Program Masif untuk Si Miskin

Oleh , 17/6/2013, 00.00 WIB

ANGKANYA memang menakjubkan Selama tiga tahun berturutturut jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Flores Timur terus turun Dari 14 orang menjadi 10 dan kemudian tinggal 6 orangAnjloknya angka kematian ini karena pendekatan

Share

KATADATA ? ANGKANYA memang menakjubkan. Selama tiga tahun berturut-turut jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Flores Timur terus turun. Dari 14 orang, menjadi 10, dan kemudian tinggal 6 orang.

Anjloknya angka kematian ini karena pendekatan sederhana. Dinas Kesehatan berusaha menghindari keterlambatan penanganan pasien akibat keluarga ragu bertindak, terlalu lama di perjalanan, atau tidak segera ditangani di layanan kesehatan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada ibu yang sendirian saat melahirkan," kata Joria Parmin, Koordinator Bidan di Dinas Kesehatan Flores Timur.

Caranya sederhana. Data ibu yang sedang hamil di seluruh Flores Timur dikirim lewat pesan pendek dan dimasukkan ke dalam komputer induk. Komputer itu mencatat perkiraan hari melahirkan. Mereka pun berkoordinasi dengan para pemimpin agama setempat.  

Dengan keberadaan data ini, ibu hamil dimungkinkan untuk segera dibawa ke Puskesmas atau bahkan rumah sakit jika kondisi saat melahirkan memburuk. Keberadaan data ini juga memungkinkan ambulan sudah bersiap di titik penjemputan saat dibutuhkan.

Kegiatan Joria Parmin merupakan salah satu proyek yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Program yang digelar sejak 2007 ini, kini telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa di lebih dari 5.000 kecamatan.

Berbeda dengan program bantuan peningkatan kesejahteraan lainnya, PNPM Perdesaan yang menyediakan dana Rp 900 juta hingga Rp 3 miliar per kecamatan ini didesain untuk dikelola atas inisiatif warga masyarakat sendiri. Itu sebabnya, dinamakan community driven development, sebuah program pembangunan yang berbasis pada komunitas.

Warga desa didorong untuk berembug sendiri menentukan proyek yang ingin didanai via program ini. Mereka harus bersaing dengan desa lain agar proposalnya disetujui. Pola ini pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Flores Timur dalam upaya mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan.

Setelah disetujui, pembangunan dan pengawasan dilakukan oleh warga sendiri. Pemerintah hanya menjadi fasilitator. Dengan pola ini, diharapkan warga desa tidak sekadar menjadi ?obyek pembangunan? tapi aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan.

Visi pemberdayaan ini belum sepenuhnya berhasil. Tapi, setidaknya dalam 15 tahun perjalanannya, banyak hasil yang telah dicapai. Beragam proyek infrastruktur terbangun. Lebih dari 100 ribu kilometer jalan dibangun, selain pengadaan jembatan, sarana air bersih, sistem irigasi, sarana kesehatan dan pembangunan gedung sekolah.

Sejumlah data dan riset juga menunjukkan bahwa di desa-desa yang mengikuti program PNPM, angka kemiskinan berhasil diturunkan. Dalam kurun 2007-2012 tercatat, lebih dari 500 ribu rumah tangga berhasil keluar dari kemiskinan dan lebih dari 300 ribu orang mendapat pekerjaan.

Adanya berbagai proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar, membuat kesempatan rakyat miskin untuk mendapat pekerjaan di desa-desa pelaksana PNPM lebih tinggi. Ini membuat tingkat konsumsi per kapita keluarga miskin pun meningkat.

Berkat berbagai pencapaian ini, program ini tidak hanya dipandang sukses oleh Bank Dunia sebagai penyedia dana awal proyek masif ini, tapi juga ditiru dan diterapkan di banyak negara, mulai dari Nepal sampai Kolumbia.

Negara terbesar penggelar program ini adalah Indonesia dan Afganistan di urutan kedua. Di negeri yang terus dilanda perang itu, proyek pembangunan di bawah program serupa ternyata lebih awet. Taliban jarang menyerangnya karena satu alasan: warga merasa lebih memiliki dibanding proyek pemerintah lainnya.

* * *

PNPM dirintis saat Indonesia bergelut dengan krisis ekonomi pada 1998. Negeri yang sempat dijuluki salah satu ?Macan Asia? baru ini ikut tersapu gelombang krisis yang menjalar dari Thailand setahun sebelumnya.

Rupiah ambruk. Kurs yang semula di kisaran Rp 2.000 per dolar Amerika Serikat, dalam ?sekejap? meroket hingga di atas Rp 17 ribu per dolar. Inflasi pun melejit hingga 78 persen. Melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok amat mencekik rakyat.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi yang semula melaju kencang, anjlok ke titik nadir, bahkan mencapai minus 14 persen. Perusahaan-perusahaan terlilit utang raksasa ke bank dan kreditor asing, yang membuat gelombang pengangguran tak terhindarkan. Akibatnya, ledakan kemiskinan pun tak terelakkan, baik di perkotaan maupun perdesaan.  

Persentase rakyat miskin, yang di tahun-tahun sebelumnya sudah sempat berhasil ditekan di bawah 15 persen, kembali langsung melesat di atas 25 persen setelah badai krisis ekonomi melanda Tanah Air. Ini berarti terjadi kemunduran sekitar 15 tahun ke masa-masa awal 1980-an.

Di tengah situasi itulah, pemerintah dan Bank Dunia merancang sebuah program pembangunan untuk menanggulangi ledakan kemiskinan tersebut, yang kemudian dinamakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk tahap awal, melalui sebuah perjanjian yang dibuat pada akhir Agustus 1998, disediakan dana untuk program ini sebesar US$ 280 juta.

Dana pinjaman itu dikucurkan melalui Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan International Development Association (IDA), yang merupakan bagian dari Bank Dunia. Tahap I program ini berlangsung tiga tahun dari 1998 hingga akhir 2001.

Lalu dilanjutkan dengan PPK tahap II, yaitu mulai Januari 2002 hingga Desember 2005, dengan tambahan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 320,8 juta. Selain dari Bank Dunia, program ini sebagian kecil juga didanai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memutus praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mewabah di era pemerintahan Soeharto yang baru saja jatuh, pembiayaan program ini dirancang untuk bisa dinikmati langsung oleh masyarakat miskin di perdesaan. Bank Dunia tidak ingin seperti banyak pembangunan di masa sebelumnya, dana yang dikucurkan malah berhenti di kantong para penguasa atau elit daerah.

Maka dipilihkan kecamatan-kecamatan termiskin di Indonesia sebagai sasaran. Selain itu, program ini pun dirancang agar pelaksanaannya bersifat bottom-up, bukan lagi top-down seperti kerap dilakukan di era Orde Baru yang sangat sentralistik.

Dengan pola ini, warga desa diminta berembug untuk menentukan sendiri proyek apa ingin mereka kerjakan dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan pemerintah. Jika usulan mereka lolos seleksi dan terpilih setelah bersaing dengan desa lain, warga desa itu pulalah yang harus terlibat dalam proyek pembangunan, hingga pengawasannya.

Dengan kata lain, tidak boleh proses pembangunan diserahkan langsung kepada kontraktor. Adanya keterlibatan warga sejak awal ini membuat mereka merasa lebih memiliki atas proyek yang dikerjakan. Pengawasan pun diharapkan menjadi lebih mudah, termasuk soal penyelewengan dana yang kerap terjadi.

Misalnya yang terjadi dengan camat di Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Camat itu akhirnya dipindah, karena diketahui telah melanggar ketentuan PPK dengan menyewa kontraktor untuk membangun jembatan. Celakanya, jembatan dibuat asal-asalan dan ambruk sebelum diresmikan. Catatan laporan PPK pada tahun kedua juga menyebut camat di Pulau Laut Timur, Kalimantan Selatan, bahkan dimutasi hanya karena mencuri dana operasional Rp 2,1 juta.

Terlepas dari berbagai kekurangan itu, seperti dinyatakan dalam laporan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang dilansir pada Juli 2002, sejumlah prasarana fisik telah berhasil dibangun dalam dua tahun keberadaan PPK: 7.000 jalan (10.800 km), 2.130 jembatan, 2.370 sarana air bersih dan sanitasi, serta 3.200 sarana irigasi.

Dengan adanya berbagai pembangunan itu, tercipta lapangan kerja baru, dan hampir 70 persen tenaga yang diserap berasal dari komunitas masyarakat miskin. Di tahun pertama, program digelar di 3.500 desa di 20 provinsi. Sedangkan di tahun kedua sudah lebih dari 11 ribu desa yang disertakan. Program ini terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Itu sebabnya, ketika program ini hampir berakhir di masa putaran ketiganya, pada Mei 2006 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang saat itu dijabat Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta memutuskan untuk memperpanjang program ini, bahkan akan diperluas ke seluruh desa dan kecamatan.

Infografik Lainnya