PDIP Ungkap Faktor Etika di Balik Wacana Reshuffle Kabinet
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan wacana reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo tak ada kaitan dengan partai. Ia menyebut reshuffle merupakan kewenangan presiden yang diatur Undang-undang.
"Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/1).
Hasto membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali yang mengatakan PDIP turut mendorong-dorong agar presiden segera melakukan reshuffle. Meski tak spesifik menyebut PDIP, pada Senin (2/1) Ali menyebut ada partai politik yang mendorong Presiden segera melakukan reshuffle.
“Yang yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," kata Hasto.
Hasto menyebut, PDIP melihat ada kecenderungan perubahan sikap Nasdem setelah pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden. Perubahan itu terlihat dalam pengambilan kebijakan di DPR RI. Padahal kata Hasto, Nasdem merupakan salah satu partai koalisi yang menyatakan dukungan pada Presiden Jokowi.
"Ya jelas kami tidak pernah membikin gaduh. Yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik," kata Hasto.
Soal reshuffle kabinet sebelumnya ramai disebut seiring dengan sikap Nasdem yang telah mendeklarasikan capres. Dalam sejumlah kesempatan Presiden Jokowi menyindir ada partai yang gegabah dan terburu-buru menentukan capres. Jokowi pun beberapa kali memberi sinyal reshuffle akan dilakukan pada awal tahun.
