Menjaga Keamanan Energi dan Mencapai Target Emisi
Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Dalam perjalanan mencapai target tersebut terdapat aspek krusial yang perlu diantisipasi, yang dikenal sebagai trilema energi, melibatkan aspek keamanan, keberlanjutan, dan ketersediaan energi.
Untuk mengatasi tantangan trilema energi, PT Pertamina (Persero) telah merancang serangkaian langkah strategis untuk memastikan keamanan energi sekaligus mencapai target NZE pada 2060. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties (COP) 28 di Uni Emirat Arab, Kamis (30/11).
Nicke menjelaskan bahwa Pertamina saat ini tengah menerapkan tiga inisiatif strategis untuk mengatasi isu-isu tersebut. Pertama, langkah dekarbonisasi dalam operasional perusahaan melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi metana dan flare, serta pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Selanjutnya, Pertamina juga membangun bisnis berkelanjutan rendah karbon melalui pengembangan EBT seperti panas bumi, energi surya, energi angin, biofuels, hingga hidrogen hijau dan biru. Tidak hanya itu, perusahaan pelat merah ini juga sedang membangun ekosistem kendaraan listrik.
Inisiatif ketiga dilaksanakan melalui pendekatan pengimbangan karbon dengan menerapkan teknologi carbon capture & storage (CCS) dan carbon capture, utilization, & storage (CCUS). Selain itu, Pertamina juga aktif mengembangkan proyek-proyek berbasis solusi berbasis alam atau nature-based solution (NBS) serta terlibat dalam pengembangan pasar karbon.
Dalam presentasinya, Nicke menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi Pertamina, yang menjadi kunci dalam menjalankan inisiatif strategis menuju target emisi. Tantangan pertama adalah kebutuhan mendesak atas mekanisme pendanaan yang kompetitif. Kedua, pengembangan teknologi dan transfer pengetahuan.
Tantangan berikutnya terkait dengan pendanaan pengembangan tahap awal hingga tantangan pengembangan kapasitas hingga penguatan kerangka kebijakan.
