Strategi 3 Paslon untuk Pensiun Dini PLTU
Pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menjadi salah satu wacana dalam transisi energi. Mengurangi pemanfaatan energi fosil menjadi satu langkah bagi Indonesia untuk mencapai target tersebut.
Tiga pasangan capres-cawapres 2024-2029 beradu strategi jitu untuk melaksanakan pensiun dini PLTU. Strategi ini tertuang dalam dokumen visi-misi masing-masing pasangan.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan memprioritaskan pensiun dini PLTU di Jawa dan Bali, membatasi pembangunan baru, dan akan menerapkan teknologi pengendalian emisi yang baik.
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen melanjutkan pensiun dini berbasis keadilan dan keberimbangan. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menerapkan teknologi pengurangan emisi PLTU.
Pensiun dini PLTU batu bara tidak lepas dari beberapa tantangan. Pertama, kebijakan ini membutuhkan dana yang besar; Kedua, penutupan PLTU dapat mengurangi lapangan kerja; Terakhir, pensiun dini PLTU batu bara berpengaruh pada perekonomian daerah-daerah penghasil batu bara, seperti Muara Enim, Sumatera Selatan dan Kutai, Kalimantan Timur.
Menanggapi strategi ini, Katadata Insight Center mengadakan serangkaian diskusi dengan sembilan kelompok masyarakat sipil (NGO) lingkungan, yakni Greenpeace, Transisi Bersih, Coaction Indonesia, Auriga Nusantara, Center of Economic and Law Studies (Celios), Yayasan Indonesia Cerah, Institute for Essential Services Reform (IESR), Climate Policy Initiative (CPI), dan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Kesembilan NGO ini memberikan rekomendasi untuk tiga isu. Pertama, di isu peta jalan pensiun dini, para pas direkomendasikan untuk membuat peta jalan, termasuk untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Selain itu, mereka mengharapkan adanya target pensiun dini PLTU batu bara sebesar 8,6 gigawatt (GW) untuk mencapai target Just Energy Transition Partnerships (JETP) tahun 2030, pembuatan daftar PLTU yang masuk program pensiun dini, dan perhitungan biaya dan sumber energi alternatif untuk menjaga pasokan listrik.
Di isu pendanaan, capres-cawapres diharapkan untuk bisa menerapkan pajak karbon. Terakhir, di isu pasca pensiun capres-cawapres harus menyiapkan rencana untuk mengantisipasi dampak perekeonomian di daerah penghasil batu bara.
