Proses regulasi, pembebasan lahan, dan terlambatnya lelang menjadi faktor kendala pembangunan pembangkit listrik di lapangan.

PLN menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 42.000 megawatt (MW) untuk seluruh Indonesia. Proyek yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 itu terdiri atas pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan 7.000 MW kelanjutan dari program percepatan pembangunan ketenagalistrikan atau Fast Track Program (FTP). FTP merupakan proyek yang telah dijalankan oleh PLN sejak 2006.

Pembangunan pembangkit listrik tersebut tersebar di seluruh wilayah, antara lain sebesar 11.326 MW untuk wilayah Sumatera, 2.852 MW untuk Kalimantan, 23.864 MW di Jawa dan Bali, 4.159 MW Sulawesi dan Nusa Tenggara, serta 739 MW di Maluku dan Papua. Penyediaan pembangkit listrik ini membutuhkan biaya Rp 1.999,4 triliun yang disokong oleh investasi PLN dan pihak swasta.

Untuk program 35.000 MW, capaian proyek sebagian sudah pada tahap penandatanganan perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) sedangkan sebagian lainnya baru mencapai tahap perencanaan dan pengadaan. Sedangkan program 7.000 MW, progres telah mencapai 53 persen konstruksi. Proses regulasi, pembebasan lahan, dan terlambatnya lelang menjadi faktor kendala pembangunan pembangkit listrik di lapangan.

Jeany Hartriani
Artikel Terkait
Berdasarkan perkiraan terbaik pemerintah, pada 2019 mungkin saja belum mengimpor LNG. Ini karena masih ada uncomitted cargo untuk PLN.