Taksonomi Hijau ASEAN akan Mengakselerasi Pendanaan Pensiun Dini PLTU
Taksonomi hijau ASEAN dinilai akan berperan penting dalam mengakselerasi pembiayaan hijau untuk rencana pensiun dini PLTU batu bara.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan Indonesia perlu mengoptimalkan implementasi taksonomi ASEAN seiring dengan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Indonesia harus memperkuat kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi tantangan transisi energi, di antaranya rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dan pengakhiran operasional PLTU batubara.
“Lebih dari separuh listrik di ASEAN berasal dari PLTU batubara. Sedangkan untuk mencapai target Persetujuan Paris, seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040,” ujarnya.
Sebelumnya, ASEAN Taxonomy Board (ATB) telah menerbitkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF v2) pada Maret 2023. Taksonomi ini menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau.
Salah satu hal yang baru dan pertama kalinya dipertimbangkan dalam ASEAN Taksonomi versi kedua ini adalah pengakhiran operasional PLTU batubara secara bertahap. Masuknya penghentian operasional PLTU ini diharapkan dapat memfasilitasi ragamnya pemahaman negara anggota ASEAN terhadap transisi energi yang berkeadilan.
ATSF v2 ini juga menyertakan kriteria penyaringan teknis (Technical Screening Criteria, TSC) terhadap pembiayaan transisi energi, termasuk pengakhiran operasional PLTU batubara, ke dalam kategori Hijau dan Kuning. TSC merupakan kriteria kuantitatif atau kualitatif yang menjadi dasar penilaian klasifikasi aktivitas usaha dan investasi. Kategorinya Green (Hijau, berkontribusi sangat penting terhadap tujuan lingkungan), Amber (Kuning, belum memenuhi kriteria untuk Hijau, namun menunjukkan langkah progresif untuk mencapai pembangunan ASEAN yang berkelanjutan) atau Red (Merah, tidak sesuai dengan tujuan lingkungan).
Fabby menuturkan setengah dari PLTU yang beroperasi di Asia Tenggara berusia kurang dari 10 tahun. Akibatnya pengakhiran dini PLTU membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar. Dalam konteks ini ATSF v.2 dapat mengakselerasi pengakhiran operasi PLTU di ASEAN melalui pendanaan hijau.
Fabby menambahkan Indonesia memiliki beberapa peluang pendanaan internasional untuk pengembangan energi terbarukan dan pengakhiran operasional PLTU batubara. Ini misalnya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy Transition Mechanism (ETM), dan Clean Investment Fund-Accelerated Coal Transition (CIF-ACT) dengan total USD 24,05 miliar. Namun, IESR mengkaji setidaknya diperlukan USD 135 miliar hingga 2030 untuk biaya transisi energi di Indonesia, termasuk pengakhiran operasi PLTU.
Berdasarkan analisis IESR, selama lima tahun terakhir, rata-rata investasi energi terbarukan hanya mencapai US$ 1,6 miliar per tahun. Ini hanya 20% dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025. Sementara itu, menyoroti dukungan internasional, berdasarkan hitungan IESR, terdapat potensi pendanaan dari internasional sebesar US$ 13,1 miliar atau 35,4% dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar USD 36,95 miliar pada tahun 2025 untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23%.
