Formula Hitung Upah Buruh Diubah karena Pemerintah Ragukan Survei KHL
Pemerintah menetapkan formula baru upah minimum seiring dengan terbitnya aturan turunan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja. Penetapan upah minimum kini tidak lagi memperhitungkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani menyatakan, komponen itu tak diperhitungkan lagi karena pelaksanaan survei KHL tersebut dinilai tidak independen. "Ada ketergantungan, misalkan dipolitisir," kata nya di Jakarta, Selasa (2/3).
Menurutnya, proses survei KHL tidak sesuai prosedur. Semestinya, tim survei melakukan kesepakatan mengenai komoditas yang ditetapkan sebelum survei dimulai, seperti menetapkan beras dengan jenis tertentu.
Setelah survei dilakukan, tim melakukan penghitungan KHL. Namun, tim tidak boleh membuat kesepakatan baru di luar survei. "Jadi disebut dulu mana yang dihitung, itu menjadi kesepakatan sebelum berangkat survei. Hasil survei berapapun nilainya, itu yang dihitung," ujar dia.
Namun, fakta di lapangan berbeda karena tim survei tidak bekerja secara berkelompok. Golongan pengusaha menginginkan komponen KHL dengan hasil akhir yang rendah, sementara karyawan/buruh meminta KHL dengan hasil yang tinggi.
Tawar-menawar bisa terjadi. "Pekerja bilang angkanya kok hanya Rp 2 juta. Kemudian minta lebih menjadi Rp 2,5 juta. Kebalikannya, pengusaha sebut tinggi banget Rp 2,5 juta," ujar dia. Kondisi ini menyebabkan penghitungan KHL tidak bisa dipertanggungjawabkan.
