6 Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025, Desak Penyelesaian Konflik Agraria

Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di kawasan Monas hingga Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Demo Hari Tani Nasional (HTN) di Jakarta hari ini diikuti oleh berbagai organisasi yang mendukung untuk mengupayakan kesejahteraan para petani, seperti perkumpulan petani ubi kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional ke-65, Komiter Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional Untuk reforma Agraria, BEM SI Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Pantauandari poster seruan aksi, massa membawa spanduk bertuliskan “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan” dan “Tanah untuk Rakyat”.  Massa bergerak dari Stasiun Gambir 2 menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota Jakarta, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, hingga depan Istana Negara.

Koordinator aksi dari Aliansi Reforma Agraria, Ruzaldi, menegaskan bahwa tahun ini mereka mengangkat tema: “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”

Ruzaldi juga menyampaikan bahwa kaum tani bersama buruh, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil bersatu turun ke jalan, untuk menuntut pemerintah benar-benar menjalankan reforma agraria dan menghentikan praktik perampasan tanah.

Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini informasi mengenai demo Hari Tani Nasional 2025 termasuk tuntutannya.

Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.)

Titik Lokasi Demo Hari Tani Nasional 2025

Demo Hari Tani Nasional di Jakarta berlangsung di beberapa titik. Berikut rinciannya:

Hari/Tanggal: Rabu, 24 September 2025

Pukul: 10.00 WIB

Titik Aksi:

• Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat
• Depan Gerbang Utama Gedung DPR/MPR RI: Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025

Dalam aksi demo Hari Tani Nasional 2025, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengajukan enam poin penting yang mereka nilai mendesak untuk diwujudkan, yaitu:

1. Penyelesaian Konflik Agraria

Mendesak pemerintah segera menuntaskan berbagai konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani di seluruh Indonesia.

Selain itu, mereka menolak segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang kerap terjadi dalam proses penyelesaiannya.

2. Pemanfaatan Lahan Perusahaan untuk Reforma Agraria

SPI meminta agar tanah milik perusahaan perkebunan maupun kehutanan dapat dialihkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

3. Penertiban Kawasan Hutan Masuk dalam Reforma Agraria

Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan dijadikan bagian dari pelaksanaan TORA.

4. Revisi Perpres Reforma Agraria

SPI menuntut perubahan terhadap Perpres Percepatan Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 agar lebih selaras dengan agenda kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa.

5. Perubahan Regulasi yang Menghambat Petani

Mereka juga mendorong revisi terhadap beberapa undang-undang, di antaranya:

• UU Pangan, agar benar-benar berpihak pada kedaulatan pangan,
• UU Kehutanan, untuk mendukung agenda reforma agraria,
• UU Koperasi, demi memperkuat peran koperasi petani, serta
• pembentukan UU Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak komunitas adat.

6. Pencabutan UU Cipta Kerja dan Pembentukan Dewan Nasional

SPI menilai UU Cipta Kerja justru memperburuk ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan membuat ketergantungan pangan pada impor makin besar.

Oleh karena itu, mereka mendesak agar aturan ini dicabut.

Selain itu, SPI mendorong pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan dapat berjalan berkelanjutan.

Pengalihan Arus Lalu Lintas Imbas Demo Hari Tani Nasional 2025

Massa demonstrasi menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta pada hari ini, Rabu, 24 September 2025.

Polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas sebagai berikut:

• Bagi masyarakat yang ingin mengarah ke Slipi dialihkan melalui Bendungan Hilir (Benhil), dan kendaraan diarahkan melewati Pejompongan.
• Bagi masyarakat yang ingin ke arah Cengkareng diarahkan melalui Permata Hijau. Yakni dari Gerbang Pemuda bisa mengarah ke Patal Senayan terus ambil arah ke Permata Hijau lanjut sampai sampai bertemu Jalan Panjang.

Polres Metro Jakarta Pusat sendiri telah menyiapkan sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

Aparat ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Istana Negara dan DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.

Demikian informasi mengenai tuntutan demo Hari Tani Nasional 2025 beserta informasi lainnya yang penting diketahui