Jokowi : 4 Juta Hektare Lahan Hutan Tumpang Tindih di Kalimantan

Tahun ini Jokowi meminta fokus pembuatan kebijakan satu peta mulai dilaksanakan di pulau Jawa, Papua, dan Maluku.
Ameidyo Daud Nasution
5 Februari 2018, 17:11
peta indonesia
Google Map

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, terdapat 4 juta hektare lahan hutan tumpang tindih dengan perkebunan di Kalimantan. Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal kebijakan satu peta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi berharap dengan adanya kebijakan satu peta, maka persoalan tumpang tindih lahan hutan dan perkebunan dapat diselesaikan. "Saya yakin kebijakan itu dapat penyelesaian konflik akibat tumpang tindih," kata Jokowi, Senin (5/2).

Dirinya kembali mengingatkan pentingnya referensi geospasial yang baku untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa di daerah. Ia khawatir pertumbuhan ekonomi daerah dapat terhambat jika masalah dan sengketa lahan dibiarkan. "Jadi sangat mendesak untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi berbagai sektor serta Kementerian dan Lembaga (K/L)," ujarnya.

(Baca juga: Kebijakan One Map Policy Dikebut, Peta Kalimantan Beres, Jawa Diproses)

Advertisement

Setelah Kalimantan pada 2016 dan Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun lalu, pada tahun ini Jokowi meminta fokus pembuatan kebijakan satu peta mulai dilaksanakan di pulau Jawa, Papua, dan Maluku.

Ia juga mengingatkan agar implementasi kebijakan satu peta dijalankan dengan cermat, terutama yang tanah ulayat dan desa. Ini agar peta yang dihasilkan dapat menjadi pegangan semua pihak. "Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan dicarikan solusinya," kata Jokowi.

Pemerintah saat ini tengah merealisasikan kebijakan satu peta nasional (one map policy) yang mencakup 85 peta tematik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan tersebut sudah terealisasi untuk wilayah Kalimantan, meski hasilnya belum komplet.

“Kalimantan sudah selesai walau tidak mencapai target 85 (peta tematik). Itu karena belum ada petanya,” kata Darmin beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Pemerintah Rencana Batasi Akses Data Kebijakan Satu Peta)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait