Uang Insentif Kartu Prakerja Bisa untuk Belanja Sembako
Kartu Prakerja sempat jadi kontroversi ketika dilontarkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu janji kampanye dalam Pemilihan Presiden 2019. Meski menuai kritik karena dianggap menggaji para pengangguran. pemerintah jalan terus. Pekan ini, pemerintah meluncurkan secara resmi Kartu Prakerja, namun target dan manfaatnya diperluas untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi corona.
Anggaran program ini dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun, dengan target penerima 5,6 juta orang tahun ini. Awalnya penerima manfaat kartu ini sebatas lulusan sekolah yang belum bekerja dan pencari kerja. (Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Diundur Sabtu Lusa, Kuota 164 Ribu/Minggu)
Namun, menurut Direktur Ekesekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, saat ini program tersebut diprioritaskan untuk pekerja formal dan informal, maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tidak hanya itu, Kartu Prakerja juga untuk pekerja-pekerja di sektor pariwisata yang sudah terpukul sejak awal tahun ini "Jadi, memang ada pergeseran target groups atau kelompok prioritasnya. Tapi sebenarnya (Kartu Prakerja) terbuka untuk semuanya," kata Denni dalam wawancara khusus dengan jurnalis Katadata.co.id, Sorta Tobing, secara tatap muka melalui layanan Zoom, Rabu lalu (8/4).
Dalam wawancara sekitar 35 menit tersebut, Denni menjelaskan detail persyaratan pendaftaran dan prosedur penyaluran kartu Prakerja, berikut manfaatnya sebagai salah satu bantuan sosial atau jaring pengaman sosial kepada para pekerja di tengah tekanan dampak Covid-19. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana latar belakang kelahiran Kartu Prakerja?
Sebenarnya kembali ke janji kampanye dari Presiden Joko Widodo. Bukan sesuatu yang sekonyong-konyong. Sejak Januari tahun lalu, Bapak Jokowi di depan banyak orang menyampaikan bahwa beliau ingin ada program Kartu Prakerja.
Setelah Pilpres selesai, mulailah dipikirkan bagaimana desain dari program ini, sampai masuk di dalam APBN 2020. Sejak itu, program Kartu Prakerja berusaha didesain lebih detail. Pak Jokowi menginginkan adanya kebaruan untuk melayani masyarakat dan memberikan solusi.
Apa perbedaan rencana Kartu Prakerja pada awalnya dengan yang sekarang?
Sebenarnya tidak ada beda secara desain, kecuali pelatihan offline belum boleh dilakukan karena sedang ada pandemi corona. Jadi, teman-teman yang cocok pelatihan seperti itu, bersabarlah. Mungkin nanti ketika Covid-19 sudah ada solusi, kami bisa buka kembali.
Bagi teman-teman yang tertarik dengan pelatihan online, silakan saja. Ini sifatnya self-selection, self-targeting. Pemerintah tidak punya daftar siapa 5,6 juta penerima. Kami ini Tut Wuri Handayani, apa maunya dari masyarakat.
Di tengah pandemi corona, ada kelompok atau sektor tertentu menjadi prioritas?
Dalam konteks Covid-19, memang kami mendapat arahan untuk memberi prioritas pekerja formal dan informal, maupun para pelaku usaha mikro dan kecil yang pekerjaannya terdampak karena pandemi ini. Jadi, mereka memang diprioritaskan. Tapi sebenarnya terbuka untuk semuanya.
Kartu Prakerja juga untuk pekerja-pekerja di sektor pariwisata yang sudah terpukul sejak awal 2020. Jadi, memang ada pergeseran target groups atau kelompok prioritasnya.
(Baca: OVO dan LinkAja Siap Salurkan Bantuan Kartu Prakerja Mulai Besok)
Apakah penerima bantuan sosial lain bisa mendapatkan Kartu Prakerja, atau yang punya kartu ini tidak akan bisa dapat bansos lain?
Prioritas adalah kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan. Tapi bukan berarti hanya mereka. Yang kedua, ini sebenarnya prinsip gotong-royong. Anggaran pemerintah terbatas. Dengan keterbatasan itu kita harus pastikan banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya atau mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Ada konsekuensi dalam memberikan pelatihan online ketimbang offline?
Konsekuensinya, dalam hal biaya misalnya. Kita tahu pelatihan online relatif lebih murah dibandingkan tatap muka. Tidak butuh sewa tempat, listrik, infrastruktur lainnya. Pelatihan online biayanya fix di depan.
Berarti anggaran pelatihannya lebih kecil?
Anggarannya kemudian dialokasikan lebih banyak untuk mendukung daya beli masyarakat yang sedang menurun sekarang. Sekaligus membantu meringankan biaya hidup. Karena itulah, insentif pasca-pelatihan yang awalnya kami desain nilainya cukup kecil, sekarang menjadi besar. Ada pergeseran tadi. Semua pelatihan kami buat secara terbuka lewat situs, termasuk pendaftarannya.
Masing-masing penerima kartu mendapat Rp 3,55 juta untuk penerima Kartu Prakerja. Apa saja insentifnya?
Benefit Rp 3,55 juta itu tidak berulang. Artinya, orang yang sudah mengambil Kartu Prakerja sekarang, tahun depan dia tidak bisa mengambil atau mendaftar lagi.
Mengapa?
Kartu Prakerja memang diberikan hanya sekali per orang. Supaya memberikan kesempatan untuk angkatan kerja lain yang totalnya mencapai 130 juta orang. Jadi, program ini berbeda dengan program lain yang bersifat periodik.
Yang kedua, Rp 3,55 juta itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta. Para peserta bisa membeli pelatihan ini di digital platform yang menjadi mitra kami. Pilih pelatihan apapun yang teman-teman inginkan.
(Baca: Jokowi Minta Pengusaha Tak PHK Karyawan saat Pandemi Corona)
Contoh pelatihannya?
Ada pembukuan, memasak, cara mengelola utang, bagaimana mendapatkan kredit, berjualan online, teknik berbicara di depan umum, barista, dan lainnya.
Ada berapa jenis pelatihannya?
Kami sudah memperoleh sekitar 300 jenis pelatihan.
Kalau harga pelatihannya di bawah Rp 1 juta, para peserta boleh mengambil lebih dari 1 pelatihan?
Para peserta bisa mendapat lebih banyak jeis pelatihan. Tapi untuk mengambil pelatihan yang kedua, harus menyelesaikan pelatihan pertama dulu. Tidak boleh kemaruk, ambil ini-itu tapi tidak diselesaikan. Satu selesaikan, kemudian baru beli lagi, dan seterusnya.
Kalau misalnya pelatihan itu harga Rp 1,5 juta, pemerintah membantu Rp 1 juta kan lumayan dua pertiganya ditalangi. Tapi kalau kemudian pelatihannya kurang dari Rp 1 juta ya malah lumayan, peserta mendapatkan banyak sekali pelatihan untuk meningkatkan skill.
Insentif lainnya dari Kartu Prakerja?
Item kedua adalah insentif pasca-penuntasan pelatihan. Jadi, insentif ini tidak di depan, ini conditional. Jadi, misalnya saya mengambil pelatihan pembukuan untuk UMKM dengan waktu penuntasan delapan jam. Saya bisa, misalkan per hari belajar dua jam, berarti dalam empat hari pelatihan itu bisa saya selesaikan.
Kalau sudah selesai, saya mendapat sertifikat secara elektronik dari lembaga pelatihan. Kemudian saya harus mengisi ulasan atau rating terhadap pelatihan tersebut. Apakah bintang satu atau lima, ya seperti marketplace yang kita kenal sekarang.
Tujuan pemberian rating?
Kami prinsipnya ingin melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap programnya. Karena manajemen pelaksana hanya bisa belajar dari pengguna. Pengalaman pengguna akan memperbaiki kualitas produk menjadi lebih bagus, relevan, dan sustainable.
Begitu selesai mengisi rating, ini menjadi trigger buat manajemen pelaksana untuk mengaktifkan pembayaran atau transfer insentif kepada peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan.
(Baca: Tumbangnya Bisnis Perjalanan dan Wisata Bali Terpapar Covid-19)
Selanjutnya: Cara Mendaftar Program Kartu Prakerja
Berapa nilai insentif yang diterima setelah pengisian survei?
Jumlahnya Rp 600 ribu per bulan yang diberikan selama empat bulan. Uang ini ditransfer sesuai dengan pilihan peserta, bisa ke OVO, GoPay, LinkAja, atau rekening bank. Begitu survei sudah dijawab, manajemen pelaksana akan mentransfer lewat bank mitra ke rekening yang diinginkan para peserta.
Insentif ini tidak akan diberikan tunai. Kami ingin mendorong gerakan nontunai dan memastikan akuntabilitas serta governance-nya.
Masih ada insentif lainnya?
Pelatihan Rp 1 juta, lalu insentif Rp 600 ribu untuk empat bulan. Jadi, ada sisa Rp 150 ribu. Ini adalah insentif pasca teman-teman nanti akan ditanyakan tentang survei, masukan, atau evaluasi terhadap keseluruhan Kartu Prakerja. Kami ingin mendapatkan evaluasi itu. Apakah peserta merasa programnya bermanfaat, pelatihannya cukup bervariasi? Bagi yang tidak bekerja lalu sudah bekerja, apakah tugas-tugas yang diberikan relevan dengan pelatihannya?
Sekitar tujuh pertanyaan saja. Kalau peserta menjawabnya akan mendapat insentif Rp 50 ribu. Survei ini akan berlangsung tiga kali, dari bulan pertama, ketiga, kemudian keenam. Kami ingin mengikuti perkembangan teman-teman. Kalau ada feedback dari user, tentu kami bisa memperbaiki programnya.
(Baca: Jokowi Bekali Warga Hadapi Corona dengan Bansos dari Banyak Lembaga)
Bagaimana cara pendaftaran untuk memperoleh Kartu Prakerja?
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, pendaftarannya lewat situs resmi www.prakerja.go.id. Semua lewat sana, tidak ada pendaftaran lewat jalur belakang atau lainnya.
Kapan waktu pendaftarannya?
Tunggu tanggal mainnya. Ketika dirilis, pasti nanti akan ada pengumuman secara nasional. Website yang ada sekarang berisi informasi-informasi seputar Kartu Prakerja.
Bagaimana proses seleksinya?
Kami berpegang pada Perpres, pesertanya adalah warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah atau kuliah. Intinya, sedang tidak mengenyam pendidikan formal. Kami melakukan pengecekan hal ini dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ada syarat lainnya?
Dalam Perpres disebutkan, ada tes atau seleksi motivasi dan kemampuan dasar. Tes ini harus dilewati semua peserta yang mendaftar. Tapi, jangan khawatir, cepat kok menyelesaikannya. Soalnya tidak banyak. Ini sebenarnya kemampuan dasar saja, yaitu matematika dan literasi. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan mengenai ini.
Ada kewajiban lain untuk para peserta Kartu Prakerja?
Tidak ada kewajiban apapun. Kartu Prakerja didesain untuk mendorong masyarakat Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, siapapun itu, usia di atas 18 tahun, tidak sedang sekolah atau kuliah, belajarlah.
(Baca: Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona)
Berapa banyak Kartu Prakerja akan diberikan di tahap awal?
Anggaran dari program ini semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah itu dikurangi dana operasional, sebenarnya kami bisa melayani sampai 5,6 juta masyarakat Indonesia.
Apakah akan sekaligus disalurkan?
Tidak. Penting untuk teman-teman ketahui agar tidak usah galau atau takut tidak mendapatkannya. Tidak perlu buru-buru semuanya mendaftar. Manajemen pelaksana akan mengatur rekrutmen secara bergelombang.
Per gelombang atau batch itu adalah satu minggu. Teman-teman tidak perlu khawatir ketinggalan kereta. Satu minggunya mengakomodasi 164 ribu orang. Kalau kami hitung tadi dibagi 5,6 juta orang, maka butuh sekitar 30-an minggu. Jadi, dari awal launching akan selesai sampai November minggu keempat.
Bagaimana kalau pendaftaran per minggu lebih 164 ribu orang?
Kami akan minimize siapa yang akan mendapatkannya. Sisanya akan kami beri notifikasi untuk bergabung pada gelombang pendaftaran berikutnya. Tinggal klik join to next batch, maka teman-teman akan bergabung pada batch berikutnya.
(Baca: Bantuan Sembako Ditaksir Tak Cukup, Kelompok Miskin Terancam Kelaparan)
Bagaimana skema kerja sama program ini dengan platform digital?
Prinsipnya, bukan kami yang memilih. Kami tahu siapa pemain-pemain besarnya dan masyarakat yang memilih ingin ditransfer ke mana insentifnya. Yang saya sebutkan tadi adalah beberapa pemain besar. Pemerintah tidak menunjuk.
Tapi anggaran programnya memang dikelola hanya oleh bank pemerintah. Kalau nanti uangnya masuk e-wallet (dompet elektronik) untuk naik ojek, belanja sembako di peritel, jajan bakso, bayar pulsa, listrik, atau belanja online, pemerintah tidak akan mengeceknya. Terserah, karena uang itu insentif masa pelatihan dan survei yang menjadi hak para peserta.
Jika pandemi Covid-19 berakhir, bagaimana rincian manfaat Kartu Prakerja?
Saya tidak akan berandai-andai karena manajemen pelaksana hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Citpa Kerja yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan berisi tujuh menteri terkait lainnya. Nah, para menteri inilah yang membuat kebijakan dan menentukan besaran benefit-nya.
Tentu saja ketika Covid-19 berakhir, kemudian ada pelatihan offline, cost-nya dapat berubah. Tapi saya tidak akan berandai-andai di situ, hanya melaksanakan apa yang para menteri dan komite tetapkan.
