Infrastruktur Digital Solusi Atasi Ketimpangan di Papua
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun infrastruktur konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali Provinsi Papua.
Jokowi berkeyakinan transformasi dan pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia bisa mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital. Saya sudah memberi target dua tahun. Dibutuhkan kerja besar berupa pembangunan infrastruktur digital,” kata Presiden Joko Widodo di acara Kompas100 CEO Forum 2021, 18/11/2021 di Istana Negara, Jakarta.
Kebijakan pemerintah tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa belum semua desa tersambung dengan internet. Data menunjukkan dari total 83.218 desa di seluruh Indonesia, sebanyak 84,9% desa sudah tersambung dengan internet. Adapun, sisanya 15,1% atau 12.548 desa belum memiliki akses terhadap internet.
Mayoritas desa yang belum tersambung dengan internet tersebut berada di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), yaitu sebanyak 73%. Hanya 27% desa di wilayah non-3T.
Untuk meminimalkan kesenjangan digital tersebut, terutama di wilayah 3T, salah satu strategi pemerintah antara lain mempercepat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Pemerintah melalui Kominfo menunjuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Tahap 1 untuk periode 2021 dibangun BTS di 4.200 lokasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang terbagi dua fase, yaitu fase 1A di 2.271 lokasi dan 1B di 1.783 lokasi. Adapun operator seluler akan membangun BTS 4G di wilayah komersial (non-3T).
Sebagai salah satu target untuk pemerataan infrastruktur digital, Provinsi Papua memang jauh tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Daerah ini berdasarkan sejumlah indikator ekonomi, sosial dan kependudukan serta infrastruktur digital masih relatif tertinggal dibanding provinsi lainnya, khususnya di Jawa, Sulawesi atau Kalimantan.
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua, misalnya, hanya mendapat skor 61,4% masih lebih rendah dari rata-rata skor nasional 72,9% pada 2022. Tingkat penduduk miskin di Papua juga masih tinggi sebesar 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional 9,8% pada 2022.
Dari indikator infrastruktur digital, Provinsi Papua juga juga tertinggal dibanding beberapa provinsi lain. Hal itu terlihat dari rendahnya indeks infrastruktur dan ekosistem digital periode 2022 yang hanya 28,6% jauh di bawah indeks rata-rata nasional sebesar 41,5%.
Minimnya infrastruktur digital di Tanah Papua itu membuat proporsi penduduk yang mengakses internet baru 26,3% dari total jumlah penduduk. Bandingkan dengan Jakarta yang 85% penduduknya sudah mengakses internet.
Sejumlah riset menyebutkan ketimpangan ekonomi, sosial dan teknologi turut menjadi pemicu ketidakpuasan sekelompok penduduk di Provinsi Papua. Sekelompok penduduk yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ini memberontak dan menyerang aparat TNI dan Polri, serta obyek vital pemerintah dan sipil. Terbaru, pada 7 Februari 2023 KKB membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilotnya.
Menurut Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, pembangunan infrastruktur digital merupakan proyek prioritas yang harus terus dilanjutkan karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Apalagi, bagi masyarakat di wilayah 3T yang mengalami keterbatasan jaringan internet atau ketimpangan dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya terdapat 12 manfaat dari pembangunan infrastruktur digital. Sebagian di antaranya adalah mendorong ekonomi digital, memulihkan dan menumbuhkan ekonomi nasional, memeratakan pendidikan, membuka lapangan kerja baru, pemersatu bangsa, dan menaikkan kualitas hidup, termasuk kesehatan.
Klaim Kominfo tersebut sejalan dengan hasil riset Unesco pada 2007 yang menemukan fakta bahwa peningkatan inklusi dan akses digital (teknologi informasi dan komunikasi) berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia—juga India, Nepal dan Sri Langka.
