Daftar 10 OTT KPK Sepanjang 2022, Suap Pemda hingga Seret Hakim MA

Ira Guslina Sufa
28 Desember 2022, 12:32
OTT KPK
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.
Petugas KPK menunjukan barang bukti Dollar Singapura saat menggelar keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) perkara di Mahkamah Agung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2022. Meski begitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan beberapa kali tetap tidak membuat para koruptor menjadi kapok.

"Kami bisa melihat ternyata dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat para penyelenggara negara itu menjadi kapok atau menimbulkan 'deterrent effect'," kata seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/12). 

Menurut Alex, lemahnya efek OTT tercermin dari masih berlanjutnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dia mencontohkan, pada 2018 misalnya KPK melakukan operasi tangkap tangan hingga 30 kali. Alex menyebut, OTT justru membuat para koruptor lebih berhati-hati dan mengubah pola transaksi. 

"Bahkan tahun 2018 itu sampai 30 kali, itu terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri, toh tidak menghentikan para pelaku lain untuk tidak melakukan korupsi, utamanya suap kan begitu," ujar Alex lagi. 

Alex mengatakan, KPK tetap akan terus melakukan penindakan korupsi termasuk lewat OTT. Ia memastikan KPK akan memperbaiki sistem di internal untuk mengetahui pola-pola yang digunakan oleh para calon koruptor tersebut. Alex menegaskan bahwa sampai saat ini OTT masih efektif dilakukan sepanjang masyarakat masih menginformasikan dugaan adanya suap oleh para pejabat penyelenggara negara.

"Tentu kami tidak boleh diam juga, kami akan menindaklanjuti. Ini juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kalau kami diam saja ketika ada informasi dari masyarakat, masyarakat tentu akan menjadi apatis. Percuma juga lapor ke KPK, informasinya sudah sedemikian terang tetapi kemudian kami tidak lanjuti," ujar Alex.

Menurut Alex, pada prinsipnya KPK akan menampung setiap informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ia berharap masyarakat tetap proaktif melakukan berbagai upaya memberantas korupsi. 

Menurut Alex, sepanjang 2022 KPK menangani sejumlah perkara yang menyeret perhatian publik. Kasus itu seperti korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK saat ini masih mengembangkan suap penerimaan mahasiswa baru Unila  dengan memeriksa beberapa kampus lainnya.

Selain itu KPK juga melakukan penyelidikan suap pengurusan perkara yang menyeret hakim MA Sudrajat Dimyati. Pengusutan kasus ini terus bergulir hingga KPK menetapkan tersangka baru. Total sudah ada 14 tersangka dalam dugaan main perkara hakim MA. 

Kasus korupsi APBD Papua yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe juga terus dilakukan. KPK menyatakan dalam proses penanganan kasus tersebut, muncul dinamika sosial yang terjadi di sebagian masyarakat Papua. Untuk OTT sepanjang 2022, Alex mengatakan kasusnya tersebar di berbagai daerah.

 

Berikut daftar 10 OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2022. 

  1. OTT tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi
  1. OTT tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022
  2. OTT Tindak pidana korupsi suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.
  3. OTT tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya
  4. OTT tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021
  5. OTT tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.
  6. OTT tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang
  7. OTT tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung (Unila) tahun 2022
  8. OTT tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA)
  9. OTT tindak pidana korupsi suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur.

 

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait