Ahok: Demi Rakyat, Saya Rela Dipecat
KATADATA ? Kisruh Ahok dengan DPRD DKI Jakarta semakin serius. Masalah bermula ketika DPRD menuding dokumen APBD 2015 yang Ahok serahkan pada Kemendagri tidak sama dengan dokumen hasil rapat paripurna. Untuk menyelidiki lebih lanjut, seluruh anggota DPRD setuju menggunakan hak angket.
Anggota fraksi partai PDI-P Jhonny Simanjuntak menyatakan Ahok telah melakukan pemalsuan dokumen. Anggaran siluman tidak mungkin ada sebab DPRD dan Pemprov telah membahas APBD secara bersama-sama.
?Sudah masuk dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara ya bukan anggaran siluman. Kalau Pemprov DKI merasa tidak pas dengan usulan program DPRD DKI, ya tidak perlu dilaksanakan,? tambah Johnny.
Ahok tidak terima. Sebagai balasan, Ahok melaporkan DPRD DKI ke KPK. Ahok menyebut bahwa anggaran siluman sudah ada sejak APBD 2014. Salah satunya masuk melalui pagu dirjen pendidikan untuk pembelian 55 UPS 40 kilo Volt rata-rata Rp 5,8 miliar. Untuk APBD tahun ini, anggaran siluman diduga mencapai Rp 12 triliun diantaranya Rp 235,2 miliar untuk pembelian 56 UPS dan Rp 105,8 miliar untuk fasilitas pendidikan.
Penyelidikan dan pembuktian secara hukum tetap diperlukan untuk menyelesaikan kisruh tersebut. ?Ini harus diungkap. Supaya permainan ini selesai,? ujar Ahok. Setelah Ahok melapor pada KPK, dukungan terhadap hak angket tak lagi solid. Fraksi partai Nasdem dan PKB menyatakan akan menarik dukungan.
