Jokowi Soal Konflik Rempang: Masa Urusan Itu Mesti Sampai Presiden
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai polemik yang timbul antara aparat keamanan dan sejumlah warga di Rempang, Batam Kepulauan Riau disebabkan oleh kesalahpahaman. Ini terutama terkait aspek ganti rugi pengukuran dan relokasi warga yang terdampak pengembangan kawasan Eco City.
Jokowi mengaku telah menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera meluruskan sekaligus membenahi komunikasi dengan masyarakat terdampak.
"Urusan di Rempang, tadi tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah," kata Jokowi saat memberikan sambutan pembuka Infrastructure Forum di Kota Kasablanka Jakarta pada Rabu (13/9).
Dia juga berpesan kepada para penegak hukum di lapangan agar menggunakan cara humanis saat berkomunikasi dengan warga Rempang.
Lebih lanjut, kata Jokowi, sikap sejumlah warga Rempang yang menolak untuk direlokasi kemungkinan dipicu oleh lokasi lahan ganti rugi yang tidak sesuai.
"Diberi ganti rugi, diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan. Masa urusan seperti itu mesti sampai Presiden," ujar Jokowi.
Pemerintah bersama BP Batam berkomitmen untuk menyediakan lahan bagi warga Rempang yang direlokasi untuk pengembangan Kawasan Rempang Eco City.
Masyarakat terdampak juga diberikan uang saku senilai Rp 1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK) per bulan.
Biaya tersebut bisa digunakan untuk biaya hidup selama masa relokasi dan pembangunan hunian dari pemerintah.
