Jalan alternatif untuk hindari macet demo hari ini menjadi informasi penting bagi pengendara yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Selasa (10/11). Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR berpotensi mengalami kepadatan hingga pengalihan arus lalu lintas akibat demonstrasi yang berlangsung di beberapa titik. 

Pengendara perlu mengetahui rute alternatif saat demo hari ini agar dapat menghindari titik kemacetan, memperkirakan waktu perjalanan, dan memilih jalur yang lebih lancar. Selain memantau kondisi lalu lintas terkini, masyarakat juga perlu memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan yang diberlakukan petugas kepolisian.

Berikut rincian jalan alternatif untuk hindari macet demo hari ini di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Jalan Alternatif untuk Hindari Macet Demo Hari Ini

Demonstrasi di Bundaran HI (Foto: Katadata/Fauza Syahputra) (Katadata/Fauza Syahputra)

Polisi menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI jelang demo Hari Pahlawan hari ini. Melalui akun Instagram resminya, @tmctmcpoldametro, petugas menghimbau agar masyarakat menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat.

Jalan yang berpotensi padat adalah Jalan Gatot Subroto arah Slipi di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu, arus lalu lintas di sekitarnya juga berpotensi terdampak.

Seperti Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Gelora, Simpang Susun Semanggi, Jalan Pejompongan sampai Jalan Bendungan Hilir, dan Jalan Jenderal Sudirman. Berikut rincian jalan alternatif untuk hindari macet demo hari ini di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

1. Jalan Alternatif dari Cawang menuju Slipi atau Tomang

Pengendara dari Cawang menuju Slipi atau Tomang dapat melintasi Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patal Senayan, Jalan Patal Senayan I, Jalan Permata Hijau, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan S. Parman.

2. Jalan Alternatif dari Blok M menuju Slipi atau Tomang

Pengendara dari Blok M menuju Slipi atau Tomang dapat menggunakan Jalan Kyai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Sultan Iskandar Muda, berputar balik di depan Gandaria City, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan S. Parman. 

3. Jalan Alternatif dari Blok M menuju Harmoni

Pengendara dari Blok M menuju Harmoni dapat melintasi Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Kapten Tendean, Jalan Terusan H.R. Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Simpang Susun Semanggi, dan Jalan Jenderal Sudirman.

Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui Jalan K.H. Mas Mansyur, Jalan Cideng Barat, Jalan Balikpapan, hingga Jalan Suryopranoto.

4. Jalan Alternatif dari Slipi dan Tomang Menuju Jakarta Pusat

Bagi masyarakat yang datang dari arah barat Jakarta, khususnya Slipi dan Tomang, menuju Jakarta Pusat, dapat menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Kebon Sirih. Dari jalan tersebut, pengendara dapat melanjutkan perjalanan menuju Jalan Fachrudin dan Jalan KH Mas Mansyur.

Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan gedung DPR/MPR RI. Masyarakat diimbau memanfaatkan rute alternatif, juga mengikuti petunjuk petugas di lapangan.

Lokasi Kantong Parkir di Jakarta

Di saat bersamaan, untuk menghindari kemacetan, dan demi kelancaran berlalulintas, warga dapat memanfaatkan kantong-kantong parkir yang tersedia di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kantong-kantong parkir tersebut tersedia untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Di antaranya tersebar di:

• Gedung TVRI
• Kemenpora
• Senayan Park
• GBK Arena
• Seberang Lapangan ABC
• Parkir Timur Senayan
• Lapangan ABC GBK
• Jalan APEC
• Parkir Plaza Tenggara
• Parkir kolam renang akuatik
• Ex Telkom.

Tuntutan Demo Hari Ini

Tuntutan demo 10 November disampaikan secara terbuka melalui aksi massa bertajuk #PulihkanIndonesia yang dipusatkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Demonstrasi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia bersama elemen masyarakat ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 500 peserta.

Berikut adalah rincian lima poin utama yang menjadi fokus pergerakan massa di ibu kota:

1. Pemulihan Krisis Ekologis dan Desakan Pencopotan Menteri Kehutanan

Massa aksi menyoroti krisis lingkungan hidup yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemerintah didesak untuk bertanggung jawab penuh atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan masyarakat terdampak, penyelamatan satwa endemik, serta pemulihan ekosistem hutan dan sumber daya air. 

BEM PTMA secara khusus meminta Presiden untuk mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan karena dinilai gagal menjalankan mandat perlindungan lingkungan dan penanganan krisis ekologis.

2. Pemberantasan Korupsi dan Persekongkolan Kekuasaan

Poin kedua menuntut pembersihan tata kelola negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengunjuk rasa mendesak penghentian persekongkolan antara pejabat negara dengan pihak investor maupun pengusaha yang kerap mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan demi keuntungan pihak tertentu.

3. Pemenuhan Hak Dasar Rakyat

Tuntutan demo hari ini yang ketiga berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah didesak memberikan jaminan pendidikan berkualitas yang merata, akses pelayanan kesehatan yang layak, serta merumuskan kebijakan konkret guna menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi tingginya angka pengangguran.

4. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ketimpangan perlakuan hukum menjadi perhatian utama yang diangkat dalam aksi kali ini. Penegak hukum dituntut mengusut dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum tanpa pengecualian, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara, jenderal, pengusaha, maupun kelompok yang memiliki kekuatan modal dan kekuasaan.

5. Mengembalikan Hukum pada Keberpihakan terhadap Rakyat

Poin terakhir menyuarakan reformasi mental di tubuh lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum didesak menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan menempatkan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama, bukan menjadikan hukum sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.