Beda Anggaran dan Pembangunan Jalan dari Presiden ke Presiden
Sepanjang dua era kepresidenan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 9.221 kilometer (km). Dari total tersebut, sepanjang 3.835 km terbangun pada periode 2005-2014, yakni pada era pemerintahan SBY.
Sementara pada 2015-2022, yakni sepanjang delapan tahun pemerintahan Jokowi, total panjang jalan nasional yang terbangun 5.386 km. “Realisasi pembangunan jalan baru dipengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan,” sebut keterangan yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu, 24 Mei 2023.
Dalam keterangan disebutkan, pada periode pemerintahan SBY anggaran khusus untuk pembangunan jalan baru sebesar Rp30,68 triliun. Alokasi tersebut sekitar 14% dari total anggaran Ditjen Bina Marga periode 2005-2014 sebesar Rp223 triliun.
“Selain untuk pembangunan jalan baru, total anggaran tersebut termasuk untuk kebutuhan perencanaan teknis, pembebasan lahan, dan preservasi atau pemeliharaan jalan.”
Sedangkan dalam sewindu masa pemerintahan Jokowi, total anggaran untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp409,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 13% dikhususkan untuk pembangunan jalan baru atau sebesar Rp52,97 triliun.
“Dengan alokasi anggaran Rp52,97 triliun tersebut, maka capaian pembangunan jalan nasional barunya adalah 5.386 km.”
Lebih pendeknya pertambahan panjang jalan yang berasal dari pembangunan jalan baru ini disebabkan prosesnya yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, anggaran untuk membangun membutuhkan dana besar.
Dalam perhitungan Ditjen Bina Marga, untuk membangun 1 km jalan membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar-Rp12 miliar. Sebagai ilustrasi, untuk membangun 11.804 km jalan nasional pada era SBY membutuhkan alokasi anggaran Rp94,4 triliun.
Padahal alokasi yang tersedia hanya Rp30,68 triliun. “Dengan anggaran sebesar ini, jalan yang terbangun hanya 3.385 km.”
