INFOGRAFIK: Untung-Rugi Subsidi BBM Diubah Jadi BLT
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana mengubah skema subsidi energi untuk BBM, LPG, dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk orang miskin. Hal ini disampaikan Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kami ingin data yang diperbaiki dan disempurnakan, supaya mereka diberi transfer tunai langsung saja, bukan pada komoditasnya tapi kepada keluarganya yang berhak terima,” kata Burhanuddin pada Rabu, 25 September.
Rencana ini merupakan salah satu skema yang disiapkan pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran. Selama ini, subsidi BBM dinilai lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas dibandingkan kelompok menengah kebawah yang membutuhkan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan, skema ini bakal menghemat anggaran Rp150 triliun hingga Rp200 triliun per tahunnya.
Namun dengan dihilangkannya subsidi BBM, berpotensi pada lonjakan harga BBM yang berpengaruh pada prasarana yang bergantung pada subsidi BBM, seperti transportasi umum dan logistik.
Selain itu, lonjakan harga BBM akan berpengaruh pada pelemahan daya beli, terutama kelompok menengah dan rentan miskin sebab BLT saat ini masih hanya menyasar kelompok miskin.
“Khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id pada Senin, 30 September.
Sepanjang 2022-2023, setidaknya empat jenis BLT seperti BLT Minyak Goreng, BLT BBM, BLT Dana Desa, hingga BLT El Nino disalurkan ke jutaan keluarga miskin untuk menjaga daya mereka, termasuk untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di desa.
Untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir, anggaran subsidi energi yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Pada APBN 2024, subsidi mencapai Rp189,1 triliun dengan terbesar pada subsidi listrik Rp75,8 triliun.
