Mengejar Target Kemiskinan Ekstrem 0% di 2026

Kabinet Merah Putih berupaya memangkas habis kemiskinan ekstrem dengan strategi menyeluruh, termasuk penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan standar Bank Dunia, miskin ekstrem ini berarti punya kemampuan daya beli (PPP) senilai US$2,15 (sekitar Rp35 ribuan) per hari.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah warga miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta penduduk. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini turun hingga 0% pada 2026.

Sebagai bagian dari usaha mengejar target itu, Pemerintah membentuk sistem DTSEN untuk memastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin (bansos) tepat sasaran.

Pergeseran Paradigma

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemberian bansos akan dilakukan lebih ketat dan hanya menyasar kelompok yang benar-benar tidak mampu.

"Pemerintah mengambil langkah-langkah bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, untuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara," ujar dia, Rabu (5/11/2025), dikutip dari Antara.

Menurutnya, kunci utama penghapusan kemiskinan ekstrem itu adalah pemberdayaan masyarakat.

"Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan. Negara hadir secara langsung mendorong peningkatan kapabilitas kemandirian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutur Muhaimin.

Sementara itu, warga yang masih produktif akan diarahkan ke jalur pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, akses peluang usaha, dan pembukaan lapangan kerja.

Pemerintah juga tengah mengkaji pengelolaan tanah objek reforma agraria oleh keluarga miskin ekstrem. Tanah itu diharapkan dikelola oleh masyarakat miskin ekstrem di sektor pertanian hingga menjadi mandiri.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” kata dia.

Pelatihan Kerja

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat juga berupaya mengejar target 0% kemiskinan ekstrem lewat program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Bentuknya, pemberian pelatihan bagi kepala keluarga kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan perhitungan di atas kertas, program ini dapat menggunakan anggaran Rp70 miliar bagi 10 ribu penerima bansos, atau Rp7 juta per orang. Angka ini disebut lebih hemat dibanding total dana bansos Rp98 miliar yang mesti dikeluarkan untuk 10 ribu penerima itu.

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan di-training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (5/11/2025).