Berita Subsidi Energi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan reformasi subsidi energi dinilai mampu menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang lebih produktif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dengan jajaran pemerintah saat ini sedang membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah (kurs) yang sudah melampaui Rp17.500 per dolar AS.

Beredar kabar gaji ke-13 PNS dipotong untuk subsidi energi, menjadi sorotan di tengah upaya efisiensi anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya.

Ketegangan di Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia dan berisiko membebani APBN Indonesia, memperlihatkan kerentanan serta pentingnya kedaulatan energi nasional.

Pemerintah membayarkan Rp 44,1 triliun kepada Pertamina dan PLN atas utang kompensasi energi pada kuartal II 2025.

Pertamina mengusulkan agar pembelian LPG 3 kg dibatasi 10 tabung per kepala keluarga. Apa alasannya?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi total subsidi energi yang harus dikeluarkan negara pada 2026 dapat mencapai Rp 400 triliun.

Subsidi dan kompensasi sektor energi ini mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG) tiga kilogram, dan listrik bersubsidi.

Kementerian Keuangan akan membuat basis data tunggal untuk penyaluran BBM subsidi, dengan integrasi dari berbagai sumber data untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

Tanpa sosialisasi yang intensif, akan menyulitkan pemerintah sendiri dalam menyukseskan program subsidi energi yang tepat sasaran.

Meski sudah memiliki tiga formulasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait keputusan final skema penyaluran subsidi energi.

Penting untuk memahami persepsi publik dalam menentukan kebijakan subsidi energi.

Pemerintah sedang memperdalam kajian untuk memberikan subsidi BBM dan listrik secara langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Prabowo akan mengubah penyaluran subsidi energi langsung kepada penerima.

Prabowo perlu mengurangi ketergantungan masyarakat akan subsidi energi fosil untuk dapat melaksanakan percepatan transisi energi di Indonesia.