Prabowo ke AS, Bahas Kerja Sama Keamanan dan Maritim dengan Pentagon

Prabowo dan Menteri Pertahanan AS Mark T. Esper juga sepakat untuk memulai kembali pencarian jasad tentara AS yang hilang di Tanah Air selama Perang Dunia II.
Image title
19 Oktober 2020, 12:44
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper di Pentagon pada Jumat (16/10). Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut

Melansir dari US Departement of Defense, kedua Menteri juga menandatangani Memorandum of Intent untuk memajukan pertahanan. Selain itu, kedua negara juga membahas pertahanan bilateral dan keamanan maritim.

Prabowo pun mengungkapkan pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan. "Kedua pemimpin berbagi keinginan untuk meningkatkan kegiatan militer bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim," tulis keterangan pers Kementerian Pertahanan AS, Jumat (16/10) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dan Sekretaris Esper juga membahas keamanan kawasan, dan prioritas pertahanan bilateral. Esper pun menyampaikan pentingnya penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perluasan kerja sama antara kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pempin juga menyatakan simpati kepada korban Covid-19, baik di Amerika Serikat dan Indonesia.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat untuk memulai kembali pencarian jasad tentara AS yang hilang di Tanah Air selama Perang Dunia II.

Sebagaimana diketahui, Prabowo mengunjungi AS pada 15-19 Oktober atas undangan Esper. Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa melalui kunjungan itu, Indonesia ingin membuka peluang untuk mendapatkan jet tempur F35. "Tetapi jujur kami tidak berharap banyak," kata pejabat tersebut secara anonim.

Pernah Ditolak Masuk AS

Prabowo tak lagi dilarang masuk ke AS sejak dia dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo sudah bersilaturahmi dengan perwakilan AS seusai menjadi Menhan.

“Sejak jadi Menhan ada beberapa negara yang bersilahturahmi kepada Pak Prabowo, termasuk dari tim AS,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Untuk diketahui, Prabowo sempat ditolak masuk ke AS pada 2000. Ketika itu, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo saat dirinya ingin menghadiri wisuda anaknya di salah satu universitas di Boston.

Meski demikian, tak jelas alasan AS menolak visa Prabowo saat itu. Merujuk laporan New York Times pada Maret 2014, Washington sempat menjauhkan diri dari para pendukung mantan Presiden Soeharto, termasuk Prabowo, usai kejatuhan rezim Orde Baru.

Prabowo pernah mengungkapkan bahwa ia ditolak masuk ke AS pada 2000. Pada saat itu, ia ingin menghadiri wisuda anaknya, Ragowo Hediprasetyo (Didit Hediprasetyo), yang kuliah di salah satu universitas di Boston, AS.

Dalam wawancara dengan Reuters , Prabowo mengatakan, ia masih ditolak masuk ke AS pada 2012. Sumber Reuters menyebut penolakan terhadap Prabowo terkait dugaan kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis mahasiswa. Namun, Prabowo membantah semua tuduhan itu.

Pergi di Tengah Ketegangan

Pertemuan Prabowo dan Esper terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pejabat AS menilai bahwa kemitraan dengan Indonesia merupakan hal penting.

"Pemerintah AS dan Departemen Pertahanan sangat menghormati kemitraan dengan Indonesia yang sama-sama berlandaskan demokrasi dengan hubungan ekonomi dan antar-warga yang kuat, dan kepentingan bersama di Asia Tenggara," Jonathan Hoffman, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Publik.

Asia Tenggara adalah wilayah yang paling terpengaruh oleh pernyataan Tiongkok atas klaim teritorial yang luas dan militerisasi di tanah yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

Washington baru-baru ini menuduh Beijing "perilaku penindasan" di wilayah tersebut. Sebaliknya, Tiongkok meminta negara-negara Asia Tenggara untuk menolak "campur tangan" dari AS dalam sengketa di wilayah tersebut.

Enam pemerintah Asia --Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam-- memiliki klaim teritorial atau batas laut di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan Tiongkok.

Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia beberapa kali mendeteksi kapal penangkap ikan atau penjaga pantai Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya di lepas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan.

Dalam protes terbarunya atas salah satu serangan semacam itu, Jakarta menegaskan kembali bahwa mereka menolak apa yang disebut Garis Sembilan Putus China atau Nine Dash Line, yang telah digunakan Beijing untuk membatasi klaimnya di Laut Cina Selatan.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait