakat Punya APAR GEMPAR
Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sosialisasi Gerakan Masyarakat Punya APAR GEMPAR (Pemprov DKI)

Program GEMPAR merupakan implementasi Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Pramono menandaskan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dini di lingkungannya.

"Saat ini kami mendorong agar setiap RT memiliki APAR. Dengan demikian, ini akan menjadi modal awal yang luar biasa di Jakarta, terutama di daerah padat penduduk seperti di tempat ini, Tambora, Taman Sari, dan sebagainya," jelas Pramono.

Peran Lingkungan Penting untuk Cegah Kebakaran

Sepanjang 2024, DKI Jakarta mencatatkan 1.969 kasus kebakaran. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi dengan 516 kasus. Dari jumlah tersebut, 267 insiden berhasil ditangani langsung oleh masyarakat. Adapun tahun 2025, jumlah kasus kebakaran tercatat sebanyak 1.195 kasus.

Ahli Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengungkapkan bahwa listrik menjadi penyebab utama kasus kebakaran di permukiman Jakarta. Pemakaian kabel nonstandar dan beban listrik berlebih juga menjadi faktor risiko yang sering diabaikan warga.

“Hampir rata-rata rumah di Jakarta itu standar listriknya bukan standar PLN atau SNI. Banyak yang pakai kabel nonstandar jadi mudah mengelupas, pecah atau rusak. Akibatnya, korsleting gampang sekali terjadi,” terang Yayat kepada tim Katadata (12/11).

Lebih parah lagi, masih ada warga yang menggunakan sambungan listrik ilegal atau ‘spanyol’ yang tidak memiliki sistem pengaman. “Kalau listriknya “spanyol” alias separuh nyolong, dia tidak punya MCB (Miniature Circuit Breaker), tidak punya pengaman. Jadi kalau beban listrik berat, apa yang terjadi? Ya korsleting itu tadi. Kalau semua sistem instalasi itu ada pengamannya, mestinya aman,” urai Yayat.

Untuk mencegah kebakaran, ia menilai upaya pencegahan di tingkat lingkungan harus diperkuat. “Pengurus RT/RW seharusnya rajin mengingatkan masyarakat yang memasang listrik atau membangun rumah agar hati-hati dengan bahaya kebakaran,” tambahnya.

Menurut Yayat, kampanye pencegahan kebakaran di lingkungan padat penduduk masih minim. “Jarang kita lihat di gang-gang ada papan peringatan seperti “hati-hati pemakaian listrik” atau “waspada tabung gas”. Kalau terjadi kebakaran pun sering dianggap nasib, padahal preventifnya bisa dilakukan,” tutupnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...