KSP: Pemindahan IKN ke Kaltim Agar Tidak Jawa Sentris
Kantor Staf Presiden menyebut pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memeratakan pembangunan.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan saat ini pembangunan memang terpusat di Pulau Jawa. Ia menyebut sebagian besar APBN hanya berputar Jawa.
“Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar indonesia tidak menjadi Jawa Sentris," kata Ali Ngabalin dalam Forum Diskusi daring bertajuk Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara, Sabtu (29/01).
Ali menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) di Pulau Jawa mencapai 57,55% pada kuartal III 2021. Ini membuktikan bahwa Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32%, Pulau Sulawesi sebesar 6,98%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45%.
"Dengan pemindahan IKN ini perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," lanjut Ali Ngabalin.
Perdebatan soal ibu kota negara kini mulai mengerucut pada calon kepala Otorita IKN. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon kepala Otorita IKN. Pengajuan tersebut telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ahok memenuhi syarat dan berpengalaman untuk memimpin ibu kota baru. Meski demikian, partai menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi.
"Beliau (Ahok) punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1) dikutip dari Antara.
Sebelumnya beberapa nama seperti Tri Rismaharini hingga Abdullah Azwar Anas juga digadang menjadi calon Kepala Otorita IKN. Hasto mengatakan nama seperti Risma juga bisa memenuhi syarat.
