Apakah Gibran Jadi Mundur? Ini Fakta Terbaru Pengunduran Diri Wapres 2026

Apakah Gibran jadi mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan tersebut menjadi perhatian publik setelah muncul kabar mengenai niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah dinamika politik nasional.

Kabar tersebut akhirnya mendapatkan kepastian pada Kamis, 12 November 2026. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden RI muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden.

Apakah Gibran Jadi Mundur? Ini Informasi Terbarunya

Apakah Gibran jadi Mundur (Katadata)

Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026. Mengutip laporan ANTARA, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.

“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta.

Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 20 menit. Setelah pertemuan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan kepada awak media bahwa Gibran telah menyampaikan maksud kedatangannya.

Gibran juga telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis pagi. Setelah menyerahkan surat kepada pimpinan MPR, Gibran langsung meninggalkan Kompleks Parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Mengapa Gibran Memutuskan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden?

Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah dinamika politik yang berkembang, setelah adanya persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Sebelumnya, persoalan tersebut menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Situasi kemudian berkembang ketika sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mendukung usulan tersebut. Di tengah perkembangan itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada 10 November 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia juga membantah kabar bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional yang sebelumnya diwarnai polemik dokumen pendidikan dan usulan HMP di DPR.

Bagaimana Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden Setelah Gibran Mundur?

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR mulai mempersiapkan proses untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026. Rapat tersebut dijadwalkan membahas sejumlah hal penting, antara lain:

• Menentukan jadwal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
• Menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
• Membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon Wakil Presiden.
• Membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR.
• Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sementara itu,
• Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti setelah menerima surat permintaan dari MPR. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Rapat Paripurna DPR Soal Pemakzulan Gibran Batal Digelar

Perkembangan pengunduran diri Gibran juga berdampak terhadap agenda DPR yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). ANTARA melaporkan bahwa rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan.

Pembatalan tersebut dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Sebelumnya, usulan HMP telah diterima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026. Usulan tersebut didukung oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, setelah pengunduran diri tersebut, usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Dengan perkembangan ini, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya menjadi perhatian MPR dan pemerintah.

Kesimpulan apakah Gibran jadi mundur, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada 12 November 2026.