Utang Pemerintah Membengkak Jadi Rp 6.900 Triliun di Akhir Tahun 2021
Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah sampai akhir tahun 2021 menyentuh Rp 6.908,87 triliun.
Nilai tersebut bertambah Rp 195 triliun atau kenaikan 3% dari November 2021, serta meningkat 14% dibandingkan akhir tahun 2020.
"Dengan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar Rp 16.850,20 triliun, rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi sebesar 41%," tulis dalam laporan APBN KITA edisi Januari 2022 dikutip Senin (17/1).
Pada tahun 2020, rasio utang masih tercatat sekitar 33% terhadap PDB.
Adapun utang pemerintah dibagi atas dua jenis, utang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman.
Utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,15% dari seluruh komposisi utang akhir tahun 2021.
Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik atau rupiah, sekitar 70%.
Kementerian Keuangan menilai, dengan kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan utang pemerintah mengutamakan utang yang bersumber dari dalam negeri, sementara sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, peningkatan komposisi SBN untuk mendukung optimalisasi peran serta masyarakat mewujudkan pendalaman pasar SBN domestik, melalui penjualan SBN retail.
Adapun utang pemerintah berbentuk SBN hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 6.090,31 triliun atau bertambah Rp 200 triliun dari bulan sebelumnya.
Adapun utang berbentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.822,87 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.267,44 triliun.
