Berita Subsidi Energi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi total subsidi energi yang harus dikeluarkan negara pada 2026 dapat mencapai Rp 400 triliun.

Subsidi dan kompensasi sektor energi ini mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG) tiga kilogram, dan listrik bersubsidi.

Kementerian Keuangan akan membuat basis data tunggal untuk penyaluran BBM subsidi, dengan integrasi dari berbagai sumber data untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

Tanpa sosialisasi yang intensif, akan menyulitkan pemerintah sendiri dalam menyukseskan program subsidi energi yang tepat sasaran.

Meski sudah memiliki tiga formulasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait keputusan final skema penyaluran subsidi energi.

Penting untuk memahami persepsi publik dalam menentukan kebijakan subsidi energi.

Pemerintah sedang memperdalam kajian untuk memberikan subsidi BBM dan listrik secara langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Prabowo akan mengubah penyaluran subsidi energi langsung kepada penerima.

Prabowo perlu mengurangi ketergantungan masyarakat akan subsidi energi fosil untuk dapat melaksanakan percepatan transisi energi di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo Subianto ingin menyalurkan subsidi BBM langsung ke masyarakat, melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Prabowo berencana mengganti subsidi BBM, LPG, dan listrik dengan BLT yang ditujukan untuk memperbaiki penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin, menurut Ketua Dewan Pakar TKN, guna menghemat anggara

Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR sepakat untuk memangkas anggaran subsidi energi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelasakan alasan mengurangi subsidi energi karena ada perubahan asumsi kurs rupiah pada RAPBN 2025.

Pembangunan ekonomi hijau di Indonesia memerlukan perubahan alokasi anggaran subsidi energi.

Anggaran subsidi BBM, elpiji 3 kg, listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun tahun depan. Angkanya naik dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.