Jasa Arus Kas, Waskita Karya Incar Proyek Ibu Kota Baru Tahun Depan

Waskita Karya memperkirakan infrastruktur yang akan dibangun di tahap awal adalah Istana Negara, akses jalan dari IKN ke jalan tol terdekat, akses jalan dari dan IKN ke kota sekitar.
Image title
4 November 2021, 21:05
Waskita, Waskita Karya, BUMN, Ibu Kota Baru
KATADATA/Arief Kamaludin
Gedung Waskita di Jakarta, Selasa, (06/01).
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah membentuk satuan tugas (Satgas) persiapan proyek Ibu Kota Negara Baru. Satgas tersebut akan bertugas untuk mendapatkan proyek-proyek infrastruktur yang akan ditender oleh pemerintah.
 
Direktur Utama WSKT Destiawan Soewardjono mengatakan pembentukan Satgas ini untuk mengantisipasi singkatnya masa tender proyek-proyek infrastruktur IKN. Satgas tersebut akan mengatur operasi hingga keuangan proyek-proyek IKN yang berpotensi dimulai pada 2022.
 
"Tahun depan kami akan mengejar lebih banyak proyek-proyek pemerintah yang diharapkan financing-nya dari proyek itu sendiri, sehingga cashflownya lebih terjaga," kata Destiawan dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/11/2021).
 
Meski demikian, Destiawan mengatakan pihaknya belum dapat memetakan jenis infrastruktur IKN apa yang akan dibangun pertama kali. Destiawan memperkirakan infrastruktur yang akan dibangun di tahap awal adalah Istana Negara, akses jalan dari IKN ke jalan tol terdekat, akses jalan dari dan IKN ke kota sekitar.
 
Setelah itu, infrastruktur yang berpotensi akan dibangun adalah gedung kantor kementerian, kawasan residensial, rumah sakit, dan lainnya. Destiawan mengatakan pihaknya akan menjadi peserta seluruh tender terkait infrastruktur IKN pada 2022.
 
Seperti diketahui, Rencana anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun depan adalah Rp 100,59 triliun. Angka tersebut lebih rendah 43,06% atau Rp 76,08 triliun dari anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR pada 2022.
 
Dalam anggaran tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) memiliki anggaran terbesar atau mencapai Rp 41,23 triliun. Anggaran tersebut telah berkurang Rp 20,79 triliun dari anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja 2022 senilai Rp 62,02 triliun. 
 
Adapun, pengurangan terbesar terjadi pada Ditjen Bina Marga atau sebanyak Rp 28,39 triliun menjadi Rp 39,7 triliun. Ditjen Bina Marga tercatat membutuhkan anggaran hingga Rp 68,09 triliun untuk menjalankan semua program kerja TA 2022. 
 
Rendahnya pagu Kementerian PUPR tersebut disebabkan belum dimasukkan tiga tipe infrastruktur, yakni food estate, kawasan industri terpadu, dan IKN.
 
Kementerian PUPR masih menyiapkan perangkat lunak atau desain konstruksi IKN baru di Kalimantan Timur. Konstruksi pertama yang akan dilakukan di IKN baru adalah pembangunan Istana Negara. 
 
Secara umum akan ada tiga infrastruktur pertama yang akan dibangun, yakni Istana Negara, jalan, dan sistem drainase.
 
"Mudah-mudahan Waskita bisa dapat semua, sehingga perolehan kontrak baru di 2022 menjadi lebih besar," ucap Destiawan. 

Reporter: Andi M. Arief
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait