Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI
Membuat ringkasan dengan AI Soemitro Djojohadikoesoemo merupakan salah satu begawan ekonomi dan politikus berpengaruh di Indonesia. Ia juga dikenal juga sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia pernah menduduki sejumlah posisi penting, termasuk sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, di berbagai pemerintahan selama era Orde Lama dan Orde Baru.
Tidak hanya itu,selama berkarier di pemerintahan, ia juga mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri.
Berikut ini biografi dan peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam sejarah Indonesia.
Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo
Berikut ini biografi Soemitro Djojohadikoesoemo beserta perannya dalam sejarah RI dirangkum dari berbagai sumber.
Profil Soemitro Djojohadikoesoemo
Soemitro Djojohadikoesoemo, atau kerap disapa Soemitro, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Mei 1917. Ia merupakan putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Dora Marie Sigar, seorang mahasiswa keperawatan asal Manado yang sedang menempuh pendidikan di Utrecht, Belanda, pada 7 Januari 1947.
Meskipun berasal dari agama yang berbeda (Dora beragama Kristen dan Soemitro beragama Islam) mereka berhasil membangun kehidupan bersama di Matraman, Jakarta.
Pasangan ini dikaruniai empat anak yakni Biantiningsih Miderawati, yang meraih gelar sarjana pendidikan dari Universitas Harvard, Mariani Ekowati, seorang ahli mikrobiologi, Prabowo Subianto, yang menjadi Presiden ke-8 Indonesia dan pernah menikahi Titiek Soeharto, putri Soeharto, serta anak bungsu, Hashim Djojohadikusumo, yang sukses sebagai pebisnis di grup Arsari.
Pendidikan dan Karir Soemitro Djojohadikoesoemo
Soemitro Djojohadikoesoemo menempuh pendidikan di berbagai institusi terkemuka sebelum menjadi seorang ekonom dan politikus. Ia memulai studinya di HIS (Holland Inlandsche School) dan kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs).
Dari tahun 1934 hingga 1938, ia belajar di Universitas Sorbonne di Paris, Prancis, sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana dari Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1940. Ia kemudian melanjutkan studinya dan berhasil memperoleh gelar Doktor pada tahun 1942.
Setelah pulang ke Indonesia pada 1946, ia pernah menjadi staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan masuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) milik Sjahrir bersama Amir Sjarifuddin.
Posisi lain adalah Direktur Utama Banking Trading Center (BTC) tahun 1947 dan kuasa usaha RI di Washington DC (1950). Selepas itu, ia terlibat dalam pendirian Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia (FE UI) hingga menjadi dekan pertama.
Pada 1949, Soemitro menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda.
Pada zaman pemerintahan Soekarno, Soemitro Djojohadikoesoemo menduduki sejumlah posisi mentereng dan masih terkait ekonomi. Di antaranya Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan Kabinet Wilopo (1952-1953), Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), serta Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).
Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, berbagai investor asing mulai berinvestasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai orang pemerintahan dan politikus, Soemitro juga diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Akan tetapi, Soemitro memiliki pandangan yang berbeda dengan sang presiden. Alhasil, ia terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Namun sayangnya, PRRI pun ditumpas sehingga menyebabkan Soemitro tidak pulang ke Tanah Air hingga tahun 1967 demi mengamankan situasi pemberontakan di Indonesia.
Pada 1967 saat Soeharto menjadi presiden, Soemitro diundang untuk kembali ke Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Kemudian berlanjut menjadi Menteri Riset dan Pembangunan Kabinet Pembangunan II (1973-1978).
Peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Sejarah RI
Pada masa Kabinet Natsir (1950-1951), Sumitro Djojohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Selama masa jabatannya, ia memiliki pandangan lain tentang keuangan dengan Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara.
Menteri Sjafruddin diketahui hanya fokus pada pembangunan pertanian, sementara Sumitro memandang industrialisasi sebagai suatu kebutuhan untuk bisa mengembangkan perekonomian Indonesia.
Sumitro pun mengajukan beberapa program keuangan, seperti Rencana Urgensi Ekonomi dan Rencana Sumitro atau Plan Sumitro, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil.
Pada 1950, Sumitro Djojohadikusumo menemukan sistem ekonomi Gerakan Benteng, yang bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi.
Ada dua kebijakan yang diterapkan dalam Gerakan Benteng, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal pada para penguasa yang sulit mendapat pinjaman dari bank.
Setelah tiga tahun berjalan, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana dari program Gerakan Benteng. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga banyak penerima bantuan yang bertindak curang.
Para pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan sebagai alat bagi perusahaan nonpribumi untuk bisa mendapat kredit dari pemerintah. Akibatnya, program Gerakan Benteng hanya bertahan tiga tahun dan harus diakhiri pada 1953.
Kemudian, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973), berbagai kebijakan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan ekspor impor yang diperketat.
Ia pun mendorong ekspor besar-besaran agar mendapatkan bea masuk agar uangnya dapat dikelola oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dagang yang diberlakukan oleh Soemitro dianggap sebagian orang terlalu muluk-muluk.
Isu ini pun diperkuat dengan pengangkatan Soemitro sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II pada tahu 1973. Saat itu, banyak orang yang beranggapan adanya perbedaan prinsip dagang antara Soeharto dan Soemitro.
Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri, Soemitro pun masih aktif sebagai ekonom dan pemerhati ekonomi di Indonesia.
Kekhawatirannya soal pemerintahan Soeharto mulai diungkapkannya lewat kritik kritik kerasnya hingga saat krisis moneter melanda di Indonesia. Soemitro pun menjadi salah satu tokoh yang vokal dan berani menyuarakan berbagai kesalahan perhitungan selama pemerintahan Soeharto.
Semasa hidup, Soemitro dikenal aktif menulis, dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir ia tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, April 2000. Selama 1942-1994, Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris.
Soemitro memperoleh banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Perancis.
Wafat
Soemitro Djojohadikoesoemo meninggal dunia pada 9 Maret 2001, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, pada usia 84 tahun. Ia telah lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah.
Sesuai dengan wasiatnya yang menginginkan pemakaman yang sederhana, Soemitro dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak.
Demikian informasi lengkap mengenai biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & perannya dalam sejarah RI yang bisa disimak.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
