Sejarah ASEAN, Organisasi yang Akan Dipimpin Indonesia 2023

Dzulfiqar Fathur Rahman
9 Desember 2022, 17:18
Presiden Jokowi Menerima Kepemimpinan Indonesia Atas ASEAN
ekon.go.id

Indonesia akan memimpin perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023. Kepemimpinan ini akan memperpanjang catatan kontribusi Indonesia ke dalam sejarah organisasi kawasan ini.

Indonesia menerima tongkat estafet kepemimpinan ASEAN dari Kamboja pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kursi ketua ini secara simbolis dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023,” kata Presiden Jokowi. “Keketuaan Indonesia akan (mengusung tema) ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

Indonesia akan memimpin ASEAN sesaat setelah RI selesai memimpin organisasi negara-negara terkaya di dunia, yaitu Kelompok 20 (G20). Ini menandai kelanjutan diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional strategis.

(Baca: Bank Dunia Sebut Indonesia Salah Satu Calon Superstar Ekonomi ASEAN)

Sejak awal, Indonesia telah berkontribusi terhadap ASEAN. Pada 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi regional ini. Sebagai Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik mewakili Indonesia.

Para perwakilan kelima negara ini bertemu di Bangkok dan melakukan negosiasi yang kemudian disebut “diplomasi berkaus olahraga” (atau sports-shirt diplomacy). Setelah bertukar pandangan, mereka kemudian menandatangani deklarasi yang membentuk ASEAN. Ini juga dikenal sebagai Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok.

Para pendiri mengarahkan ASEAN untuk menjadi wadah kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan lainnya. Di samping itu, organisasi yang mewakili 3,4% ekonomi dunia ini juga bertujuan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas.

Tujuan yang terakhir ini berkaitan dengan konteks pembentukan ASEAN. Ide membentuk ASEAN sebetulnya pertama kali muncul saat Thailand sedang menengahi sengketa antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

ASEAN juga berdiri saat sebagian besar dunia sedang terbelah ke dalam dua kubu di tengah Perang Dingin. Vietnam pada saat itu masih terlibat dalam perang yang berkaitan dengan ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Ketika berpidato pada penandatanganan Deklarasi ASEAN, Adam Malik mengatakan Indonesia memiliki visi bahwa Asia Tenggara akan berkembang menjadi “sebuah kawasan yang bisa berdiri sendiri (dan) cukup kuat untuk bertahan melawan pengaruh negatif dari luar kawasan.”

Pada 1976, Indonesia menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN yang pertama di Bali. Pada pertemuan ini, negara-negara anggota menandatangani perjanjian untuk hidup berdampingan yang disebut Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Ini menandai institusionalisasi ASEAN.

ASEAN kemudian menjadi lebih besar pada 1980-an dan 1990-an. Brunei Darussalam menjadi anggota tambahan pertama yang bergabung pada 1984. Vietnam bergabung pada 1995, enam tahun usai Perang Dingin berakhir secara simbolis.

Laos dan Myanmar kemudian bergabung pada 1997, ketika krisis finansial Asia sedang melanda kawasan. Kamboja bergabung pada 1999, meskipun telah mengajukan untuk bergabung dua tahun sebelumnya. ASEAN sempat menolak keanggotaan Kamboja karena terjadi kudeta di negara tersebut.

Pada 2022, ASEAN mencatat sejarah baru dengan aksesi Timor Leste yang secara resmi dideklarasikan pada KTT di Phnom Penh, Kamboja. Ini mengakhiri proses yang telah dimulai sejak 2002.

Di sela-sela pencapaiannya, krisis-krisis baik internal maupun yang melibatkan non-anggota ikut mewarnai sejarah ASEAN. Ketegangan di Laut Cina Selatan telah memaksa para negara anggota untuk memikirkan kembali soal sentralitas ASEAN.

Sementara itu, krisis pengungsi Rohingya yang meletup pada 2017 mendorong ASEAN untuk mempertimbangkan ulang prinsip non-intervensi yang telah lama mendasari hubungan antarnegara anggota.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia telah mengambil peran lebih dari sekadar pendiri. Para pengambil kebijakan dan pengamat menganggap Indonesia sebagai pemimpin de facto atau primus inter pares dari organisasi regional ini. Kepemimpinan pada 2023 akan memberikan kesempatan untuk Indonesia memenuhi ekspektasi tersebut.

Reporter: Dzulfiqar Fathur Rahman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait