Jokowi Maklumi Banyak Kritik, Selalu Dijawab dengan Tanggung Jawab

Rizky Alika
16 Agustus 2021, 10:47
Jokowi, pidato Jokowi, sidang tahunan mpr/dpr
ANTARA FOTO/Makna Zaeza
Mahasiswa Palangkaraya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama KPK (Gebrak) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (2/7/2021). Dalam aksi tersebut mereka menolak adanya pelemahan lembaga KPK terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj.

Sejumlah lembaga hingga komponen masyarakat menyampaikan berbagai macam kritik kepada pemerintah. Presiden Joko Widodo pun mengatakan, kritik tersebut selalu dijawab oleh pemerintah.

"Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR, dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8).

Mantan Wali Kota Solo pun mengakui, ada kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19. Tak hanya itu, Jokowi juga menyadari, begitu banyak kritik kepada pemerintah terutama pada hal-hal yang belum bisa diselesaikan.

Untuk itu, pemerintah selalu menjawab sebagaimana dengan yang diharapkan rakyat. Kepala Negara pun mengapresiasi seluruh masyarakat yang aktif membangun demokrasi.

"Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi," ujar dia.

Namun, berbagai kritik yang dilayangkan ke pemerintah kerap direspons dengan upaya pembungkaman. Sebagai contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam rente distribusi Ivermectin.

Salah satu nama pejabat yang disinggung ialah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mendengar tuduhan tersebut, Moeldoko pun melayangkan somasi kepada ICW.

Sebanyak 109 Koalisi Masyarakat Sipil menentang keputusan Moeldoko yang melayangkan somasi kepada ICW. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, hal itu merupakan praktik pembungkaman atas kritik masyarakat.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...