Ragam Upaya Pemerintah Selamatkan Media Massa di Tengah Pandemi
Pemerintah merencanakan sejumlah stimulus untuk menjaga kemampuan bertahan industri media di tengah pandemi virus corona. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Kongres II Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta secara virtual, Sabtu (22/8).
Stimulus pertama yang akan diberikan pemerintah adalah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa mulai Agustus 2020. Saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal ini akan segera keluar.
“Sudah diharmonisasikan. Kemarin Dewan Pers menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivability dari media yang konvensional seperti cetak,” katanya.
Stimulus lain yang akan diberikan pemerintah, kata Sri Mulyani, adalah pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar ke PLN. Selama ini industri media massa wajib membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya menurun karena operasi berkurang selama pandemi virus corona.
“Dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media, tapi juga industri bisnis dan sosial,” katanya.
Pemerintah juga memberikan insentif penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa. Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan ini pun dalam proses penyelesaian.
“Semoga (pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan) bisa ditunda sampai Desember sehingga bisa meringankan,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan menurunkan pajak penghasilan (PPh) menjadi 50%. Sri Mulyani pun menyatakan tengah mengkaji kemungkinan membelanjakan anggaran iklan pemerintahan ke media massa nasional seperti usulan Dewan Pers.
