Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global

Banyak negara berharap Indonesia dapat menjadi fasilitator dari berbagai konsensus G20, khususnya di bidang kesehatan. Perlu upaya menata ulang arsitektur kesehatan global.
Wempi Saputra, Ph.D
Oleh Wempi Saputra, Ph.D
15 November 2021, 14:19
Wempi Saputra
Ilustrator: Joshua Siringo Ringo | Katadata
Seorang seniman Kalbar membuat lukisan mural saat mengikuti Festival Mural Bhayangkara di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (30/10/2021). Pada Festival Mural Bhayangkara tersebut belasan tim seniman lukis Kalbar membuat mural tentang peran generasi muda untuk berkreasi dalam menyampaikan informasi yang positif di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 di kota Roma, Italia (KTT Roma) pada 30 - 31 Oktober 2021 lalu telah usai. Terdapat 27 isu yang menjadi konsensus para kepala negara dalam kaitannya dengan isu-isu global.

Permasalahan yang dibahas ini seperti kondisi ekonomi global dan proses pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan keuangan berkelanjutan, serta infrastruktur. Lalu terkait energi dan perubahan iklim, ketahanan pangan dan nutrisi, inklusi finansial, pemberdayaan perempuan, transportasi, pariwisata, anti korupsi, data gaps, perlindungan sosial dan sejumlah isu pembangunan lainnya.

Isu terkait ekonomi global, kesehatan, dan perubahan iklim termasuk yang paling banyak menyedot perhatian dan perdebatan. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan intervensi di salah satu sesi KTT Roma yang membahas ekonomi dan kesehatan global menyampaikan pesan kunci bahwa pemulihan ekonomi sangat tergantung dengan seberapa cepat kita mengatasi pandemi.

Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini mengajarkan bahwa kerja sama global merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks inilah, Presiden mengusulkan suatu upaya untuk menata ulang arsitektur kesehatan global yang dapat menyiapkan dunia menghadapi pandemi di masa datang.

Sehari sebelumnya, terdapat pertemuan antara para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara G20. Pembahasannya menyangkut berbagai isu di bidang kesehatan dengan fokus masalah vaksinasi dan pentingnya kerja sama di bidang kesehatan dan keuangan untuk menyusun rencana dan implementasi program Pandemic Prevention Preparedness and Response (PPR).

Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris yang mewakili Gugus Tugas Para Kepala Negara untuk vaksin menyampaikan pidato kunci secara virtual. Beliau menyampaikan bahwa terdapat 12,2 miliar vaksin yang akan diproduksi selama 2021. Negara-negara maju (Kanada, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia serta Uni Eropa) memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya di tahun ini, bahkan berlebih. Sedangkan di negara-negara miskin dan berkembang kondisinya sangat bervariasi.

Lebih lanjut, kapasitas vaksin di negara-negara G7 sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 40 % di akhir tahun 2021 dari negara-negara miskin dan berkembang. Tantangan utamanya adalah distribusi vaksin dan kecepatan vaksinasi.

Gugus Tugas Bersama Kesehatan dan Keuangan

KTT Roma mengingatkan minimal ada tiga isu utama global yang harus diwaspadai karena akan berdampak siginifikan terhadap proses pemulihan ekonomi. Pertama, akses dan kecepatan vaksinasi. Kedua, kenaikan harga komoditas yang mendorong inflasi global. Ketiga, isu terkait teknologi digital dan perubahan iklim.

Khusus terkait isu kesehatan, masih rendahnya tingkat vaksinasi di negara-negara miskin -khususnya di Afrika yang rata-rata di bawah 10 %, bahkan ada yang hanya 3 - 5 %- menjadikan proses pemulihan ekonomi global menjadi tidak seimbang. Walaupun tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi di negara-negara maju (60 – 80 %) dan sebagian negara berkembang (25 – 40 %), indikasi risiko penularan Covid-19 tetap tinggi dan itu berpengaruh ke seluruh negara.

Dalam konteks inilah, kerja sama global perlu diperkuat dan lebih terkoordinasi. Hasil studi High Level Independent Panel yang terbentuk dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada Februari 2021 lalu, mengusulkan suatu badan atau lembaga yang bertindak mengoordinasikan penanganan pandemi PPR.

Perdebatan antarnegara pun terjadi. Sebagian mendukung pembentukan badan, lembaga, atau forum dan sebagian menolak. Yang menolak mengkhawatirkan lembaga ini akan memperlemah peran World Health Organization (WHO) dan mengusulkan suatu mekanisme baru, antara lain dalam bentuk gugus tugas, kelompok kerja atau kelompok studi. Yang mendukung menggarisbawahi bahwa justru peran WHO akan diperkuat dan adanya inklusivitas keanggotaan dan mengusulkan suatu strategi pendanaan baru.

Akhirnya, konsensus di level menteri mengamanatkan pembentukan G20 Joint Finance-Health Task Force atau Gugus Tugas Bersama Keuangan dan Kesehatan (Gugus Tugas) yang kemudian menjadi pernyataan para pimpinan negara-negara G20 dalam Leaders Declaration KTT Roma.

Gugus Tugas memiliki tiga karakteristik. Pertama, berfokus kepada pandemi PPR. Ia akan berperan sebagai fasilitator dialog, berbagi pengalaman dan pengetahuan, mengoordinasikan kementerian keuangan dan kementerian kesehatan, mendorong aksi kolektif dan koordinasi realokasi sumber daya untuk penanganan masalah kesehatan yang berimplikasi antar negara.

Pendekatannya dengan one health approach, yaitu suatu pendekatan terintegrasi dan kerja sama berbagai sektor yang mendesain dan menerapkan program, kebijakan, peraturan dan penelitian untuk mencapai hasil berupa kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik. Antisipasi kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi di masa datang harus tetap menyelesaikan pekerjaan rumah saat ini, yaitu percepatan proses vaksinasi.

Dalam kaitan ini, WHO memiliki strategi vaksinasi global yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi kepada 40 % penduduk bumi di 2021 dan 70 % di pertengahan tahun 2022. Ada potensi keterkaitan antara rancangan kerja Gugus Tugas ini dan strategi tersebut. Tentu dengan melibatkan berbagai fasilitas dan skema yang sudah ada, seperti Access to Covid Tools – Accelerator (ACT-A) yang meliputi COVAX, dan lain-lain.

Kedua, keanggotaannya bersifat inklusif. Koordinasi gugus tugas akan berpusat di WHO. Keanggotaannya akan mencakup bukan hanya negara-negara G20, tapi juga non-G20 khususnya yang mewakili negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah, serta lembaga keuangan internasional. Inklusivitas keanggotaan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme check and balance atas potensi dominasi negara-negara maju dan pengaruh kuat dari perusahaan farmasi global.

Ketiga, terkait mekanisme pendanaan. Saat ini mekanisme pendanaan yang utamanya didukung oleh lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB, akan dilengkapi dengan mekanisme baru. Mobilisasi pendanaan yang cukup, berkelanjutan, dan kredibel akan menjadi pilar utama mekanisme baru yang juga akan melibatkan sektor swasta ini.

Posisi Indonesia

Indonesia akan menjadi Presidensi G20 di tahun 2022. Sebagai Presidensi, Indonesia dapat menata agenda pembahasan sesuai kepentingan di atas, tentu dengan melibatkan berbagai pihak. Banyak negara berharap Indonesia dapat menjadi fasilitator dalam diskusi dan menunjukkan hasil konkrit dari berbagai konsensus G20, khususnya di bidang kesehatan.

Indonesia dapat menjadi fasilitator diskusi dalam Gugus Tugas khususnya terkait penyusunan peta jalan, rencana kerja dan mobilitas pendanaan, serta mengusulkan skema koordinasi dalam arsitektur kesehatan global. Dalam hal ini termasuk mekanisme penyaluran bantuan terhadap negara yang mengalami krisis kesehatan dan standard protokol kesehatan transportasi antar negara.

Indonesia juga dapat menunjukkan kesiapan dalam menjadi salah satu hub manufaktur bersama vaksin, therapeutics dan diagnostik mengikuti jejak Argentina, Afrika Selatan, dan Brazil yang telah menjadi hub produsen mRNA.

Perjalanan penanganan pandemi sudah memperlihatkan titik harapan, di tengah berkembangnya berbagai ancaman varian baru Covid-19. Optimisme perlu terus diusung dan upaya untuk menggalang komitmen bersama. Dalam konteks ini, menata ulang arsitektur kesehatan global kelihatannya akan menjadi salah satu kontribusi kemanusiaan terbesar yang pernah kita lakukan untuk generasi mendatang.

Wempi Saputra, Ph.D
Wempi Saputra, Ph.D
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait