Efek Samping Bongkar Pasang Nakhoda Kementerian Kelautan & Perikanan
Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim kembali diganti dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Keduanya adalah pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka korupsi.
Pengamat pun menilai, potensi korupsi menjadi tinggi karena lemahnya pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. "Dikhawatirkan abuse of power, potensi korupsi menjadi tinggi. Pengawasan Dirjen (direktur jenderal) jadi lemah karena bos yang sekarang tidak tahu bos kemarin bicara apa," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Katadata, Kamis (3/12).
Selain itu, pergantian menteri ad interim tersebut dikhawatirkan dapat menciptakan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Hal ini bisa berdampak pada pelayanan publik lantaran KKP merupakan kementerian teknis yang berhadapan langsung dengan nelayan.
Selain KKP, Kementerian Pertanian juga dinilai akan terdampak oleh perubahan sementara tersebut. Sebab, fokus kinerja Menteri Pertanian akan terbagi di dua kementerian.
"Karena Menteri Pertanian itu kan posisinya setara dengan Menteri KP, seharusnya digantikan oleh menteri koordinator," ujar dia. Hal tersebut juga dianggap dapat membingungkan masyarakat.
Oleh karena itu, ia menilai menteri definitif harus segera ditentukan. Terlebih lagi, penunjukkan menteri menjadi hak prerogatif presiden. "Jadi presiden tidak perlu menunggu dari Partai Gerindra, bisa dari kalangan profesional," katanya.
