Luas Konservasi Perairan Capai 28 Juta Hektare di 2021, Dekati Target

Target nasional luasan kawasan konservasi perairan ditetapkan 32,5 juta hektare atau sebesar 10% dari total luas laut Indonesia pada tahun 2030.
Image title
17 Desember 2021, 18:18
konservasi, kelautan
ANTARA FOTO/REUTERS/Nyimas Laula/HP/dj
Nyimas Laula Pariama Hutasoit, konservasionis terumbu karang berusia 52 tahun, membrsihkan terumbu karang dari ganggang bersama para relawan di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 28 Mei 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat luas kawasan konservasi perairan telah mencapai 28,4 juta hektare, yang terdiri dari 411 kawasan konservasi. Angka itu semakin mendekati target nasional.

Seperti diketahui, target nasional luasan kawasan konservasi perairan ditetapkan 32,5 juta hektare atau sebesar 10% dari total luas laut Indonesia pada tahun 2030.

Adapun, dari 411 kawasan konservasi terbagi atas 10 kawasan konservasi nasional (KKN) seluas 5,3 juta hektare,dan  371 kawasan konservasi daerah seluas 18,5 juta hektare. termasuk adalah konservasi terumbu karang.

Juga, 30 kawasan konservasi yang masih dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,6 juta hektare.

Advertisement

 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  (DJPRL) KKP Pamuji Lestari mengatakan, untuk melakukan monitoring kawasan konservasi, KKP menyusun satu metode yakni Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).

Selain itu, KKP juga memberikan bantuan berupa dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat sekitar untuk mengawal dan menjaga kawasan konservasi.

konservasi
konservasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan)



"Sampai saat ini banyak kawasan yang pengelolaannya sudah optimum, dan yang masih minimum akan kita tingkatkan lagi," kata Pamuji dalam konferensi pers, Jumat (17/12).

Selain itu, Pamuji mengatakan, KKP akan lebih meningkatkan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan nasional. Salah satunya dengan meningkatkan izin berusaha.

 Oleh karena itu, Pamuji menyebut, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Kerja sama tersebut dilakukan antara lain dengan berkoordinasi memberikan peringatan terhadap perusahaan yang tidak berizin atau izinnya sudah kedaluwarsa, terkait dengan kawasan ruang laut.

Sedangkan bagi perusasahaan yang belum memiliki izin, maka diimbau untuk dapat segera mengurus perizinan berusaha tersebut ke Ditjen PRL.

Ia mengungkapkan bahwa, capaian PNBP Ditjen PRL pada tahun 2021 mencapai lebih dari Rp 27,26 miliar, atau meningkat sekitar 400% dibandingkan dengan capaian PNBP Ditjen PRL pada 2020 yang hanya sekitar Rp 6 miliar.

"Sampai sekarang ini kami sudah mendapatkan PNBP Rp 20,972 miliar. Ini di luar ekspektasi kami, targetnya hanya Rp 233,595 juta. Jadi tata ruang berkontribusi 76% dari total PNBP," ujar dia.

 Adapun, sumber penerimaan lainnya berasal dari pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, hingga pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah mulai menyumbang penerimaan negara sejak tahun 2014. Salah satunya pemanfaatan Pulau Nipah di Batam.

Sedangkan, capaian lainnya di Direktorat Pengelolaan Ruang Laut berupa pengembangan usaha pergaraman.

Saat ini, KKP memiliki 30 unit gudang garam rakyat, 1 unit washing plant, hingga 1 unit learning business center. Kemudian, ada 317 hektar lahan pergaraman yang sudah diintegrasikan. Dengan produksi garam pada tahun 2021 mencapai 863.639 ton.

 

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait