Beda dengan Muhammadiyah, Ketum PBNU Pilih Pemilu Proporsional Terbuka
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan lebih setuju jika pemilu 2024 mendatang dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan Yahya usai melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).
Menurut pandangan Yahya, sistem proporsional tertutup secara teoritis mengurangi hak langsung pemilih. Meski begitu ia mengatakan sikap itu merupakan sikap pribadi dan belum menjadi sikap resmi organisasi.
"Secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih, karena pemilih tak bisa memilih orang per orang dari calon yang ada. Ini pendapat pribadi," kata Yahya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan jika PBNU belum memiliki pendapat mengenai sistem pemilu seperti apa yang diharapkan. Ia menyerahkan persoalan sistem pemilu yang akan dipakai pada penyelenggara dan peserta pemilu.
"Secara umum, ya silakan disepakati di antara para pemain yang terlibat. Dan terapkan berdasarkan kesepakatan," kata Yahya.
Pernyataan Yahya berbeda dengan yang disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah audiensi terlebih dahulu dengan KPU RI, Selasa (3/1). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya mengusulkan agar pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka-terbatas.
"Sehingga dengan sistem proporsional terbuka-terbatas itu suara pemilih masih terakomodir dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih tidak di nomor urut yang teratas," kata Abdul.
Abdul mengatakan, dengan adanya perubahan sistem dari proporsional terbuka tersebut diharapkan bisa mengurangi kanibalisme politik. Ia menilai dengan sistem proporsional terbuka seperti yang selama ini dipakai sesama calon legislatif saling menjegal satu sama lain dan berpotensi menimbulkan polarisasi politik.
Selain itu, Abdul mengatakan, harapan Muhammadiyah dengan diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dapat mengurangi money politik serta populisme politik. Sistem lama menurut dia membuat keterpilihan didasarkan pada popularitas.
"Persoalan lain yang menjadi bagian dari alasan Muhammadiyah adalah bagaimana parpol itu bersungguh-sungguh menyiapkan kader-kadernya di lembaga-lembaga legislatif," kata Abdul.
Abdul menyebut peran lembaga legislatif secara konstitusional sangat besar. Dengan begitu kualitas para anggotanya akan menentukan tidak hanya produk legislasi, namun juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Kendati demikian, Abdul mengatakan Muhammadiyah tidak punya kewenangan untuk menentukan sistem pemilu seperti apa yang akan dijalankan ke depannya. Sikap Muhammadiyah menurut dia merupakan bentuk partisipasi publik. Selain itu Muhammadiyah berkomitmen menjadikan pemilu sebagai momen untuk membangun integrasi bangsa, memperkuat persatuan, dan menghindari pemilu jatuh sebagai perpecahan.
Adapun, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan audiensi yang dilakukan pihaknya hari ini dan kemarin masuk ke dalam rangkaian membangun dukungan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
"Kami melakukan roadshow silaturahim kepada pimpinan-pimpinan lembaga negara dan pemerintahan dalam rangka membangun kerja sama dukungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024," kata Hasyim di Kantor PBNU, Rabu (4/1).
